Tak Kunjung Jalani Putusan PTTUN, Kadis PMD: Kades Terancam Pidana

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 27 Aug 2024 - 22:55

PATUH: Aktivitas di salah satu kantor desa di Kabupaten Kepahiang. Kades diingatkan segera patuhi putusan PTTUN--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

KEPAHIANG,KORANRB.ID - Masih ada Kepala Desa atau Kades di Kabupaten Kepahiang yang tak kunjung patuh terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Palembang.

Adalah Kades Suro Muncar, Kecamatan Ujan Mas, terkait pemecatan 4 perangkat desa. Putusan PTTUN Palembang secara jelas menyebutkan Kades wajib mengembalikan posisi awal 4 perangkat desa yang sempat dipecat. Nyatanya, kades bersangkutan tak patuh hukum.

Lengkapnya, PTTUN Palembang memutuskan untuk melakukan perbaikan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu.

Menolak eksepsi-eksepsi tergugat, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan batal keputusan kepala Desa Suro Muncar nomor 09 tahun 2022.

Keputusan kades nomor tersebut tentang pemberhentian perangkat desa pada 14 Januari 2022 lalu. PTTUN mewajibkan kepala Desa Suro Muncar untuk mencabut keputusan tersebut serta mengembalikan posisi awal perangkat desa.

Sayangnya, meski putusan PTTUN sudah terbit sesuai nomor 1/B/2023/PT.TUN. PLG pada 2 Februari 2023 jabatan keempat perangkat desa tak kunjung dikembalikan.

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kepahiang, Iwan Zamzam, SH telah menyarankan kepada desa untuk segera menjalani putusan PTTUN.

"Selaku warga negara yang taat dan tunduk kepada hukum, mestinya jalani saja sesuai ktiteria yang sudah diatur dalam perundang-undangan," ujar Iwan.

Menurutnya, putusan PTTUN telah berkekuatan hukum tetap (Inkcraht), maka harus dijalankan para pihak yang terkait.

Pihaknya (Pemkab Kepahiang, Red), lanjut Iwan menyerahkan sepenuhnya kepada kades agar menjalankan semua putusan PTTUN.

tak kunjung jalani putusan pttun, kadis pmd: kades terancam pidana                            kepahiang,koranrb.id  - masih ada kepala desa atau kades di kabupaten kepahiang yang tak kunjung patuh terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara (pttun) palembang. 
adalah kades suro muncar, kecamatan ujan mas, terkait pemecatan 4 perangkat desa. putusan pttun palembang secara jelas menyebutkan kades wajib mengembalikan posisi awal 4 perangkat desa yang sempat dipecat. nyatanya, kades bersangkutan tak patuh hukum.
lengkapnya, pttun palembang memutuskan untuk melakukan perbaikan amar putusan pengadilan tata usaha negara (ptun) bengkulu. 
baca juga:kades mundur, bpd tunggal jaya diminta dinas pmd siapkan plt kades
baca juga:7 ruas jut senilai rp 700 juta, target distan september rampung
menolak eksepsi-eksepsi tergugat, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan batal keputusan kepala desa suro muncar nomor 09 tahun 2022.
keputusan kades nomor tersebut tentang pemberhentian perangkat desa pada 14 januari 2022 lalu. pttun mewajibkan kepala desa suro muncar untuk mencabut keputusan tersebut serta mengembalikan posisi awal perangkat desa.
sayangnya, meski putusan pttun sudah terbit sesuai nomor  1/b/2023/pt.tun. plg pada 2 februari 2023 jabatan keempat perangkat desa tak kunjung dikembalikan. 
kadis pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten kepahiang, iwan zamzam, sh telah menyarankan kepada desa untuk segera menjalani putusan pttun. 
"selaku warga negara yang taat dan tunduk kepada hukum, mestinya jalani saja sesuai ktiteria yang sudah diatur dalam perundang-undangan," ujar iwan. 
menurutnya, putusan pttun telah berkekuatan hukum tetap (inkcraht), maka harus dijalankan para pihak yang terkait. 
baca juga:43 desa di bengkulu utara belum mengajukan pencairan dana desa tahap akhir 
baca juga:guru bantu daerah dan guru non asn yang direkrut sekolah tetap bertugas
pihaknya (pemkab kepahiang, red), lanjut iwan menyerahkan sepenuhnya kepada kades agar menjalankan semua putusan pttun.
"tidak bisa juga kita turut campur, kita serahkan sepenuhnya ke desa untuk menjalankannya. soal konsekuensi, tentunya desa sendiri yang akan menerima jika tak mengikuti sebuah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap," papar iwan.
namun kurang 2 tahun bergulir, putusan pttun tersebut tidak direalisasikan oleh kades bahkan imbauan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) kepahiang, inspektorat hingga bupati kepahiang hidayatullah sjahid tidak diindahkan kades.
sementara itu, kadis pmd provinsi bengkulu siswanto saat menyambangi kabupaten kepahiang mengingatkan agar kades mematuhi putusan pttun. jika tak diindahkan dapat berdampak hukum pada yang bersangkutan. 
baca juga:hari pertama pendaftaran, 4 pasang cabup dan cawabup di provinsi bengkulu siap bertarung 
baca juga:jalur perseorangan, bapaslon riri-ujang daftar kpu kepahiang perdana
"ini bisa berdampak hukum, bisa pidana. makanya harus ditindaklanjuti. inspektorat bisa bergerak. kalau tak angkat kembali sesuai hasil pttun, gaji yang diterima orang yang sudah diangkat kan bermasalah, karena tak sesuai regulasi. pengangkatannya tak sesuai dengan regulasi," tambah siswanto.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 28 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan