Polisi Segera Panggil Oknum Ormas yang Duduki Kawasan Hutan

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 02 Oct 2024 - 23:20

PANGGIL: Polres Bengkulu Utara masih melakukan penyelidikan terkait dugaan beraktifitas dan menduduki kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Air Bintunan Register 71. DOK/RB--

KORANRB.ID – Polres Bengkulu Utara masih melakukan penyelidikan terkait dugaan beraktifitas dan menduduki kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Air Bintunan Register 71.

Penyelidikan berdasarkan laporan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

Kapolres Bengkulu Utara AKBP. Lambe Patabang Birana, S.IK, MH melalui Kasat Reskrim Iptu. Rizky Dwi Cahyo, SIK menerangkan jika Polisi sudah menetapkan status penyelidikan atas laporan tersebut.

Laporan tersebut dilayangkan oleh Petugas KPHP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.

“Saat ini laporan tersebut sedang dalam penyelidikan,” terangnya.

Polisi juga akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi setelah Polisi memintai keterangan Petugas KPHP yang menjadi pelapor dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut.

Ia tak menampik dalam waktu dekat ini Polisi akan mulai mengundang terlapor untuk dimintai keteranan terkait laporan dugaan beraktifitas dan menduduki lahan hutan tanpa izin tersebut.

“Dalam beberapa ahri kedepan kita akan layangkan undangan pada terlaporn untuk dimintai keterangan,” pungkas Kasat.

Sekadar mengetahui, sebelumnya adanya dugaan menduduki dan beraktifitas di kawasan hutan ini terungkap saat petugas KPHP melakukan patroli rutin.

Bukan hanya mendirikan posko dan memasang portal kelompok ormas ini juga melarang masyarakat melintasi portal tersebut.

polisi segera panggil oknum ormas yang duduki kawasan hutan                            koranrb.id – polres bengkulu utara masih melakukan penyelidikan terkait dugaan beraktifitas dan menduduki kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (hpk) air bintunan register 71. 
penyelidikan berdasarkan laporan dari kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) polisi kehutanan dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi bengkulu.
kapolres bengkulu utara akbp. lambe patabang birana, s.ik, mh melalui kasat reskrim iptu. rizky dwi cahyo, sik menerangkan jika polisi sudah menetapkan status penyelidikan atas laporan tersebut. 
laporan tersebut dilayangkan oleh petugas kphp dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi bengkulu. 
baca juga:ini pengakuan oknum guru di bengkulu utara yang ditahan terkait pencabulan murid sd
baca juga:tak lagi penuhi kriteria, 20.168 penerima bantuan sosial di bengkulu utara dicoret 
“saat ini laporan tersebut sedang dalam penyelidikan,” terangnya. 
polisi juga akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi-saksi setelah polisi memintai keterangan petugas kphp yang menjadi pelapor dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut.
ia tak menampik dalam waktu dekat ini polisi akan mulai mengundang terlapor untuk dimintai keteranan terkait laporan dugaan beraktifitas dan menduduki lahan hutan tanpa izin tersebut. 
“dalam beberapa ahri kedepan kita akan layangkan undangan pada terlaporn untuk dimintai keterangan,” pungkas kasat.
baca juga:jangan senang dulu, calon kpps bisa dicoret bila ada laporan warga ke kpu
baca juga:polres bengkulu utara akhirnya tahan oknum guru terlapor kasus pencabulan
sekadar mengetahui, sebelumnya adanya dugaan menduduki dan beraktifitas di kawasan hutan ini terungkap saat petugas kphp melakukan patroli rutin. 
bukan hanya mendirikan posko dan memasang portal kelompok ormas ini juga melarang masyarakat melintasi portal tersebut. 
bahkan petugas kphp yang hendak melakukan patroli tersebut juga dilarang masuk ke dalam kawasan hutan dan melintasi portal yang buat tersebut. 
dengan temuan tersebut, petugas kphp membuat laporan polisi dengan barang bukti berupa foto termasuk koordinat lokasi kawasan hutan yang saat ini diduduki oleh oknum ormas tersebut.    
sekadar mengetahui, kawasan hutan tersebut memang saat ini sudah ditanami oleh perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. 
baca juga:dinas sosial bengkulu utara siapkan rumah singgah untuk warga terlantar 
baca juga:usai digerebek pasangan muda-mudi didenda cuci kampung, sembelih kambing dan uang rp 1 juta
perusahaan mengantongi izin khusus dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.
perusahaan mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang sudah terlanjur digunakan dengan metode pemberian sanksi administratif. 
namun saat ini kawasan tersbeut masih tercatat sebgaia kawasan hutan. 
sedangkan oknum ormas yang saat ini menguasai sebagian kawasan hutan tersebut beraktifitas tanpa izin dari kementerian lhk. 
bahkan juga melarang masyarakat beraktifitas di kawasan tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 3 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan