Bantah Makan Duit BOS, Ngaku Banyak Keluar Uang Pribadi untuk Keperluan Sekolah

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 27 Aug 2024 - 23:18

MENULIS: Terdakwa Ahmad Soepardi saat menulis pleidoi sebelum sidang dimulai didampingi penasihat hukumnya.--WEST JER TOURINDO/RB

“Kami dari PH meminta keringanan dan digunakan Pasal 3, segala pertimbangan sudah diberikan,” pungkasnya.

Setelah sidang usai Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Hendra Catur Putra, SH, MH turut menyikapi atas apa yang diungkapkan PH maupun terdakwa dalam pleidoinya.

Jaksa masih pada tuntutannya.

Selanjutnya Jaksa akan mempersiapkan replik di persidangan berikutnya.

"Ya mau dia minta bebas atau keringanan sekalipun, kita masih pada tuntutan. Di replik akan kami jawab," tutup Hendra.

bantah makan duit bos, ngaku banyak keluar uang pribadi untuk keperluan sekolah                            bengkulu, koranrb.id – ahmad soepardi, terdakwa dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (bos) smk it al-malik membantah jika dirinya menggunakan uang bos tersebut untuk keperluan pribadinya.
hal itu diungkapkannya dalam sidang di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu dengan agenda pleidoi, selasa 27 agustus 2024.
 "saya tidak perna memakai sepeserpun uang dana bos seperti apa yang dituduhkan pada saya,” ungkap ahmad soepardi di depan persidangan selasa 27 agustus 2024.
jangankan mengambil dana bos untuk keperluan pribadinya, ahmad soepardi mengaku dia banyak mengeluarkan uang pribadinya untuk keperluan smk it al-malik.
baca juga:diduga gelapkan uang warisan rp1 miliar, suami polisikan istri
"sebelum smk it mendapatkan dana bos saya secara pribadi yang membiayai.
dana bos turun, murni digunakan untuk keperluan sekolah.
mulai dari biaya rumah tangga seolah hingga operasional untuk menunjang sekolah mendapatkan fasilitas yang lengkap," terang ahmad.
jika dirinya ternyata nanti diputuskan bersalah oleh majelis hakim, dia meminta penahanannya dilakukan di rumah tahanan (rutan) manna.
baca juga:pembentukan akd dprd periode 2024-2029, target tuntas akhir september 
sebab saat ini keluarga masih berada di bengkulu selatan yang merupakan daerah asalnya.
"saya meminta maaf kepada semuanya jika saya dihukum nantinya saya meminta untuk proses menjalani hukuman saya di rutan bengkulu selatan.
keluarga ingin bertemu jaraknya tidak terlalu jauh," ungkapnya di depan persidangan.
setelah terdakwa selesai dengan pembacaan pleidoinya, dilanjukan dengan pleidoi yang berasal dari penasihat hukum terdakwa ahmad soepardi, deden abdul hakim, sh.
baca juga:hingga agustus, 62 warga kaur ajukan nikah
deden mengungkapkan, bahwa ada yang keliru dari pasal yang dituntutan oleh jaksa penuntut umum (jpu) terhadap kliennya.
“kita secara kuhap mencermati tuntutan jaksa dan ada hal yang membuat kami tidak bersepakat,” terang deden.
menurut cermatnya, untuk menuntut dengan pasal 2 undang-undang tindak pidana korupi itu kurang tepat, pasalnya dalam pasal 2 itu memiliki salah satu unsur yaitu perbuatan melawan hukum.
“pada perbuatan melawan hukum tersebut ph lebih menganjurkan untuk jaksa menggunakan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi,” terang deden.
baca juga:lebong hanya kebagian 62 sambungan listrik gratis program unggulan pemprov bengkulu 
kenapa pasal 3 yang lebih tepat, menurut deden, ahwa dengan tindakan dari terdakwa itu lebih tepatnya melakukan penyalahgunaan wewenang.
“perlu juga diingat bahwa pada perkara ini terdakwa itu tidak menggunkan uang tersebut bahkan sepeserpun,” jelas deden.
berdasarkan fakta persidangan saat pemeriksan ahli dari badan pemeriksa keuangan (bpk) bahwa mereka tidak melakukan penelusuran uang yang menyebabkan kerugian negara itu larinya kemana.
mereka hanya mencari selisih dari dana bos, dan didapatilah angka rp320 juta.
baca juga:jangan malu laporkan kasus pelecehan ke polisi
“melihat fakta tersebut juga kami menyimpulkan tindakani terdakwa itu belum sempurna.
secara pandangan pidana korupsi maka seharusnya terdakwa bebas dari segala tuntutan. jaksa cukup mengajukan keperdataan saja,” jelas deden.
berdasarkan uraian tersebut, maka ph dalam pleidoinya meminta untuk hakim mempertimbangkan tuntutan jaksa.
jika mau dilanjutkan perlu dipertimbangkan untuk diringankan dengan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi.
baca juga:triwulan ii, baru 85 kades ajukan pencairan gaji
“kami dari ph meminta keringanan dan digunakan pasal 3, segala pertimbangan sudah diberikan,” pungkasnya.
setelah sidang usai kasi intelijen kejaksaan negeri bengkulu selatan hendra catur putra, sh, mh turut menyikapi atas apa yang diungkapkan ph maupun terdakwa dalam pleidoinya.
jaksa masih pada tuntutannya.
 selanjutnya jaksa akan mempersiapkan replik di persidangan berikutnya.
"ya mau dia minta bebas atau keringanan sekalipun, kita masih pada tuntutan. di replik akan kami jawab," tutup hendra.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 28 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan