Kepahiang Tahun Ini Nihil Bantuan Bedah Rumah

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 09 Sep 2024 - 22:09

MISKIN: Salah satu potret warga miskin dengan hunian tak layak di Kabupaten Kepahiang. Tahun ini, usulan bantuan bedah rumah yang diajukan dipastikan gagal terealisasi.--HERU/RB

kepahiang tahun ini nihil bantuan bedah rumah                             kepahiang, koranrb.id - harapan kabupaten kepahiang mendapatkan kuota bantuan bedah rumah di tahun anggaran (ta) ini dipastikan nihil. 
kadis pupr kabupaten kepahiang teddy adeba, st, me telah memastikan, usulan bantuan bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) yang telah diajukan sebelumnya sudah ditolak pemerintah pusat. 
"ya, usulan bsps 2024 ini sudah ditolak," kata teddy. 
sejatinya, tahun ini dinas pupr kabupaten kepahiang telah melayangkan 960 unit usulan penerima program bedah rumah. 
baca juga:57 unit kendaraan dinas dilelang termasuk fortuner milik bupati dan unsur pimpinan dewan
sebagai gambaran, pada 2023 kabupaten kepahiang mendapatkan alokasi 230 unit. 
untuk mendapatkan bantuan bedah rumah ini, ada banyak persyaratan yang mesti dipenuhi bagi penerima bantuan.  
sebagai acuan, ditjen perumahan kementerian pupr telah menetapkan syarat wajib sebagai  penerima bantuan bedah rumah.
seperti, memiliki dan menempati rtlh, satu-satunya telah dihuni minimal 3 tahun.
baca juga:petugas sat linmas dibekali cara memadamkan api saat terjadi kebakaran 
lalu, belum pernah memperoleh bsps dan sejenisnya.
di kabupaten kepahiang sendiri, masih banyak warga yang membutuhkan program bedah rumah. 
tak hanya di sudut desa, di dalam lingkungan perkotaan pun sudah mengantre penerima bantuan mengharapkan hunian mereka segera dibedah. 
di dalam pengalokasian bantuan bsps, masyarakat terlibat aktif di dalam program pembangunan. 
baca juga:kades dan perangkat desa boleh hadiri kampanye paslon kepala daerah
jika mengacu pada pengalokasian bantuan bedah rumah tahun lalu, setiap rumah berhak atas bantuan dengan nominal rp20 juta. 
peruntukannya, rp17,5 juta untuk pembelian material pembangunan rumah dan rp2,5 juta untuk upah tukang. 
tidak pernah menerima bantuan sejenis bsps dalam kurun waktu 10 tahun, kecuali terdampak bencana. 
lalu, wni yang sudah berkeluarga  terdiri dari suami dan istri, suami, anak dan istri, ayah dan anak, ibu dan anak,  kakak dan adik, salah satu atau keduanya. 
baca juga:vaksinasi hpr baru menyasar 11.250 ekor, populasi hpr mencapai 35.000 ekor
kemudian,  penghasilan maksimal umk/ump, memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah. 
memiliki nomor identifikasi bidang (nib), tidak dalam status sengketa sesuai tata ruang wilayah bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 10 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan