Anggota Dewan Tsk Korupsi Pasar Inpres Masih Terima Gaji

Hanya saja sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun tetap menerima gaji, tetap dengan ketentuan tidak bisa disamakan dengan 24 anggota dewan terpilih lainnya.

"Tetap memperoleh hak keuangan tertentu, tapi tidak akan sama dengan anggota yang lain," terang Leo.

Sebagai informasi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur beberapa waktu yang lalu berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi belanja gedung dan bangunan revitalisasi Pasar Inpres Bintuhan tahun 2022.

BACA JUGA: Masuk Tahap Akhir, Kejari Seluma Tunggu Hasil KJPP Pengusutan Tukar Guling Lahan

BACA JUGA:Kapolresta Bengkulu Warning Pemilik Warem

Sebanyak 5 orang ditetapkan menjadi tersangka, yakni AG selaku Kepala Dinas Disperindagkop Kaur tahun 2022 juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PN selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), ML selaku direktur CV. SYB dan Saudar Madi Aguscik selaku peminjam perusahaan CV. SYB serta TH selaku anggota Pokja UKPBJ Kaur.

Dari hasil penyidikan, adapun modus yang dilakukan kelima tersangka untuk meraup keuntungan pribadi dari proyek Pasar Inpres ini adalah dengan cara melakukan sistem pinjam pakai perusahaan.

Saudara AG selaku KPA meminta SD untuk mengerjakan proyek pembangunan pasar Inpres Bintuhan dengan komitmen fee  5 persen untuk AG.

Setuju dengan permintaan AG, saudara Saudar langsung meminjam CV. SYB yang merupakan milik ML dengan perjanjian komitmen fee 1,5 persen dari nilai kontrak.

Karena tidak memiliki, kemampuan untuk menyusun dan mengatur dokumen penawaran keduanya langsung menghubungi TH selaku anggota Pokja UKPBJ Kaur.

Lalu dibuatlah dokumen penawaran yang tidak sesuai yaitu tentang personil inti dan peralatan utama. 

CV SYB berhasil mendapatkan, proyek Pasar Inpres Bintuhan juga tanpa harus melalui evaluasi terlebih dahulu.

Hingga saat ini kasus masih dalam pengembangan oleh pihak Kejari Kaur, kelimanya telah di tahan di Rutan Manna Bengkulu Selatan.