Rejang Lebong Masuk Kategori Rawan Sedang, Bawaslu Petakan Kerawanan Pilkada di Provinsi Bengkulu

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Senin , 30 Sep 2024 - 21:42

KETERANGAN: Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Faham Syah didampingi Ketua Bawaslu Rejang Lebong Ahmad Ali saat menyampaikan keterangan terkait kerawanan Pilkada di Rejang Lebong.-foto: dok/koranrb.id-

rejang lebong masuk kategori rawan sedang, bawaslu petakan kerawanan pilkada di provinsi bengkulu                            curup, koranrb.id - menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu melakukan pemetaan tingkat kerawanan di 9 kabupaten dan kota bengkulu. ini merupakan langkah strategis untuk memetakan potensi risiko yang dapat mengganggu jalannya pemilihan dan menjaga agar proses demokrasi berlangsung aman dan kondusif.
ketua bawaslu provinsi bengkulu, faham syah, menyampaikan pemetaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan tinggi, sedang, dan rendah selama pelaksanaan pilkada. secara nasional, provinsi bengkulu berada di peringkat ke-24 dari 28 provinsi yang masuk dalam kategori kerawanan sedang.
“meskipun berada dalam kategori kerawanan sedang, ini tidak menurunkan kewaspadaan bawaslu untuk terus memantau dan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi,” ungkap faham.
dari pemetaan yang dilakukan, bawaslu provinsi bengkulu menemukan bahwa dari 10 kabupaten/kota yang ada, delapan di antaranya masuk dalam kategori kerawanan sedang, termasuk kabupaten rejang lebong. 
sementara dua daerah lainnya masuk ke dalam kategori kerawanan rendah yakni bengkulu utara dan bengkulu tengah.
baca juga:3 paslon bupati dan wabup bengkulu selatan komitmen berantas kkn 
baca juga:surati paslon bupati, kpu bengkulu tengah minta jadwal kampanye akbar
“kategori kerawanan ini didasarkan pada beberapa faktor seperti potensi konflik antarpendukung calon, penggunaan isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (sara), serta ketidakpatuhan terhadap prosedur pemilu yang berlaku,” beber faham.
menurut faham, dari hasil analisis bawaslu, tahap paling rawan yang perlu diantisipasi adalah pada saat pungut hitung (pemungutan dan penghitungan suara) yang merupakan tahap krusial dalam setiap pemilu. pada tahap ini, potensi pelanggaran sangat tinggi, terutama dalam bentuk pemungutan suara ulang (psu) dan penghitungan suara ulang akibat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh petugas di tempat pemungutan suara (tps).
kesalahan prosedural yang dimaksud dapat berupa kelalaian atau kurangnya pemahaman petugas ad hoc seperti kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) terhadap aturan yang berlaku. ini bisa mengakibatkan pelanggaran teknis yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dari peserta pemilu atau masyarakat. 
“selain itu, potensi intervensi oleh pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi hasil pemungutan suara juga menjadi salah satu ancaman yang harus diantisipasi,” ucapnya.
selain pungut hitung, tahapan kampanye juga merupakan salah satu momen yang dianggap rawan. pada tahap ini, potensi terjadinya politik uang (money politics), kampanye hitam (black campaign), dan penyebaran isu-isu yang memecah belah masyarakat sangat besar. 
“kampanye hitam yang sering kali memanfaatkan isu sara menjadi salah satu modus operandi yang paling berbahaya karena bisa memicu konflik horizontal di masyarakat,” jelas faham.
menghadapi potensi kerawanan tersebut, bawaslu provinsi bengkulu telah menyusun langkah-langkah preventif untuk meminimalkan risiko gangguan selama proses pilkada berlangsung. beberapa tindakan yang diambil antara lain memperkuat pengawasan di seluruh tps, terutama di daerah-daerah yang masuk kategori kerawanan sedang. 
baca juga:pilkada kaur ada 861 pemilih disabilitas, ini rinciannya
baca juga:bawaslu pastikan proses 2 asn kepahiang terindikasi langgar netralitas
“pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. petugas pengawas di lapangan akan dibekali dengan pelatihan yang intensif agar mampu mengidentifikasi dan menangani potensi pelanggaran secara cepat dan tepat,” ungkapnya.
kemudian pelatihan dan pembekalan kepada petugas kpps juga menjadi prioritas utama bawaslu. petugas kpps yang merupakan penyelenggara pemilu di tingkat tps memiliki peran kunci dalam menjamin kelancaran pemungutan suara.
dengan meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka terhadap aturan pemilu, diharapkan kesalahan prosedural yang dapat memicu pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang dapat diminimalkan.
selain itu, bawaslu juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban selama pilkada. 
masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bersifat memecah belah, serta menjaga keamanan lingkungan selama proses pemilu berlangsung. partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pilkada juga menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan suasana pemilu yang aman dan damai.
“dalam menghadapi potensi gangguan keamanan, bawaslu juga meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan seperti polri dan tni untuk memastikan kesiapan pengamanan di seluruh daerah. aparat keamanan akan ditempatkan di tps-tps yang dianggap rawan untuk mengantisipasi terjadinya konflik antarpendukung calon atau gangguan lainnya,” tambah faham.
faham menambahkan, meskipun berbagai langkah preventif telah disiapkan, tantangan dalam menjaga stabilitas selama pilkada serentak tetap besar. salah satu tantangan utama adalah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap proses pemilu yang jujur, adil, dan transparan.
apabila ada indikasi kecurangan atau pelanggaran, hal ini bisa memicu ketidakpuasan dan menimbulkan protes yang berujung pada konflik sosial.
“selain itu, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye juga menjadi tantangan tersendiri. penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks) melalui media sosial sangat cepat dan sulit dikendalikan. hal ini dapat memperkeruh situasi politik dan mempengaruhi opini publik, sehingga bawaslu perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memantau dan menindak penyebaran informasi palsu selama pilkada,” urai faham.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 1 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan