Oknum Karyawan Bank Ditetapkan Tersangka, Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Perumahan

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 02 Oct 2024 - 21:36

Kasi Intel Kejari Bengkulu Tengah, Marjek Ravilo, SH, MH.-foto: dok/koranrb.id-

oknum karyawan bank ditetapkan tersangka, kasus dugaan korupsi pembangunan perumahan                            benteng, koranrb.id - kejaksaan negeri (kejari) kabupaten bengkulu tengah menetapkan rz sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan perumahan cempaka bentiring permai yang berada di desa jambu, kecamatan pondok kubang, kabupaten bengkulu tengah.
kepala kejaksaan negeri (kajari) bengkulu tengah, dr. firman halawa, sh, mh melalui kasi intel marjek ravilo, sh, mh mengatakan setelah dilakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, akhirnya penyidik menetapkan rz yang merupakan karyawan di salah satu bank di bengkulu sebagai tersangka. rz ini bertugas sebagai analis kredit. 
“memang benar saat ini kita sudah menetapkan rz sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan perumahan. saat ini rz belum ditahan, namun yang bersangkutan masih koorperatif,” ujarnya.
namun marjek menegaskan, jika tersangka dalam kasus ini kemungkinan akan bertambah. sebab saat ini pihaknya terus menganalisas dan melakukan pengembangan dalam kasus ini. tak menutup kemungkinan ada tersangka lain yang berperan dalam kasus ini.
baca juga:ini pengakuan remaja ikut gabung anggota geng motor di bengkulu, polresta berikan pembinaan 
baca juga:dijanjikan bakal dinikahi pacar online, janda tertipu rp71 juta
“kalau untuk tersangka baru tentu sangat mungkin sekali adanya tambahan. saat ini kami masih terus menganalisa dan terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini,” ujarnya.
ia menambahkan pihaknya akan segera menyelesaikan berkas tersangka dan akan melimpahkan ke jaksa penuntut umum (jpu). saat ini penyidik juga masih menunggu penghitungan kerugian negara dari bpkp. 
marjek menegaskan jaksa akan mengupayakan kerugian negara dalam tindak pidana kasus ini bisa dipulihkan atau dikembalikan oleh para tersangka nantinya. 
“tim audit dari bpkp masih melakukan penghitungan kerugian negara. kami juga masih menunggu hasil audit tersebut. kami tidak bisa memperkirakan berapa besaran kerugian negara dalam kasus ini,” jelas marjek.
banyak modus yang dilakukan dalam kasus ini, seperti manipulasi dokumen atau data. kemudian ada serangkaian analisa yang dilakukan pihak bank yang tidak sesuai ketentuan. tahapan-tahapan tersebut mulai dari awal proses permohonan hingga pencairan juga tak sesuai ketentuan. 
baca juga:diduga otak penganiayaan, polisi buru 2 dpo anggota geng motor 
baca juga:hadirkan 12 saksi, jpu: mendukung dakwaan perkara tipikor rsud mukomuko
“jadi pada intinya sudah banyak sekali temuan-temuan atau bukti yang kita dapatkan dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi ini,” bebernya.
untuk diketahui, kejari bengkulu tengah melakukan penyidikan ini sejak pertengahan tahun 2023. bahkan sejak tahun lalu kejari bengkulu tengah telah menyita perumahan cempaka bentiring permai di desa taba jambu, kecamatan pondok kubang.
penyitaan ini dilakukan kejari bengkulu tengah atas tindaklanjut penyidikan kasus dugaan tindak korupsi pada kegiatan pemberian fasilitas kredit yasa griya dan kredit pembebasan lahan oleh pt. bank tabungan negara (btn) kepada pt. asisia catur persada tahun 2018-2019.
pantauan rb di lapangan, kurang lebih ada sekitar 26 rumah yang disita oleh kejari bengkulu tengah. dari 26 unit rumah yang disita tersebut sebagian besar rumah dalam keadaan terbengkalai dan sudah banyak yang rusak, bahkan ada bangunan yang memang belum selesai 100 persen. 
meskipun demikian, beberapa warga masih ada yang menempati dan menunggu rumah tersebut meskipun sudah disita oleh kejari bengkulu tengah. 
marjek menjelaskan, memang perumahan tersebut sudah disita. namun warga yang sudah melakukan transaksi terhadap rumah di perumahan tersebut diperbolehkan untuk menempatinya. angsuran rumah juga tetap boleh dibayar setiap bulan.
meski demikian, tambah marjek, pemilik rumah tidak boleh memindah tangankan rumah tersebut atau menjual rumah tersebut kepada orang lain. larangan ini karena status perumahan disita kejari bengkulu tengah.
baca juga:sempat cekcok dengan la nyalla, sultan b najamudian akhirnya terpilih sebagai ketua dpd ri periode 2024-2029
baca juga:sultan b. najamuddin jadi ketua dpd ri, rohidin: kebanggaan untuk bengkulu
“kalau untuk ditempati masih diperbolehkan, termasuk untuk membayar angsuran. tapi warga tidak boleh menjual atau memindah tangan rumah tersebut. karena statusnya disita oleh kejari bengkulu tengah,” jelasnya.
selain itu, warga juga tidak diperbolehkan untuk mengubah bentuk rumah tersebut, seperti meningkatkan rumah tidak diperbolehkan. jadi dengan demikian, selama belum ada keputusan hukum tetap dari pengadilan, semuanya berjalan seperti biasa. warga boleh menempati, angsuran tetap dibayar dan larangan-larang harus dilaksanakan.
“ke depan akan kita lihat bagaimana putusan pengadilan seperti apa. untuk hak-hak keperdataan mereka tidak akan kita langgar,” bebernya.
kalaupun nanti ternyata putusan pengadilan developer harus membayarkan kerugian negara, kejari bengkulu tengah tidak hanya menghitung kerugian negara saja. namun kejari juga akan menghitung kerugian yang dialami warga yang sudah bertransaksi terhadap perumahan tersebut.
“nanti kita juga akan hitung hak-hak masyarakat. terkait ada komentar warga yang ingin meminta ganti rugi atas kejadian ini, warga gugat saja developernya, bukan meminta ganti rugi kepada kejari bengkulu tengah,” tegas marjek.
dari pantauan rb, ada beberapa poin yang disampaikan penyidik kejari bengkulu tengah di papan keterangan penyitaan perumahan tersebut.
tanah dan bangunan perumahan ini telah disita oleh penyidik kejari bengkulu tengah berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejari bengkulu tengah nomor: print-01/l.7.19/fd.2/05/2023 tanggal 31 mei 2023. 
berdasarkan surat penetapan ketua majelis hakim pengadilan negeri arga makmur nomor: 244/penpid.b-sita/2023/pn agm tanggal 19 juni 2023. berdasarkan surat perintah penyitaan kepala kejari bengkulu tengah nomor: print-310/7.19/fd.2/06/2023 tanggal 26 juni 2023. 
dalam papan pemberitahuan penyitaan tersebut dijelaskan apa-apa saja yang disita. pertama, penyitaan dilakukan terhadap satu bidang tanah perumahan cempaka bentiring permai yang berlokasi di desa taba jambu, kecamatan pondok kubang, kabupaten bengkulu tengah. 
berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor 00519 desa taba jambu, kecamatan pondok kubang, kabupaten bengkulu tengah, surat ukur no: 65 taba jambu/2012 tanggal 05 desember 2012 luas 14.709 meter persegi nama pemegang hak pt asisya catur persada. 
kedua, satu bidang tanah perumahan cempaka bentiring permai yang berlokasi di desa taba jambu, kecamatan pondok kubang, kabupaten bengkulu tengah berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor 00520 desa taba jambu, kecamatan pondok kubang, kabupaten bengkulu tengah. 
dengan surat ukur no 67/taba jambu 2012 tanggal 05 desember 2012 dengan luas 13.792 meter persegi nama pemegang hak pt asisya catur persada. 
ketiga, satu bidang tanah perumahan cempaka bentiring permai yang berlokasi di desa taba jambu, kecamatan pondok kubang kabupaten bengkulu tengah berdasarkan sertifikat hak guna bangunan nomor 00521 desa taba jambu, kecamatan pondok kubang kabupaten bengkulu tengah. 
dengan surat ukur no 66/taba jambu 2012 tanggal 05 desember 2012 dengan luas 14.748 meter persegi, nama pemegang hak pt asisya catur persada. beserta bangunan-bangunan yang berdiri di atas ketiga lahan tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 3 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan