Ditarget Rampung Agustus, LHP Audit Reguler Belum Tuntas, Ini Penjelasan Inspektorat Kaur

ditarget rampung agustus, lhp audit reguler belum tuntas, ini penjelasan inspektorat kaur koranrb.id - sudah memasuki penghujung agustus, namun laporan hasil pengawasan (lhp) dari hasil audit reguler 192 desa se kabupaten kaur terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan dana desa (dd) maupun add tahun 2023 belum juga rampung. padahal sebelumnya inspektorat kaur menargetkan lhp ini diselesaikan pada bulan agustus.  namun pada kenyataannya hingga kemarin lhp dari hasil audit belum juga tuntas. dikonfirmasi terkait dengan hal ini inspektur inspektorat kaur, harika se, mengatakan bahwa, lhp sebenarnya sudah hampir 100 persen rampung.  baca juga:asn terima uang lebih rp1 juta wajib lapor ke bpk melalui upg baca juga:pelantikan 25 anggota dprd kaur periode 2024-2029, dibayangi sisa tgr rp3,2 miliar hanya saja karena keterbatasan sumberdaya manusia (sdm) di lapangan, sekarang masih menyisakan satu desa lagi yang belum selesai di wilayah irban i. dalam beberapa hari ke depan laporan audit  reguler di desa tersebut akan segera diselesaikan dan audit reguler akan segera diselesaikan secepatnya.  sehingga sesuai dnegantarget sebelumnya rilis serentak akan dilakukan pada ujung bulan agustus mendatang. "untuk lhp audit sekarang menyiksan satu desa lagi, di wilayah irban i. kita bakal kebut, agar rilisnya serentak bisa dilakukan di penghujung bulan," kata harika rabu, 28 agustus 2024. baca juga:kendarai pelangkin, pasangan herlian - novrizal daftar ke kpu kaur baca juga:hingga agustus, 62 warga kaur ajukan nikah harika mengungkapkan, pada rekapan sebelumnya inspektorat kaur telah menetapkan 53 desa yang dijadikan sampel. karena memang pada saat pelaksanaan audit jelas ditemukan bahwa, ada beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran di tahun dd maupun add di tahun 2023 yang lalu. "untuk sementara baru 53 desa yang jadi sampel, lengkapnya akan disampaikan pada saat rilis nanti," ungkap harika. meskipun demikian, harika belum dapat menjelaskan mengenai pengerjaan apa saja yang terjadi di desa tersebut sehingga mereka di jadikan sampel. baca juga:triwulan ii, baru 85 kades ajukan pencairan gaji baca juga:triwulan ii, baru 85 kades ajukan pencairan gaji dirinya berdalih terkait dengan rincian baru bisa disampaikan nanti apabila lhp sudah diterbitkan. "belum bisa di sampaikan banyak, kita masih menunggu penerbitan lhp dulu," ujarnya. harika menjelaskan, total dari 192 desa se kabupaten kaur mereka baru mengambil sampel 53 desa.  adapun nama-nama desa tersebut adalah di kecamatan maje desa bakal makmur, desa parda suka, desa suka menanti, desa sinar mulya dan desa tanjung baru. "masih ada beberapa desa lagi potensi jadi sampel, tapi sekarang masih dikerjakan di irban masing-masing," tukasnya. sementara itu, kajari kaur pofrizal, s.h., m.h. melalui kasi intel kejari kaur, andi febrianda sh, mh saat dimintai keterangan terkait dengan audit yang tengah dilakukan oleh inspektorat kaur mengungkapkan, mereka siap mendampingi jika memang nantinya hasil pemeriksaan inspektorat ditemukan kerugian negara dan adanya indikasi tindak pidana korupsi. "sekarang memang masih ranahnya inspektorat, pengembalian kn juga akan diberikan waktu nanti. kalau memang, semua tahapan sudah dilakukan oleh inspektorat barulah nanti kita akan proses," jelas andi. dia juga meminta, pihak inspektorat benar-benar melakukan audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  jangan sampai tugas dan tupoksi tidak dijalankan, sehingga ada upaya tebang pilih dalam pelaksanaan audit yang saat ini tengah berlangsung. "jangan tebang pilih, kalau ditemukan ada kn langsung proses minta pengembalian," tegas andi. di sisi lain, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten kaur m. suhadi st, memberikan imbauan kepada seluruh kepala desa (kades) dalam audit yang akan dilakukan oleh inspektorat nanti agar menyediakan segala berkas yang dibutuhkan. agar pada saat pelaksanaan penghitungan, tidak terjadi kekeliruan. "setiap kades, saat pengambilan sampel untuk audit beberapa waktu yang lalu telah kita berikan imbauan untuk berkas agar semuanya disiapkan," ujar suhadi. diharapkannya, usai didapatkan 5 sampel desa beresiko oleh inspektorat pelaksanaan audit akan berjalan dengan lancar.  serta tidak ada lagi desa yang tersandung hukum, apabila memang ditemukan kn dia juga mengimbau agar yang bersangkutan untuk mengembalikan kn tersebut. "semoga audit nanti dapat berjalan dengan lancar," pungkasnya.

Tag

• # lhp dd
• # lhp kaur
• # audit regular
• # lhp audit
• # dana de
• # inspektorat kaur

Share

• 
• 
• 
• 
•