Mengenal Politik Identitas, Serta 5 Dampak Terhadap Segregasi Sosial, Polarisasi Politik dan Konflik Kekerasan

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 15 Sep 2024 - 09:52

POlITIK: Politik identitas merujuk pada praktik politik yang didasarkan pada kepentingan dan aspirasi kelompok-kelompok sosial. FOTO: PIXABAY --

Dalam konteks Indonesia, misalnya, tantangan ini sangat relevan mengingat keragaman yang sangat besar dalam hal suku, agama, dan budaya.

Pemerintah dan pemimpin politik memiliki peran penting dalam mengelola politik identitas secara bijaksana.

Alih-alih menggunakan identitas untuk memecah belah, mereka harus menggunakannya sebagai alat untuk memperkuat persatuan dan keadilan sosial.

Pendidikan politik yang inklusif, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dan upaya untuk mempromosikan dialog antar kelompok adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah politik identitas menjadi faktor yang destruktif dalam demokrasi.

Politik identitas adalah fenomena yang tak terhindarkan dalam demokrasi modern, terutama di negara-negara yang memiliki masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Meski dapat memberdayakan kelompok-kelompok minoritas dan meningkatkan representasi yang lebih adil, politik identitas juga membawa tantangan berupa polarisasi dan fragmentasi sosial.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mendorong dialog yang inklusif dan menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman.

mengenal politik identitas, serta 5 dampak terhadap segregasi sosial, polarisasi politik dan konflik kekerasan                            koranrb.id - politik identitas merujuk pada praktik politik yang didasarkan pada kepentingan dan aspirasi kelompok-kelompok sosial yang berbeda berdasarkan identitas tertentu, seperti suku, agama, ras, gender, atau orientasi seksual.
dalam politik identitas, individu atau kelompok memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka berdasarkan identitas yang mereka anggap paling mendefinisikan mereka, dan sering kali mereka merasa terpinggirkan atau tidak terwakili dalam struktur sosial dan politik yang ada.
istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan bagaimana kelompok-kelompok yang terpinggirkan berusaha menuntut pengakuan, keadilan, dan representasi politik yang lebih adil.
namun, di sisi lain, politik identitas juga sering menjadi alat yang digunakan oleh elit politik untuk memobilisasi massa berdasarkan afiliasi identitas tertentu, kadang-kadang dengan memperkuat ketegangan dan polarisasi antar kelompok.
baca juga:badan kesbangpol ajukan penambahan anggaran bantuan partai politik
baca juga:jelang pilkada, dewan ingatkan jangan ada kepentingan dalam pembangunan, bawaslu sorot politik uang
politik identitas memiliki akar sejarah yang panjang, namun mulai mendapatkan perhatian besar sejak paruh kedua abad ke-20, terutama di negara-negara barat.
gerakan-gerakan hak-hak sipil di amerika serikat pada 1960-an, misalnya, adalah contoh awal yang jelas dari politik identitas, di mana orang kulit hitam amerika menuntut hak-hak yang sama dengan warga kulit putih setelah bertahun-tahun mengalami diskriminasi rasial.
gerakan feminisme, gerakan hak-hak lgbt, serta gerakan masyarakat adat di berbagai belahan dunia juga merupakan bentuk politik identitas yang muncul dari keinginan untuk melawan penindasan yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas.
dalam konteks asia, termasuk indonesia, politik identitas juga memainkan peran penting.
baca juga:bawaslu mukomuko petakan potensi rawan, politik identitas tidak dibenarkan
baca juga:pastikan tidak ada politik identitas saat pemilu, ini fasilitasi caleg stres di mukomuko
di indonesia, politik identitas sudah terlihat sejak era kolonial ketika perlawanan terhadap kolonialisme sering kali dimobilisasi berdasarkan identitas kebangsaan.
setelah kemerdekaan, politik identitas tetap relevan dalam politik kontemporer, terutama ketika berkaitan dengan isu-isu yang melibatkan agama, suku, dan kelompok etnis tertentu.
politik identitas memiliki dampak yang kompleks dan sering kali kontroversial dalam konteks demokrasi.
di satu sisi, politik identitas memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk bersuara dan memperjuangkan hak-hak mereka.
baca juga:rektor umb: jangan pilih cakada gunakan politik uang
baca juga:penjaringan balon kepala daerah oleh parpol diminta transparan, pengamat politik beri pendapat menohok 
di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, politik identitas dapat memperkuat segregasi sosial, polarisasi politik, dan bahkan konflik kekerasan antar kelompok.
1. pemberdayaan kelompok minoritas
politik identitas memungkinkan kelompok-kelompok minoritas untuk mengangkat isu-isu yang selama ini diabaikan oleh kelompok mayoritas atau oleh elit politik.
misalnya, gerakan politik perempuan yang memperjuangkan hak-hak reproduksi atau hak untuk bebas dari kekerasan berbasis gender, adalah contoh di mana politik identitas berfungsi untuk memperjuangkan keadilan sosial.
selain itu, politik identitas juga memungkinkan munculnya kepemimpinan baru dari kelompok-kelompok minoritas yang biasanya tidak terwakili dalam struktur kekuasaan.
2. representasi yang lebih adil
dalam demokrasi, idealnya setiap kelompok masyarakat harus memiliki representasi yang adil dalam pengambilan keputusan politik.
namun, dalam praktiknya, kelompok-kelompok tertentu sering kali lebih mendominasi dibanding kelompok lain.
politik identitas menjadi sarana bagi kelompok-kelompok yang kurang terwakili untuk mendapatkan pengakuan dan tempat dalam struktur politik.
ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perempuan, kelompok etnis minoritas, dan kelompok lgbt dalam posisi kepemimpinan politik di banyak negara.
3. polarisasi dan fragmentasi politik
di sisi lain, politik identitas juga dapat memperparah polarisasi politik, di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling berhadapan dan sulit untuk mencapai konsensus.
misalnya, dalam beberapa kasus, politik identitas digunakan oleh aktor politik untuk memobilisasi massa dengan menonjolkan perbedaan identitas suku, agama, atau ras, yang pada akhirnya menciptakan ketegangan sosial.
hal ini bisa kita lihat dalam beberapa peristiwa pemilu di indonesia, di mana isu-isu agama sering kali digunakan untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat.
4. ancaman terhadap kebinekaan
dalam masyarakat yang multikultural seperti indonesia, politik identitas dapat menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip kebinekaan dan persatuan nasional.
jika perbedaan identitas terus-menerus dieksploitasi untuk kepentingan politik, hal ini dapat memicu fragmentasi sosial dan mengancam stabilitas nasional.
sebagai contoh, politik identitas yang berbasis agama telah menimbulkan ketegangan yang cukup besar dalam beberapa kontestasi politik, seperti yang terlihat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dki jakarta 2017, di mana isu agama menjadi faktor dominan yang membelah masyarakat.
5. peran media sosial
dalam era digital, politik identitas semakin mendapatkan perhatian besar melalui penggunaan media sosial.
platform-platform seperti facebook, twitter, dan instagram telah menjadi tempat bagi individu dan kelompok untuk menyuarakan identitas mereka dan memperjuangkan hak-hak yang mereka anggap penting.
namun, media sosial juga sering kali menjadi ajang untuk menyebarkan disinformasi dan memperkuat narasi-narasi identitas yang bersifat eksklusif atau bahkan intoleran terhadap kelompok lain.
ini semakin memperkuat polarisasi dalam masyarakat dan mempersulit tercapainya dialog yang produktif antar kelompok.
//tantangan politik identitas di masa depan
politik identitas akan tetap menjadi bagian penting dari lanskap politik global maupun lokal di masa depan.
tantangan terbesar dari politik identitas adalah bagaimana caranya menjaga agar gerakan-gerakan ini tetap berfokus pada pencapaian keadilan sosial tanpa terjerumus ke dalam narasi-narasi yang eksklusif dan memecah belah masyarakat.
dalam konteks indonesia, misalnya, tantangan ini sangat relevan mengingat keragaman yang sangat besar dalam hal suku, agama, dan budaya.
pemerintah dan pemimpin politik memiliki peran penting dalam mengelola politik identitas secara bijaksana.
alih-alih menggunakan identitas untuk memecah belah, mereka harus menggunakannya sebagai alat untuk memperkuat persatuan dan keadilan sosial.
pendidikan politik yang inklusif, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dan upaya untuk mempromosikan dialog antar kelompok adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah politik identitas menjadi faktor yang destruktif dalam demokrasi.
politik identitas adalah fenomena yang tak terhindarkan dalam demokrasi modern, terutama di negara-negara yang memiliki masyarakat multikultural seperti indonesia.
meski dapat memberdayakan kelompok-kelompok minoritas dan meningkatkan representasi yang lebih adil, politik identitas juga membawa tantangan berupa polarisasi dan fragmentasi sosial.
oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus mendorong dialog yang inklusif dan menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 19 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan