OPD Baru, BKD Ajukan Nama Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 22 Sep 2024 - 23:08

LANTIK: Pengukuhan Pejabat Tinggi Pratama Provinsi Bengkulu, kemarin lusa.--ABDI/RB

BENGKULU, KORANRB.ID – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu mengusulkan Pelaksana Tugas (Plt) yang akan memimpin Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu untuk sementara waktu ke Gubernur Bengkulu Pof. Dr. H. Rohidin Mersyah, M.MA.

Hal itu setelah dilakukan karena perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Bapenda tidak lagi bergabung.

Dimana saat ini Bapenda saat ini menjadi OPD sendiri.

Untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Gubernur telah menunjuk Dr. Hariadi, S.Pd, S.Sos, M.Si sebagai pemimpin OPD tersebut.

Namun untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, BKD masih berkonsultasi dengan Gubernur Bengkulu.

Hal itu dikarenakan, penunjukan Plt merupakan wewenang dari kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Bengkulu.

“Untuk Plt itu baru diajukan ke Pak Gubernur, itu wewenang beliau.

Namun secepatnya akan ditunjuk,” ungkap Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi S.Sos, MM, Minggu, 22 September 2024.

Lebih jauh, Gunawan menerangkan, bahwa untuk jabatan pada posisi penting seperti sekretaris dan lainnya, diketahui memang sudah ada orangnya.

“Iya untuk sekretaris sudah ada orangnya,” singkat Gunawan pada RB.

Saat dikonfirmasi, apakah beberapa OPD yang terjadi nomenklatur juga terdapat posisi yang kosong.

Gunawan mengatakan, bahwa hal itu tidak, karena hanya terjadi perubahan nama saja.

opd baru, bkd ajukan nama pejabat pelaksana tugas kepala bapenda provinsi bengkulu                            bengkulu, koranrb.id – badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu mengusulkan pelaksana tugas (plt) yang akan memimpin badan pendapatan daerah (bapenda) provinsi bengkulu untuk sementara waktu ke gubernur bengkulu pof. dr. h. rohidin mersyah, m.ma.
hal itu setelah dilakukan karena perubahan organisasi perangkat daerah (opd) dimana badan keuangan dan aset daerah dan bapenda tidak lagi bergabung. 
dimana saat ini bapenda saat ini menjadi opd sendiri. 
untuk badan keuangan dan aset daerah pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, gubernur telah menunjuk dr. hariadi, s.pd, s.sos, m.si sebagai pemimpin opd tersebut.
baca juga:pilkada serentak di bengkulu, kpu tetapkan 34 calon kepala daerah, hari ini pengundian nomor urut
namun untuk kepala badan pendapatan daerah provinsi bengkulu, bkd masih berkonsultasi dengan gubernur bengkulu.
hal itu dikarenakan, penunjukan plt merupakan wewenang dari kepala daerah, dalam hal ini gubernur bengkulu.
“untuk plt itu baru diajukan ke pak gubernur, itu wewenang beliau.
namun secepatnya akan ditunjuk,” ungkap kepala bkd provinsi bengkulu, gunawan suryadi s.sos, mm, minggu, 22 september 2024.
baca juga:dinas pertanian seluma usulkan bantuan 160 ton benih padi untuk kelompok tani
lebih jauh, gunawan menerangkan, bahwa untuk jabatan pada posisi penting seperti sekretaris dan lainnya, diketahui memang sudah ada orangnya.
“iya untuk sekretaris sudah ada orangnya,” singkat gunawan pada rb.
saat dikonfirmasi, apakah beberapa opd yang terjadi nomenklatur juga terdapat posisi yang kosong.
gunawan mengatakan, bahwa hal itu tidak, karena hanya terjadi perubahan nama saja.
baca juga:dirugikan soal isu penipuan, calon bupati seluma teddy rahman pertimbangkan tempuh jalur hukum
adapun beberapa instansi yang dimaksud yakni, rumah sakit muhammad yunus (rsmy) yang dahulunya berdiri sendiri, namun secara regulasi nama rsmy berubah menjadi uptd.
khusus rsmy yang dinaungi dinas kesehatan provinsi bengkulu.
ada juga bappeda litbang yang berubah namanya menjadi badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah provinsi bengkulu.
kemudian, biro administrasi pembangunan setda provinsi bengkulu berubah menjadi, biro pengadaan baran, jasa dan administrasi pembangunan provinsi bengkulu.
baca juga:pkl di kota bengkulu sulit ditertibkan, satpol pp sebut sewa lahan parkir jadi akar persoalan
“iya tidak ada, itu hanya perubahan nomenkaltur saja. orangnya tetap,” ungkap gunawan.
sementara itu, hal serupa yang disampaikan sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri s.sos, m.kes, bahwa opd yang hanya berubah nomenklatur, orangnya tetap sama, baik itu unsur pimpinan maupun pejabat lainnya.
“tatap sama, ini karena kita harus menyesuaikan yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” ungkap isnan. 
diberitakan sebelumnya, sebanyak 117 pejabat di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu dilantik jumat, 20 september 2024 di gedung serba guna kantor gubernur. 
baca juga:tingkatkan keimanan dan ketaqwaan, sman 3 kota bengkulu peringati maulid nabi saw
pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta kinerja di tingkat daerah.
dari jumlah tersebut, 3 pejabat menjabat sebagai pimpinan tinggi pratama, yaitu haryadi yang dilantik sebagai kepala badan keuangan dan aset daerah, yuliswani sebagai kepala badan perencanaan, pembangunan, riset, dan inovasi daerah, serta ari mukti wibowo sebagai direktur uptd khusus rumah sakit umum daerah dr. m. yunus. 
sementara itu, 114 pejabat lainnya mengisi posisi di eselon iii dan iv sebagai pejabat administrasi.
pelantikan dan pengukuhan dilakukan langsung oleh sekretaris daerah provinsi bengkulu, isnan fajri s.sos, m.kes.
baca juga:korban kebakaran jalan danau mangaku alami kerugian hingga rp1,3 miliar
isnan menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari regulasi dan perubahan nomenklatur pada beberapa organisasi perangkat daerah (opd) atau lembaga di bengkulu, yang mengakibatkan perubahan pada jabatan struktural.
lahirnya opd baru ini disesuaikan dengan nomenklatur di pusat.
sebagai contoh, badan perencanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah telah berubah menjadi badan perencanaan, pembangunan, riset, dan inovasi daerah.
demikian juga dengan struktur pejabat yang mengalami penyesuaian, seperti rumah sakit umum daerah dr. m. yunus yang kini menjadi unit pelaksana teknis daerah (uptd) khusus dan berada di bawah naungan dinas kesehatan provinsi bengkulu.
baca juga:penetapan unsur pimpinan dprd bengkulu tengah tunggu orientasi selesai
"karena perubahan nomenklatur ini, pejabatnya harus dilantik ulang dan dikukuhkan kembali.
mereka yang berada di tempat lama juga harus menyesuaikan diri dengan struktur dan jabatan baru yang otomatis harus diisi. bisa jadi posisi jabatan mereka berhubungan dengan pejabat di opd lain," jelas isnan.
ia menambahkan bahwa pelantikan dan pengukuhan pejabat struktural ini juga merupakan bagian penting untuk mempercepat pencapaian visi dan misi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
pengisian jabatan struktural adalah langkah krusial untuk memastikan kelangsungan pelaksanaan program-program pemerintahan. 
baca juga:pemberlakuan tarif lintasan lari sport center sawah lebar ditunda
oleh karena itu, para pejabat diharapkan dapat mengemban amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. 
selain itu, mereka juga perlu menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan akuntabilitas.
untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menciptakan inovasi dan mengembangkan kreativitas.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 23 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan