Direktur PT Putra Pekal Ditahan, Diduga Tak Setor Pajak Hingga Rp186 Juta

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 12 Sep 2024 - 23:17

BERJALAN: Tersangka pengemplang pajak Asal Bengkulu Utara tertunduk berjalan saat hendak di bawa ke Rutan Bengkulu. WEST JER TOURINDO/RB--

direktur pt putra pekal ditahan, diduga tak setor pajak hingga rp186 juta                             koranrb.id - tersangka pengemplang asal bengkulu utara yang merugikan negara hingga rp186 juta akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu.
pada kasus ini tersangka yang terseret adalah direktur pt putra pekal dan asahi, an warga bengkulu utara. 
an ditetapkan menjadi tersangka pada september 2023 lalu, dan pada juni sempat melarikan diri ke provinsi jambi.
atas penetapan  p21 terhadap tersangka an kemarin, 12 september 2024, kasi penuntutan kejati bengkulu arif wirawan, sh mengungkapkan bahwa tersangka sendiri  dikenakan pasal 39 ayat 1 huruf c dan  undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perpajakan.
baca juga:oknum guru diduga lecehkan siswi dilapor ke polisi 
baca juga:2 tsk pembunuhan jalan bali dijerat 2 pasal, ini kronologisnya
"tersangka sendiri kita sangkakan dengan undang-undang perpajakan dengan ancaman penjara dan juga harus mengembalikan kerugian yang dihasilkan terhadap negara," ungkap arif pada rb, 12 september 2024.
selanjutnya untuk tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan bengkulu.
"untuk 20 hari kedepan akan dilakukan penahanan di rutan bengkulu," teranya.
sementara itu, direktorat kantor pajak bengkulu lampung melalui ppns kanwil djp bengkulu dan lampung, awwam munajat mengatakan bahwa  sebelum an ditetapkan menjadi tersangka pihak kanwil djp bengkulu-lampung sudah memberitahu adanya penyelidikan kasus ini.
baca juga: perkara tipikor rsud mukomuko sudah hadirkan 23 saksi, ini fakta persidangannya
baca juga:kasus pembebasan jalan tol masih tunggu hasil audit bpkp
"sebelumnya kita sudah melakukan penyelidikan melalui tim ppns djp bengkulu-lampung dan sudah memberikan pemberitahuan terhadap kejati bengkulu untuk kasus ini," ungkap awwam.
saat itu tersangka melakukan pemungutan pajak terhadap beberapa vendornya, dan tidak dilakukan penyetoran ke kas negara sehingga negara mengalami kerugian sebesar rp186 juta.
dari investigasi itulah tim ppns djp bengkulu-lampung melakukan penyelidikan dan sempat beberapa kali memanggil tersangka. 
namun saat akan dilakukan pelimpahan tahap dua pertama, tersangka kabur jambi.
baca juga:olah tkp terakhir pembunuhan di jalan bali 
baca juga:mantan pejabat disnakertrans benteng susun pembelaan atas tuntutan 6 tahun 
di provinsi jambi, tersangka bekerja disebuah perusahaan arang. selanjutnya berkat informasi dari bareskrim polri dan polres setempat, tersangka berhasil dibekuk tanpa perlawanan.
hingga hari ini, tersangka dilimpahkan ke jpu kejati bengkulu untuk dilakukan proses selanjutnya.
"tersangka ini sempat buron beberapa bulan, bekerja di perusahaan arang di provinsi jambi," tutup awwam. 
sekadar mengulas berita sebelumnya, selain penyidikan dari kepolisian, bidang tindak pidana khusus (pidsus) kejati bengkulu tahun ini juga menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp) dari penyidik pegawai negeri sipil (ppns) dari kantor wilayah djp bengkulu dan lampung.
kejati bengkulu menerima spdp bidang perpajakan. selaku terlapor yakni salah satu cv yang ada di kabupaten bengkulu utara.
dugaan tindak pidana perpajak oleh cv pp ini dilaporkan berdasarkan laporan nomor: lap-4/lk/wpj.28/2023. 
dalam uraian laporan, dijelaskan peristiwa tindak pidana perpajakan yang dilaporkan itu terjadi pada kurun waktu juli 2019 sampai dengan desember 2019.
perbuatan melawan hukum yang diduga tersebut, yakni dengan sengaja tidak menyampaikan surat pembentahuan masa ppn dan/atau dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf o dan/atau undang- undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang- undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang- undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.
dalam laporan disebutkan, bahwa cv pp yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak selama juli-desember 2019 melakukan transaksi dengan pt pg di kabupaten bengkulu utara. 
dari dugaan tidak setor pajak tersebut, telah menimbulkan kerugian negara setidaknya mencapai rp 136 juta.
dalam kasus tindak pidana perpajakan ini, ada harmonisasi. artinya penyidik lebih mengutamakan pemulihan kerugian keuangan negara. tetapi, apabila tidak dipulihkan, hukuman pidana akan tetap dilakukan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 13 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan