APBD Perubahan Dikritisi, OPD Wajib Kerja Cepat

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Ade HR |

Jumat , 24 Nov 2023 - 21:40

TANGGAPAN FRAKSI : Sekda Dra. Evi Fitriani saat menyampaikan tanggapan fraksi. --Ist/rb

“Sehingga program yang dikerjakan bukan hanya tepat mutu, namun juga tepat waktu. Tidak ada keterlambatan yang alasannya karena faktor cuaca, karena akhir tahun yang ditutup dengan musim hujan lazim terjadi di BU,” terangnya.

Selain itu, pengawasan pekerjaan juga harus dilakukan ketat oleh OPD-OPD. Di samping DPRD juga akan melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD.

“Jangan sampai ada pekerjaan yang dikerjakan terburu-buru, yang akhirnya mengenyampingkan mutu pembangunan,” terangnya.

Masing-masing fraksi mengkritisi secara umum program masing-masing yang diajukan oleh OPD-OPD.

Hal ini tujuannya untuk memastikan program tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat dan bisa dilaksanakan dalam waktu singkat tersebut.

“Maka memang terkadang terjadi perdebatan antara DPRD dan Pemerintah. Namun tujuannya agar pembangunan benar-benar sesuai dengan target,” terangnya.

Ia juga menegaskan jika DPRD BU berkomitmen dalam mengawal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sehingga setiap pembangunan harus benar-benar merupakan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan pemerintah.

“Kita masih dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, sedangkan aspirasi pembangunan di masyarakat sangat besar. Sehingga DPRD akan mengawal sehingga kue pembangunan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan prioritas masyarakat,” tegasnya.

Ia memastikan DPRD BU sama sekali tidak menghambat pembahasan bahkan menginginkan pembahasan dilakukan dengan cepat sehingga pembangunan bisa cepat dirasakan masyarakat.

Namun DPRD juga tidak ingin pembahasan yang dilakukan tersebut menyalahi aturan sehingga memang banyak hal yang harus dipertimbangkan.

“Pembahasan bukan hanya harus tepat waktu, namun juga harus memenuhi persyaratan aturan yang sudah ditentukan,” terangnya.

Sekadar mengetahui DPRD BU terdapat tujuh fraksi yang masing-masing menyampaikan tanggapannya.

apbd perubahan dikritisi, opd wajib kerja cepat                             arga makmur, koranrb.id – dprd bengkulu utara mulai melakukan pembahasan umum, nota keuangan terkait rencana perubahan apbd 2023 yang diterima dari pemkab bengkulu utara dalam paripurna dprd.
setelah menerima nota keuangan tersebut, masing-masing fraksi dprd dprd bu menyampaikan tanggapan fraksinya. 
bahkan  yang disampaikan bukan hanya terkait dengan raperda apbd perubahan namun terkait dengan keluhan masyarakat yang sampai ke telinga dprd. 
sehingga keluhan masyarakat tersebut juga harus didengarkan oleh pemerintah dan disampaikan dprd dalam kegiatan resmi paripurna dprd. 
baca juga:tpg guru kota ngadat, gita: masalah di bank penyalur, dewan segera bertindak
masing-masing fraksi dprd bu meminta program-program yang diajukan dalam rapbd perubahan dan dibahas dengan dprd bukan hanya sekadar diajukan. 
namun program-program tersebut harus benar-benar bisa dilaksanakan dan memenuhi target yang sudah ditetapkan. 
“sehingga memang setelah disahkan apbd perubahan tersebut, maka masing-masing opd harus benar-benar bekerja keras menyelesaikan seluruh program yang sudah disetujui untuk dilaksanakan,” kata wakil ketua i dprd bu juhaili, s.ip. 
menjelang akhir tahun, masing-masing opd memiliki waktu yang sangat sedikit untuk mengerjakan program-program dalam apbd perubahan. 
baca juga:sedang bakar sampah, warga seluma meninggal ditabrak mobil
namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan atau penyebab pekerjaan yang sudah disetujui tidak dikerjakan atau tidak terlaksana dengan maksimal. 
“karena bagaimanapun masyarakat menunggu program pemerintah. setiap program juga ada output yang menjadi target dan sangat sayang sekali jika sampai tidak terlaksana,” terangnya. 
selain itu, sebelum apdb perubahan disahkan dewan juga meminta seluruh opd untuk mempertimbangkan faktor cuaca diakhir tahun, terutama opd-opd yang memiliki program fisik. 
sehingga seluruh pekerjaan fisik harus menjadi catatan untuk segera dilakukan tahapan agar bisa dilaksanakan lebih awal. 
“sehingga program yang dikerjakan bukan hanya tepat mutu, namun juga tepat waktu. tidak ada keterlambatan yang alasannya karena faktor cuaca, karena akhir tahun yang ditutup dengan musim hujan lazim terjadi di bu,” terangnya. 
baca juga:kebakaran di spbu kutau, polisi panggil pemilik mobil dan management spbu
selain itu, pengawasan pekerjaan juga harus dilakukan ketat oleh opd-opd. di samping dprd juga akan melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi pengawasan yang melekat pada dprd.
“jangan sampai ada pekerjaan yang dikerjakan terburu-buru, yang akhirnya mengenyampingkan mutu pembangunan,” terangnya. 
masing-masing fraksi mengkritisi secara umum program masing-masing yang diajukan oleh opd-opd. 
hal ini tujuannya untuk memastikan program tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat dan bisa dilaksanakan dalam waktu singkat tersebut.
“maka memang terkadang terjadi perdebatan antara dprd dan pemerintah. namun tujuannya agar pembangunan benar-benar sesuai dengan target,” terangnya. 
ia juga menegaskan jika dprd bu berkomitmen dalam mengawal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. 
sehingga setiap pembangunan harus benar-benar merupakan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan pemerintah.
“kita masih dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, sedangkan aspirasi pembangunan di masyarakat sangat besar. sehingga dprd akan mengawal sehingga kue pembangunan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan prioritas masyarakat,” tegasnya. 
baca juga:bawa motor sambil ngobrol, pelajar tabrak bus san, 1 korban patah tulang
ia memastikan dprd bu sama sekali tidak menghambat pembahasan bahkan menginginkan pembahasan dilakukan dengan cepat sehingga pembangunan bisa cepat dirasakan masyarakat.
namun dprd juga tidak ingin pembahasan yang dilakukan tersebut menyalahi aturan sehingga memang banyak hal yang harus dipertimbangkan. 
“pembahasan bukan hanya harus tepat waktu, namun juga harus memenuhi persyaratan aturan yang sudah ditentukan,” terangnya. 
sekadar mengetahui dprd bu terdapat tujuh fraksi yang masing-masing menyampaikan tanggapannya. 
tujuh fraksi tersebut masing-masing lima fraksi murni dan dua fraksi gabungan. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 25 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan