Pulbaket Kejari Atas Dugaan Kredit Fiktif BPR Mukomuko Dipertanyakan

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 10 Sep 2024 - 23:30

KANTOR: BPR Kabupaten Mukomuko --FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

Lanjutnya, peningkatan pelayanaan BPR Mukomuko terus dilakukan, dimana saat ini pelayaan nasabah sudah memiliki kantor yang lebih dan nyaman, dengan bangunan 2 lantai yang memiliki halaman parkir yang cukup luas serta memiliki ruangan-ruangan pembagian pelayanaan tersendiri.

“Tidak hanya itu kami juga dibantu oleh Pemkab Mukomuko 2 kendaraan roda 4, yang digunakan untuk mobilisasi. Ke depan, gedung dan 2 mobil ini akan dicatat sebagai aset BPR,” terangnya.

Ditanya terkait dirinya dipanggil sebagai saksi oleh penyidik Kejari Mukomuko, Tinur menjawab akan menghormati proses yang dilakukan APH (aparat penegak hukum).

Pada penjelasan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mukomuko, Yusmanelly SH,MH melalui Kasi Pidsus, Agung Malik Rahman Hakim SH,MH (yang menjabat waktu itu), membenarkan tengah menyoroti penyertaan modal Pemkab Mukomuko ke BPR Mukomuko.

Dimana penyidik tengah melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). Khususnya penyertaan modal Pemkab Mukomuko tahun anggaran 2023 sebesar Rp 2,5 miliar.

“Saat ini kami masih memastikan dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan, jadi kami belum tahu terkait kebenaraannya, meskipun dugaan tersebut ada, maka dari itu kita lihat dulu,” ujarnya.

Agung juga menyampaikan, dalam dugaan ini sejumlah pihak BPR yang memiliki peran penting, telah dimintai keterangannya.

Di antaranya Direktur BPR Nirwan Tinue, bagian marketing, dan beberapa orang staf. Kemudian juga penyidik juga telah mengagendakan memanggil bagian kredit dan peminjam BPR untuk memastikan semua berjalan sesuai prosedur atau tidak.

Sehingga dugaan korupsi di BPR Kabupaten Mukomuko bisa diungkap, ada tidak unsur pidanannya.

“Nanti seluruh hasil pemeriksaan saksi ini akan dijadikan satu, sehingga akan terlihat seperti apa hasil dari keterangan masing-masing saksi,” ujar Agung Malik waktu itu.

Agung menambahkan, adanya dugaan kredit fiktif yang mengarah ke oknum tertentu, dengan menggunakan identitas palsu untuk memperoleh fasilitas dari bank. Namun hal itu belum dapat disimpulkan kepastiannya karena masih pulbaket.

”Yang jelas masih pulbaket. Untuk sementara anggaran penyertaan modal tahun anggaran 2022 dan 2023. Sejumlah pihak, termasuk peminjam akan dimintai keterangannya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, APBD Kabupaten Mukomuko telah menggelontorkan penyertaan modal ke BPR mencapai Rp10,3 miliar.

pulbaket kejari atas dugaan kredit fiktif bpr mukomuko dipertanyakan                            mukomuko,koranrb.id  – dugaan kredit fiktif di bank perkreditan rakyat (bpr) kabupaten mukomuko. yang sebelumnya dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) oleh kejari mukomuko, hingga saat ini belum ada kelanjutan dari perkara tersebut.
direktur pusat kajian korupsi (puskaki) bengkulu, melyansori meminta adanya titik terang atas pengusutan dugaan korupsi tersebut. 
terlebih dugaan adanya kredit fiktif bpr mukomuko, dalam pengusutan, kejari sudah meminta keterangan beberapa saksi, termasuk dari unsur pimpinan bpr  mukomuko.
baca juga:penyidikan dugaan korupsi dana desa gunung kaya, sebentar lagi penetapan tersangka
baca juga:pemkab bengkulu utara akan siapkan anggaran khusus untuk peningkatan kualitas pendidikan pesantren 
“paling tidak kita sebagai masyarakat harus mengetahui seperti apa kelanjutan dari perkara yang sudah pulbaket di kejaksaan tersebut,” kata melyansori.
melyansori juga menyampaikan, indikasi tindakan korupsi bisa terjadi dimana saja. yang pastinya berujung merugikan negara. 
maka dari itu upaya pulbaket yang sebelumnya dilakukan kejaksaan negeri (kejari) mukomuko tentunya memiliki alasan yang sangat jelas, untuk mengetahui seperti apa peristiwa yang terjadi. 
sehingga tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi peningkatan status ataupun sebaliknya.
“untuk itu kami sangat berharap berkaitan dengan perkara ini, kejaksaan negeri mukomuko dapat menyampaikan perkembangan penyelidikan dugaan kredit fiktif tersebut,” sampainya.
sementara itu direktur utama bpr mukomuko, nurwan tinur mengatakan, sesuai dengan peraturan daerah (perda) mukomuko, 50 persen dari keuntungan bpr pertahun akan di kembalikan ke kas daerah. untuk tahun berjalan, baru akan disampaikan di tahun depan.
“nomor perda saya lupa, yang pastinya keuntungan tahun ini 50 persen akan di stor ke daerah setelah habis tahun,” sampainya.
baca juga:kajari: diingatkan masih ‘bandel’, serahkan ke pidsus
baca juga:3 terdakwa tipikor dana bos man 2 kepahiang jalani sidang perdana
lanjutnya, peningkatan pelayanaan bpr mukomuko terus dilakukan, dimana saat ini pelayaan nasabah sudah memiliki kantor yang lebih dan nyaman, dengan bangunan 2 lantai yang memiliki halaman parkir yang cukup luas serta memiliki ruangan-ruangan pembagian pelayanaan tersendiri.
“tidak hanya itu kami juga dibantu oleh pemkab mukomuko 2 kendaraan roda 4, yang digunakan untuk mobilisasi. ke depan, gedung dan 2 mobil ini akan dicatat sebagai aset bpr,” terangnya.
ditanya terkait dirinya dipanggil sebagai saksi oleh penyidik kejari mukomuko, tinur menjawab akan menghormati proses yang dilakukan aph (aparat penegak hukum).
pada penjelasan sebelumnya, kepala kejaksaan negeri (kajari) mukomuko, yusmanelly sh,mh melalui kasi pidsus, agung malik rahman hakim sh,mh (yang menjabat waktu itu), membenarkan tengah menyoroti penyertaan modal pemkab mukomuko ke bpr mukomuko. 
dimana penyidik tengah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). khususnya penyertaan modal pemkab mukomuko tahun anggaran 2023 sebesar rp 2,5 miliar.
“saat ini kami masih memastikan dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan, jadi kami belum tahu terkait kebenaraannya, meskipun dugaan tersebut ada, maka dari itu kita lihat dulu,” ujarnya.
agung juga menyampaikan, dalam dugaan ini sejumlah pihak bpr yang memiliki peran penting, telah dimintai keterangannya. 
baca juga:kades ngeluh habis ratusan juta untuk 'biaya' media , jaksa: kalau benar kenapa takut! 
baca juga:kasus pembebasan jalan tol masih tunggu hasil audit bpkp
di antaranya direktur bpr nirwan tinue, bagian  marketing, dan beberapa orang staf. kemudian juga penyidik juga telah mengagendakan memanggil bagian kredit dan peminjam bpr untuk memastikan semua berjalan sesuai prosedur atau tidak. 
sehingga dugaan korupsi di bpr kabupaten mukomuko bisa diungkap, ada tidak unsur pidanannya.
“nanti seluruh hasil pemeriksaan saksi ini akan dijadikan satu, sehingga akan terlihat seperti apa hasil dari keterangan masing-masing saksi,” ujar agung malik waktu itu.
agung menambahkan, adanya dugaan kredit fiktif yang mengarah ke oknum tertentu, dengan menggunakan identitas palsu untuk memperoleh fasilitas dari bank. namun hal itu belum dapat disimpulkan kepastiannya karena masih pulbaket.
”yang jelas masih pulbaket. untuk sementara anggaran penyertaan modal tahun anggaran 2022 dan 2023. sejumlah pihak, termasuk peminjam akan dimintai keterangannya,” pungkasnya.
untuk diketahui, apbd kabupaten mukomuko telah menggelontorkan penyertaan modal ke bpr mencapai rp10,3 miliar.
khusus di tahun 2023 lalu, dikucurkan sebesar rp2,5 miliar. dan diketahui pula sejak penyertaan modal dari pemkab mukomuko, hingga saat ini belum ada pendapatan asli daerah (pad) yang dihasilkan oleh bpr. 
penyertaan modal apbd mukomuko untuk bpr mukomuko, rinciannya, tahun 2013 sebesar rp1 miliar, tahun 2015 rp2 miliar, tahun 2016 rp1,5 miliar, tahun 2017 rp1,5 miliar, tahun  2018 rp 1,5 miliar, tahun  2019 rp300 juta dan tahun anggaran  2023 sebesar rp 2,5 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 11 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan