Dugaan Pemotongan PIP untuk Kepentingan Politik, Rohidin Dukung APH Usut Tuntas

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 03 Oct 2024 - 22:07

Calon Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H Rohidin Mersyah MMA saat mengukuhkan Tim Pemenangan Romer dan Timsus Ormas, Kamis 3 Oktober 2024. --Abdi/RB

dugaan pemotongan pip untuk kepentingan politik, rohidin dukung aph usut tuntas                            koranrb.id - bantuan program indonesia pintar (pip) diduga dipotong dan dipolitisasi untuk memenangkan oknum pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilkada 2024 mencuat.
calon gubernur (cagub) bengkulu prof. rohidin mersyah mma mendukung aparat penegak hukum (aph) mengusut tuntas. 
seruan tersebut, disampaikan rohidin saat mengukuhkan tim kemenangannya kamis, 3 oktober 2024 di posko kemenangan rohidin-meriani, jalan kapten tendean, km 6,5 kota bengkulu.
rohidin mengatakan ia menerima informasi akurat mengenai adanya pihak tertentu yang diduga memanfaatkan pip demi kepentingan politik pasangan calon tertentu. 
baca juga:bukti dugaan pemotongan pip sudah di kejari, jaksa puldata dan pulbaket 
baca juga:antisipasi geng motor melibatkan kalangan pelajar, polres lebong sambangi sekolah 
ia mengungkapkan kasus tersebut tidak hanya merugikan masyarakat.
tetapi juga memperburuk citra program bantuan sosial pemerintah yang sebenarnya bertujuan meringankan beban pendidikan bagi keluarga miskin.
"ironisnya, dana bantuan tersebut juga dipotong secara masif di berbagai jenjang pendidikan," tegas rohidin.
rohidin juga mengungkapkan bahwa dugaan pemotongan dana pip terjadi secara berjenjang, mulai dari pelajar hingga mahasiswa.
baca juga:slb mulai terapkan pembelajaran projek penguatan profil pelajar pancasila
baca juga:madrasah diminta segera susun penggunaan anggaran tahun 2025
pemotongan tersebut, telah masuk ke rekening pihak tertentu yang diduga memiliki kepentingan politik.
bukti-bukti terkait pemotongan ini sudah diserahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
"ini benar-benar merampas hak masyarakat miskin," tegas rohidin.
rohidin juga menerima laporan dari beberapa perguruan tinggi (pt) yang melaporkan bahwa mahasiswa penerima pip harus menyetor sekitar rp1 juta di awal tahun sebagai syarat pencairan dana.
baca juga:guru honorer diingatkan persiapkan diri ikuti seleksi pppk
baca juga:58 personel kodim 0408 bsk naik pangkat, ini pesan dandim 
kemudian, untuk pemotongan untuk pelajar provinsi bengkulu dilaporkan berkisar antara rp25 ribu hingga rp50 ribu per penerima.
"untuk perguruan tinggi, pencairan kip diatur oleh rektor, dan di tingkat sekolah oleh kepala sekolah. jadi, silakan laporkan jika ada penyimpangan," terang rohidin.
sementara itu, tim penasihat hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur rohidin-meriani, jecky harianto, sh, menerangkan, bahwa dugaan politisasi dan pemotongan dana pip berpotensi menjadi tindak pidana korupsi yang serius.
ia menerangkan, bahwa dugaan pemotongan dana pip ini tidak hanya terjadi di satu daerah, melainkan diindikasikan tersebar secara masif di seluruh kabupaten/kota di provinsi bengkulu. 
salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah di kabupaten bengkulu selatan.
baca juga:ada dugaan spj fiktif dan pemalsuan tanda tangan modus dugaan korupsi dana bok puskesmas
baca juga:warga terdampak pembangunan pelabuhan pasar lama direlokasi bulan ini
dilaporkan adanya persyaratan non-formal bagi penerima pip yang mengarah pada dugaan korupsi.
“kami mendukung penuh langkah kejaksaan negeri bengkulu selatan untuk mengusut tuntas dugaan pemotongan dana kip yang telah dilaporkan oleh kepala dinas pendidikan setempat,” ujar jecky. 
jecky juga menambahkan bahwa posko-posko tersebut akan memberikan perlindungan hukum kepada para penerima pip yang menjadi korban pemotongan atau politisasi.
 “kami ingin memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan bebas dari tekanan politik, sehingga mereka bisa menentukan pilihan dengan bijak pada pilkada mendatang,” beber jecky. 
baca juga:anggota dprd wajib cuti jika ikut kampanye calon kepala daerah
baca juga:warga ulu talo cabuli ponakan terancam 15 tahun hukuman penjara
sementara itu kajari bengkulu selatan nurul hidayah sh mh melalui kasi intel hendra catur putra sh mh telah menerima laporan lisa pihak disdikbud bengkulu selatan terkait isu pip.
laporan tersebut setelah adanya koordinasi pihak disdikbud kepada jaksa bengkulu selatan.
selanjutnya hendra telah memerintahkan agar pihak dikbud melaporkan hal tersebut secara tertulis dengan bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak dikbud.
"sudah kami terima dan secepatnya kami minta laporan resmi dan tertulisnya," demikian hendra.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 4 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan