ASN Boleh Ikut Kampanye Pilkada, Tapi Ada Aturannya

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 26 Aug 2024 - 22:24

ASN: ASN di lingkungan Pemkab Kepahiang diingatkan tetap mengedepankan netralitas jelang Pilkada 2024-- HERU/RB

asn boleh ikut kampanye pilkada, tapi ada aturannya                            kepahiang, koranrb.id - aparatur sipil negara (asn) boleh ikut kampanye saat masa pilkada serentak 2024 nanti.
boleh di sini, menurut komisioner  bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni perlu digarisbawahi. 
yakni, tidak terlibat aktif mendukung salah satu kandidat calon yang akan ikut bertarung di pilkada 2024.
"memang ada penjelasan dari kemendagri mengenai hal ini (asn boleh ikut kampanye,red).
baca juga:pendaftaran tes cpns 2024, permohonan skck meningkat drastis
asn dipersilahkan ikut serta saat kampanye dilakukan salah satu calon," kata asuan. 
pelanggaran akan tercatat dilakukan seorang asn, apabila yang bersangkutan secara aktif ikut serta dalam kampanye yang dilakukan salah satu calon. 
"sekedar hadir dan mendengarkan kampanye tak masalah. jadi pelanggaran jika asn yang bersangkutan misal, aktif dalam sebuah kampanye.
jadi panitia kampanye, atau malah masuk dalam struktur timnya," papar asuan. 
baca juga:30 anggota dprd rejang lebong periode 2024-2029 siap jalankan tugas, juliansyah dan pera pimpinan sementara
sebagai abdi negara lanjutnya, seorang asn juga memiliki hak pilih.
berbeda dengan anggota tni/polri, yang secara jelas-jelas tak memiliki hak pilih. 
karena ini pula pastinya seorang asn memiliki kepentingan untuk mengetahui secara langsung visi dan misi, dari para calon yang akan bertarung di pilkada 2024. 
mengenai indikasi pelanggaran netralitas asn pada pilkada 2024 mendatang, akan jadi fokus pengawasan jajaran bawaslu kabupaten kepahiang. 
baca juga:deklarasi dukungan, gas pol siap menangkan rohidin-meriani di pilgub bengkulu 
pihaknya pun mengingatkan sejak awal kepada seluruh asn, untuk tetap mengedepankan netralitas dalam menghadapi pilkada 2024 mendatang. 
"masyarakat juga bisa berperan aktif ikut mengawasi pelanggaran netralitas asn ini.
kita sudah membuka posko pengaduan masyarakat,” katanya.
setiap warga yang mendapati adanya tindakan pelanggaran dalam tahapan pilkada serentak bisa melaporkan secara langsung kepada bawaslu sehingga dapat sesegera mungkin diproses.
baca juga:pilkada seluma: total 6 parpol serahkan rekom ke erwin-jonaidi, terakhir gerindra
“baik itu pelanggaran dari masyarakat, kader parpol, penyelenggara hingga para pns di jajaran kabupaten kepahiang," papar asuan. 
sebagai landasan netralitas asn, dalam uu 5 nomor 2014 secara jelas telah disebutkan seorang asn dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 
asn pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
asn memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn.
baca juga:dpmptsp terbitkan 74 izin, dukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat sektor umkm
dalam aturan itu disebutkan bahwa asn dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 
asn pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 27 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan