Mantan Ketua dan Bendahara TPK PNPM Air Napal Dituntut Berbeda, Ini Tuntutan Lengkapnya

mantan ketua dan bendahara tpk pnpm air napal dituntut berbeda, ini tuntutan lengkapnya koranrb.id – dua terdakwa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp) kecamatan air napal yang merugikan keuangan negara mencapai rp 1,1 miliar dituntut berbeda. sidang tersebut dilaksanakan di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu pada 26 agustus 2024 yang bertindak sebagai hakim ketua adalah paisol, sh. jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu utara, riski adrian, sh mengungkapkan di depan persidangan bahwa dua terdakwa dituntut dengan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana. kemudian menuntut mantan ketua tim pelaksanaan kegiatan pnpm kecamatan air napal abdul mustarib dengan kurungan penjara 4,5 tahun. baca juga: ikut terseret perkara korupsi rp1,1 miliar, mantan ketua baznas bs tidak dituntut bayar uang pengganti baca juga:orderan fiktif total rp44 juta, mantan karyawan dilapor ke polisi, begini modusnya ia juga dikenakan denda rp100 juta subsidair 4 bulan serta pidana tambahan uang pengganti sebesar rp 250.925.000. dan dikurangi dengan uang yang sudah dititipkan sebesar rp75 juta dengan subsidair 2 tahun 3 bulan. sementara terhadap terdakwa mantan bendahara tim pelaksana kegiatan pnpm kecamatan air napal, hamidi dituntut dengan hukuman penjara selama 5,5 tahun denda rp100 juta subsidair 4 bulan serta membebankan uang pengganti sebesar rp917 juta dengan subsidair 2 tahun dan 9 bulan. "dua terdakwa sudah kita tuntut dengan pasal 3 undangan-undang tipikor dan juga kurungan penjara secara berbeda," ungkap riski setelah persidangan usai. hal-hal yang memberatkan terdakwa abdul mustarib tidak mendukung program nasional begitu juga dengan terdakwa hamidi. baca juga:jpu bakal hadirkan 10 saksi di awal pembuktian, 7 terdakwa tipikor rsud mukomuko siapkan saksi ahli baca juga:kekurangan volume kegiatan fisik desa bungin, estimasi kerugian negara capai rp500 juta “melihat fakta yang ada maka kita jatukan hukuman tersebut,” jelas riski. seusai sidang berakhir penasihat hukum (ph) terdakwa abdul mustarib, dede frestien, sh, mh mengungkan bahwa hukuman yang diberikan terhadap keliannya itu terlalu berat. “pertimbangan kita adalah, klien kami tidak pernah memegang uang pnpm itu, dan klien kita hanya melakukan tanda tangan  bahkan menurut klien kita dalam perkara ini perencana bukanlah kelin kita,” terang dede. pertimbangan juga diberikan ph terdakwa hamidi, endah rahayu ningsi, sh, bahwa dirinya setuju dengan tim ph lainnya bahwa hukuman yang ditututkan itu terlalu tinggi. “kalau melihat hukuman yang diberikan itu terlalu tinggi menurut kita,” terang enda. baca juga:dua motor adu kambing dekat danau dendam tak sudah, 1 korban pingsan baca juga:korban dan pelaku saling kenal, pelaku lebih dari satu orang? namun perlu diingat bahwa pada perkara ini bukanlah klien endah saja yang memiliki andil segala tindakan yang diambil terdakwa hamidi itu atas dasar persetujuan dari terdakwa abdul. “klien kita tidak sepatunya dihukum paling tinggi klien kita hanya menajlankan perintah,” tutup enda.  diberitakan sebelumnya bahwa dua terdakwa abdul mustarib dan hamidi mantan ketua dan bendahara tim pelaksana kegiatan (tpk) pnpm air napal bengkulu utara mengakui mengambil uang dari dana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp). fakta tersebut terungkap dari kesaksian kedua terdakwa dalam persidangan kemarin, 14 agustus 2024 di pn tipikor bengkulu. terdakwa abdul mustarib ketika bersaksi mengungkapkan bahwa memang benar apa yang didakwakan jaksa pada meraka dan meraka memang melakukan tindakan melawan hukum dengan merugikan negara. "benar kami melakukannya pada awalnya kami melakukan transaksi rekening bulan juni 2014 sebanyak rp16 juta yang peruntukannya tidak sesuai dengan aturan yanga ada," ungkap abdul. terdakwa mengambil uang untuk keperluan pelatihan para pegawai utk pmpm dan itu tidak sesuai dengan petunjuk teknis operasi. "pelatihan pembiayaan kelompok itu dilakukan pada tahun selanjutnya seharusnya. tapi sudah kami lakukan pada tahun 2014 dan dana tersebut memang digunakan untuk pelaksanaan namun tidak diperbolehkan seharunya," jelas abdul. ia melanjutkan pada saat penarikan dana, pemutasian rekening itu terdawa tidak berkoordinasi dengan pihak fasilitas kecamatan karena dianggap para fasilitator mengetahui. "saya rasa para fasilitator tahu apa yang terjadi jadi tidak saya laporkan," jelas abdul. sedangkan terdakwa hamidi mengungkapkan bahwa benar dirinya memberikan uang pada terdakwa abdul mutarib dan uang tersebut diambil dari dana simpan pinjam perempuan. "abdul pernah meminta uang untuk pembangunan rumah dan uang tersebut saya dapatkan dari uang spp pnpm-mp air napal, dan abdul mengetahui asal dana tersebut pasalnya dana sisa pencairan itu ada rp75 juta dan tiak dilaporkan bahwa itu bentuk pinjaman," jelas hamidi. jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaaan negeri (kejari) bengkulu utara riski adrian, sh mengungkapkan terdakwa membenarkan bahwa sudah melakukan tindakan korupsi. "terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatan mereka," ungkap rizki. kemudian juga pada persidangan ini turut membenarkan beberapa bukti dari jaksa atas tindakan terdakwa mulai dari memalsukan tanda tangan hingga membuat pinjaman fiktif untuk mendapatkan keuntungan sendiri. "pada saat persidangan tadi para terdakwa saling memberikan kesaksian bahwa memang benar para terdakwa melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum," terang riski.

Tag

• # dua terdakwa pnpm
• # tuntutan pnpm
• # jpu kejari bengkulu utara
• # korupsi dana pnpm

Share

• 
• 
• 
• 
•