Kabid Keuangan dan Pengadaan RSUD Mukomuko Beberkan Mark up Pembayaran, JPU: Setiap Sektor Capai 3,5 Persen

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 05 Sep 2024 - 23:37

BORGOL: Tujuh terdakwa bersiap meninggalkan ruangan sidang dengan tangan diborgol usai persidangan kemarin, 5 September 2024. WEST JER TOURINDO/RB--

kabid keuangan dan pengadaan rsud mukomuko beberkan mark up pembayaran, jpu: setiap sektor capai 3,5 persen                            koranrb.id - jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) mukomuko hadirkan 13 saksi dalam sidang lanjutan tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko.
sidang berlangsung, kamis, 5 september 2024 di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu, dengan ketua majelis hakim, agus hamzah, sh, mh.
sidang tersebut turut menghadirkan terdakwa tujuh terdakwa yakni mantan direktur  2016 – 2020 dr. tugur anjastiko, mantan bendahara  pengeluaran blud 2016-2019, andi fitriadi, mantan  kabid pelayanan medis 2017-2021, harnovi, mantan pemberdayaan verifikasi periode  2016-2021, khalik noprianto,  bendahara pengeluaran blud 2020-2021, joni mesra, mantan kabid keuangan, afridinata dan mantan kabid pengeluaran  2016-2018, herman faizal.
untuk deretan saksi yang dihadirkan jpu meliputi, pejabat pengadaan rsud mukomuko  periode 2017-2021, dian eka wati, amd. kep. bendahara penerima blud periode 2017-2023, lindawati, s.ap. kabid keuangan rsud mukomuko september 2021-juni 2022, ahmad lutfi, se, kepala tu rsud mukomuko 2016-2021, joni iskandar, direktur rsud mukomuko 2012-sekarang, dr. dollata karokaro, s.m.
baca juga: 3 diduga pengedar ditangkap, edar sabu di taman remaja kota bengkulu, segini barang buktinya
baca juga: masuk tahap akhir, kejari seluma tunggu hasil kjpp pengusutan tukar guling lahan
selanjutnya kepala ruang gizi rsud mukomuko periode 2017-2021, delvianto, karyawan honorer rsud mukomuko periode 2013-2021, yunipa epiyanti dan kepala ruang gizi rsud mukomuko periode 2015-2017, ade ariansyah.
serta kepala layanan operasional bpjs kesehatan kabupaten mukomuko, elva elinda, se, karyawan spbu bandaratu, rizki priadna putra, direktur pt. medisia sains indo, eddy rapson, pemilik toko m. jaya gorden, afriza. head regional sales pt. cinta dental indonesia, wira dirgantara.
seluruh saksi memberikan keterangan mengenai adanya tindakan mark up yang tersusun dari pejabat rsud mukomuko.
salah satunya saksi kabid keuangan rsud mukomuko september 2021-juni 2022, ahmad lutfi, ahmad lutfi.
baca juga:panggil 8 saksi dugaan korupsi pembangunan pasar inpres bintuhan, bobbi: tak menutup kemungkinan ada tsk baru
baca juga:kapolresta bengkulu warning pemilik warem 
ia memberi kesaksian bahwa dirinya mengetahui ada tindakan mark up spj di setiap bidang.
"tindakan mark up tersebut bahkan tersusun, seluruh bidang dikumpulkan terdakwa gugur di satu ruangan untuk menyepakati tindakan mark up tersebut," ungkap lutfi di muka persidangan.
kemudian hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh gugur selaku direktur saat itu. "ya itu benar," terang tugur.
selain tindakan mark up pada spj pembayaran di setiap sektor juga turut disampaikan oleh saksi pejabat pengadaan rsud mukomuko  periode 2017-2021, dian eka wati bahwa ada pembelian perabotan rumah sakit yang spj-nya tidak ditanda tangani. 
"tidak pernah tanda tangan," ungkap dian.
baca juga:sidang perkara dugaan korupsi dana bos smkit al-malik, jpu tetap pada tuntutan
baca juga:sidang dugaan korupsi pungli kir, ketua regu dituntut paling tinggi
jpu kejari mukomuko, agrin nico, sh. mh mengatakan berdasarkan fakta persidangan yang ada sudah jelas bahwa memang ada tindakan mark up di setiap sektor untuk spj pembelian dan itu tersusun.
"ya itu berdasarkan fakta persidangan bahwa memang ada rapat dalam menyetujui tindakan mark up pembayaran di setiap sektor dan itu jumlahnya 3,5 persen," jelas agrin.
sementara itu penasihat hukum (ph) 7 terdakwa, hotma t. sihombing, sh mengatakan bahwa tindakan mark up yang terungkap dalam persidangan ada sebeb akibatnya.
"dana yang dikeluarkan dari hasil mark up itu digunakan jika keperluan mendesak," jelas hotma.
keperluan yang dimaksud itu bisa beragam baik itu untuk kunjungan atau yang lainnya.
"keperluan yang dimaksud seperti kalau ada penyambutan, atau ada hal yang tidak terduga yang membuat keluarnya uang dan dana itu diambil dari mark up tersebut," tutup hotma.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 6 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan