KPU Batasi Dana Kampanye Paslon Kepala Daerah Rp 39 Miliar

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Senin , 30 Sep 2024 - 21:35

Komisioner KPU Rejang Lebong, Buyono.-foto: arie/koranrb.id-

kpu batasi dana kampanye paslon kepala daerah rp 39 miliar                            curup, koranrb.id - komisi pemilihan umum (kpu) rejang lebong menetapkan aturan penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 dengan membatasi dana kampanye. bagi setiap pasangan calon (paslon) maksimal dana kampanye sebesar rp 39 miliar.
langkah ini merupakan bagian dari upaya kpu untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat, transparan, dan bebas dari praktik politik uang yang dapat merusak integritas pilkada.
komisioner kpu rejang lebong, buyono mengungkapkan, batasan ini penting karena besarnya dana kampanye dapat mempengaruhi jalannya kontestasi politik. jika dana kampanye tidak dibatasi, paslon yang memiliki sumber daya lebih besar berpotensi mendominasi panggung politik, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi kandidat lain. 
"dengan adanya pembatasan ini, kita berharap persaingan dalam pilkada 2024 bisa berjalan lebih adil dan setara," ungkap buyono.
penetapan batas dana kampanye ini diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 14 tahun 2024, yang mengatur secara rinci mengenai pengelolaan, penggunaan, dan pelaporan dana kampanye selama proses pilkada berlangsung.
baca juga:3 paslon bupati dan wabup bengkulu selatan komitmen berantas kkn 
baca juga:kpu mukomuko batasi penggunaan anggaran kampanye paslon 
kpu rejang lebong memastikan bahwa aturan ini diterapkan dengan tujuan menjaga kualitas demokrasi. 
"kampanye yang dilakukan oleh paslon diharapkan tidak hanya bergantung pada seberapa besar dana yang dimiliki, tetapi lebih kepada gagasan, visi, dan misi yang ditawarkan kepada masyarakat," ujarnya.
menurut buyono, pembatasan dana kampanye sebesar rp 39 miliar ini berlaku bagi semua paslon yang akan berlaga dalam pilkada 2024. setiap paslon diwajibkan melaporkan penggunaan dana kampanye mereka secara rinci dan bertanggung jawab. 
laporan ini mencakup tiga tahapan, yaitu laporan awal dana kampanye (ladk), dimana paslon harus melaporkan dana awal yang akan mereka gunakan untuk kampanye sebelum masa kampanye dimulai.
kemudian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk), dimana selama masa kampanye, paslon wajib melaporkan setiap transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. 
laporan ini diawasi secara ketat oleh kpu untuk memastikan transparansi. terakhir laporan akhir dana kampanye (ladk), dimana setelah masa kampanye berakhir, paslon diwajibkan menyerahkan laporan akhir yang mencakup total penggunaan dana selama masa kampanye.
"aturan pelaporan ini ditujukan agar setiap paslon tetap berada dalam batasan yang telah ditentukan, dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana kampanye. pelaporan ini juga akan diperiksa secara ketat oleh kpu dan lembaga pengawas lainnya untuk memastikan tidak ada pelanggaran," terang buyono.
baca juga:bawaslu pastikan proses 2 asn kepahiang terindikasi langgar netralitas
baca juga: h. rizkan siap all out dukung romer di pilgub bengkulu dan erjon pilkada seluma 
jika ada paslon yang melanggar ketentuan dan menggunakan dana kampanye melebihi rp 39 miliar, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara. 
hal ini ditegaskan oleh buyono untuk menekankan bahwa aturan ini harus dipatuhi dengan baik. tidak hanya sekadar laporan, tetapi kontrol yang lebih ketat juga akan dilakukan terhadap setiap aktivitas kampanye yang berkaitan dengan pengeluaran dana.
"langkah pengembalian dana ini merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk menjaga kredibilitas pilkada dan mencegah terjadinya praktik kecurangan yang berpotensi merugikan masyarakat. penggunaan dana yang berlebihan, jika tidak diawasi, dapat membuka peluang adanya politik uang atau praktik-praktik tidak sehat lainnya dalam proses pemilihan," tegasnya.
buyono menambahkan, pembatasan dana kampanye ini diharapkan membawa dampak positif bagi pelaksanaan pilkada di rejang lebong. salah satu dampaknya adalah menciptakan peluang yang lebih adil bagi setiap paslon.
dalam sistem demokrasi, kualitas seorang kandidat seharusnya tidak diukur dari seberapa besar dana yang ia miliki, tetapi dari gagasan dan program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat.
"pembatasan ini juga memungkinkan paslon untuk lebih fokus pada kampanye yang substansial, dengan mengedepankan diskusi tentang visi, misi, serta program kerja yang dapat memajukan daerah. dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang setiap kandidat, dan dapat memilih berdasarkan program yang ditawarkan, bukan karena besarnya biaya kampanye yang dikeluarkan," paparnya.
selain itu, pembatasan dana kampanye ini juga akan mengurangi peluang terjadinya korupsi politik. dalam banyak kasus, paslon yang mengeluarkan dana kampanye secara berlebihan sering kali berupaya untuk mengembalikan modalnya jika terpilih dengan cara-cara yang tidak etis, seperti menyalahgunakan anggaran daerah atau melakukan praktik korupsi lainnya. 
meskipun aturan pembatasan dana kampanye ini sudah jelas, tantangan dalam pengawasannya tetap ada. salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan setiap paslon melaporkan dana kampanye mereka secara jujur dan transparan. 
terkadang, ada paslon yang menyembunyikan penerimaan dana dari sumber tertentu atau mengeluarkan dana kampanye secara diam-diam tanpa melaporkannya.
"oleh karena itu, kpu bersama badan pengawas pemilu (bawaslu) harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam penggunaan dana kampanye. pengawasan ketat, audit independen, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan kecurangan sangat diperlukan agar proses kampanye dapat berlangsung dengan baik sesuai aturan," beber buyono.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 1 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan