Golput Haram, MUI Imbau Gunakan Hak Suara di Pilkada 2024

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 03 Oct 2024 - 22:25

Ketua MUI Lebong, Muklis--fiki/rb

golput haram, mui imbau gunakan hak suara di pilkada 2024                             koranrb.id - majelis ulama indonesia (mui) lebong telah mengharamkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih atau golput (golongan putih) di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. 
"memilih seorang pemimpin adalah kewajiban di dalam islam," kata ketua mui lebong, muklis, kamis, 3 oktober 2024.
dikatakan, muklis, sebelumnya mui se-indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang mengharamkan golput.
fatwah itu, berdasarkan hasil keputusan ijtima ulama komisi fatwa se-indonesia tentang masa'il asasiyah wathaniyah atau masalah strategis kebangsaan. fatwa tersebut ditetapkan pada 26 januari 2009 dengan judul penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.
baca juga:seleksi pppk mukomuko tahap l baru 250 pelamar, bkpsdm sampaikan penyebabnya
baca juga:bangkitkan kinerja industri tpt dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten
"gunakan hak pilih, mui sudah mengharamkan bagi pemilih golput," ucapnya.
dalam fatwah tentang pengharaman golput itu terdapat 5 poin. pertama, pemilihan umum dalam pandangan islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. 
kedua, memilih pemimpin (nashbu al imam) dalam islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. 
ketiga, imamah dan imarah dalam islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. 
baca juga:bangkitkan kinerja industri tpt dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten
baca juga:logistik pilkada mulai dikemas, ini dilakukan kpu 
memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat islam hukumnya adalah wajib.
jika ada pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram. 
sumber yang digunakan dalam keputusan fatwa tersebut merujuk pada al-qur'an surah an-nisa ayat 59, hadits rasulullah saw, serta qaul sahabat dan pendapat ulama.
mui dalam hal ini mengutip qaul sahabat nabi abu bakar ash shiddiq, umar bin khattab dan pendapat al-mawardi yang menyatakan penegakan kepemimpinan hukumnya wajib (fardhu kifayah). 
"untuk itu, kita imbau masyarakat agar menggunakan hak suaranya. jangan sampai golput. pilih pemimpin sesuai hati nurani," tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 4 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan