Bukti Dugaan Pemotongan PIP Sudah di Kejari, Jaksa Puldata dan Pulbaket

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 03 Oct 2024 - 21:58

Kasi Intel Kejari Bengkulu Selatan Hendra Catur Putra SH MH--RIO/RB

KORANRB.ID - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bengkulu Selatan memastikan seluruh laporan dan bukti dugaan pemotongan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sudah disampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan.

Disdikbud Bengkulu Selatan meyakini telah memiliki bukti-bukti yang kuat untuk melaporkan dugaan pemotongan bantuan PIP yang disinyalir diakukan oleh oknum yang memiliki kepentingan Pilkada.

Keresahan Disdikbud ini diungkapkan Plh Kepala Disdikbud Bengkulu Selatan Lusi Wijaya M.Pd.

Berawal dari informasi adanya dugaan oknum pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengklaim bantuan PIP adalah dari mereka.

Lalu masyarakat penerima bantuan PIP tersebut ditakut-takuti dengan cara apabila tidak memihak dan mendukung pasangan calon tertentu maka bantuan PIP selama ini akan diputus.

Mendapat kabar tersebut pihak Disdikbud Bengkulu Selatan mulai gusar.

Karena Disdikbud Bengkulu Selatan berulang kali menyampaikan bantuan PIP adalah program pemerintah pusat dan bukan dari kelompok manapun.

Namun yang lebih parahnya lagi, informasi terbaru Disdikbud Bengkulu Selatan menerima laporan bahwa ada pemotongan dana PIP disalurkan kepada penerima.

Pemotongan tersebut mulai dari Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu.

Lusi mengatakan bila itu terjadi makan telah terjadi upaya pembodohan kepada masyarakat.

bukti dugaan pemotongan pip sudah di kejari, jaksa puldata dan pulbaket                             koranrb.id - dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) bengkulu selatan memastikan seluruh laporan dan bukti dugaan pemotongan bantuan program indonesia pintar (pip) sudah disampaikan ke kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan. 
disdikbud bengkulu selatan meyakini telah memiliki bukti-bukti yang kuat untuk melaporkan dugaan pemotongan bantuan pip yang disinyalir diakukan oleh oknum yang memiliki kepentingan pilkada.  
keresahan disdikbud ini diungkapkan plh kepala disdikbud bengkulu selatan lusi wijaya m.pd.
berawal dari informasi adanya dugaan oknum pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengklaim bantuan pip adalah dari mereka. 
baca juga:antisipasi geng motor melibatkan kalangan pelajar, polres lebong sambangi sekolah 
baca juga:slb mulai terapkan pembelajaran projek penguatan profil pelajar pancasila
lalu masyarakat penerima bantuan pip tersebut ditakut-takuti dengan cara apabila tidak memihak dan mendukung pasangan calon tertentu maka bantuan pip selama ini akan diputus. 
mendapat kabar tersebut pihak disdikbud bengkulu selatan mulai gusar.
karena disdikbud bengkulu selatan berulang kali menyampaikan bantuan pip adalah program pemerintah pusat dan bukan dari kelompok manapun. 
namun yang lebih parahnya lagi, informasi terbaru disdikbud bengkulu selatan menerima laporan bahwa ada pemotongan dana pip disalurkan kepada penerima. 
baca juga:madrasah diminta segera susun penggunaan anggaran tahun 2025
baca juga:guru honorer diingatkan persiapkan diri ikuti seleksi pppk
pemotongan tersebut mulai dari rp 25 ribu hingga rp 50 ribu.
lusi mengatakan bila itu terjadi makan telah terjadi upaya pembodohan kepada masyarakat.
sekelompok orang mengaku dan mengklaim  bantuan pip tersebut.
padahal menurut lusi, pip adalah program kementerian pendidikan berkerjasama dengan kementerian sosial melalui data dtks. data penerima pip tetap melalui dapodik. 
baca juga:58 personel kodim 0408 bsk naik pangkat, ini pesan dandim 
baca juga:ada dugaan spj fiktif dan pemalsuan tanda tangan modus dugaan korupsi dana bok puskesmas
“isu yang berkembang seperti itu masuk dalam ranah pembodohan masyarakat. kenapa ? pip itu sudah jelas program pemerintah,” terang lusi. 
bahkan lusi menyebutkan aturan tentang pip tersebut sudah jelas dalam persesjen nomor 20 tahun 2023 tentang juknis pi.p di pasal 1 dikatakan bahwa pip itu adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada keluarga miskin. 
“jadi bukan bantuan-bantuan dari oknum tertentu. jadi sangat naif jika ada orang-orang tertentu justru memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi dia,” ujar lusi. 
masih kata lusi, dalam inpres nomor 7 tahun 2014 telah terurai jelas tentang kesejahteraan sosial.
baca juga:warga terdampak pembangunan pelabuhan pasar lama direlokasi bulan ini
baca juga:anggota dprd wajib cuti jika ikut kampanye calon kepala daerah
dan dilanjutkan dalam perpres nomer 166 tahun 2014 tentang pip. bahkan dalam permendikbud lanjut lusi nomor 10 tahun 2020 juga membicarakan pip. 
“ringkasnya jika memilih si a itu jelas tidak benar. dan mereka yang menyebarkan isu itu adalah pembodohan terhadap masyarakat,” tutur lusi. 
tentu pembodohan masyarakat ini sambung lusi adalah tanggungjawab dikbud yang harus menjelaskan pip secara regulasi dan bukan percaya oknum tertentu di luar pemerintah. 
sebagai langkah tegas, disdikbud sebut lusi telah melaporkan peristiwa ini kepada kejari bengkulu selatan.
baca juga:warga ulu talo cabuli ponakan terancam 15 tahun hukuman penjara
baca juga:minibus berhenti mendadak, 5 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di jalan asahan 
dirinya telah memiliki data-data tentang dugaan pungli pada program pip.
dan data tersebut telah dikoordinasikan dengan satintel kejari bengkulu selatan. data dimilikinya mulai dari bukti pengondisian penerima bantuan pip, chat whatsapp yang mengondisikan penerima pip sampai bukti rekaman dan serta video dan masih banyak lainnya.
secara umum lanjut lusi laporan telah disampaikan dengan jelas kepada aparat penegak hukum dan bukti lainnya belum ditampakkan dengan jaksa tapi akan disertakan bersama laporan tertulis nantinya.
“secepatnya laporan resmi dan tertulis disampaikan dengan jaksa bersama bukti-bukti pemotongan dan setor balik soal pip,” jelas lusi.
sementara itu kajari bengkulu selatan nurul hidayah sh mh melalui kasi intel hendra catur putra sh mh menjelaskan, dengan adanya laporan lisan atau koordinasi cepat dari pihak disdikbud tersebut, intel jaksa secepatnya melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terhadap kasus tersebut. 
menurutnya dari laporan awal disdikbud tersebut ada indikasi pungli dari pemotongan pip. oleh sebab itu dirinya akan memanggil pihak-pihak terkait dan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor yakni disdikbud bengkulu selatan. 
“tentunya pengumpulan data dan kita turun langsung ke lapangan,” imbuhnya.
saat ini hendra menyebut hal tersebut masih dugaan, namun dirinya tidak ragu untuk meningkatkan penyelidikan ini ke penyidikan apabila dugaan tersebut benar terjadi. 
“akan kita tingkatkan ke penyidikan, kalau dugaannya benar,” demikian hendra.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 4 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan