NIP CPNS dan Nomor Induk PPPK dari 810 Instansi Sudah Diterbitkan BKN

KORANRB.ID – BKN sudah menerbitkan NIP CPNS dan Nomor Induk PPPK dari 810 instansi.

Rinciannya, NIP CPNS 374 instansi dari total 542 instansi, dan Nomor Induk PPPK sebanyak 436 dari total 612 instansi.

Terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan sudah menyampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD RI Jakarta, , Kamis, 17 April 2025.

Zudan menerangkan fokus pemerintah saat ini yakni percepatan untuk menyelesaikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK Tahap I hasil seleksi tahun 2024.

BACA JUGA:Tersangka Penusukan Pelajar di Kelurahan Pengantungan Diringkus Polisi

BACA JUGA:Musim Kemarau 2025 Lebih Pendek, BMKG Sebut Potensi Risiko Tetap Ada, Puncak Kemarau Juni-Agustus

Ia menerangkan dari 374 instansi yang diterbitkan NIP CPNS, sebanyak 32 instansi telah menerbitkan Surat Keputusan atau SK Pengangkatan CPNS.

“Sedangkan untuk PPPK, dari 436 instansi yang telah diterbikan Nomor Induk, 44 instansi diantaranya telah menerbitkan SK PPPK,” kata Zudan dalam bahasan percepatan penyelesaian rekrutmen CASN tahun anggaran 2024 dilansir dari laman bkn.go.id.

Ia menerangkan sebagai instansi pembina manajemen kepegawaian dalam hal rekrutmen ASN, BKN memiliki mandat terkait dengan kebijakan teknis pelaksanaan seleksi CASN, pengolahan hasil seleksi, dan penetapan NIP atau Nomor Induk.

BACA JUGA:Panja Peningkatan PAD Terus Bergerak, DPRD Targetkan Tambahan PAD Capai Rp13 Miliar

BACA JUGA:Amankan PSU Pilkada Bengkulu Selatan, 50 Personel Polres Kaur Stand by

Setelah BKN menetapkan NIP CASN melalui Pertimbangan Teknis, dilanjutkan dengan penerbitan SK pengangkatan yang menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK instansi pusat dan daerah.

Sebelumnya, pemerintah melalui BKN dan KemenPANRB telah mengumumkan proses percepatan CASN 2024 pada tanggal 17 Maret 2024.

Arahan percepatan proses penyelesaian pengangkatan CASN tersebut bertujuan untuk memastikan rekrutmen ASN berjalan sesuai sistem merit, dan memastikan layanan publik berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.