Disperindagkop-UKM Rejang Lebong Klaim 300 UMKM Sudah Miliki NIB

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 04 Oct 2024 - 23:22

NIB UMKM: Disperindagkop UKM Kabupaten Rejang Lebong mengklaim sudah ada 300-an UMKM miliki NIB. ARIE/RB--

Dalam konteks pengembangan usaha, kemampuan untuk mengakses kredit dari bank menjadi hal yang sangat penting.

“Kredit tersebut dapat digunakan untuk memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, atau bahkan melakukan diversifikasi produk,” jelas Anes.

Dijelaskan Anes, salah satu keuntungan utama yang ditawarkan Pemkab Rejang Lebong adalah kemudahan dalam proses pengurusan NIB.

Pelaku UKM yang ingin mengurus NIB dapat melakukannya dengan mudah melalui layanan yang disediakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Rejang Lebong.

Karena MPP sudah dirancang untuk menjadi pusat layanan terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administratif dan perizinan.

“Untuk mengurus NIB, pelaku usaha hanya perlu menyiapkan beberapa persyaratan dasar. Di antaranya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, NPWP (jika ada), email yang aktif, nomor WhatsApp aktif, serta melampirkan foto usaha. Setelah melengkapi semua persyaratan tersebut, pelaku usaha dapat mengisi formulir yang disediakan oleh kita,” bebernya.

Anes juga menegaskan bahwa pengurusan NIB ini tidak dipungut biaya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan finansial yang menghalangi pelaku UKM dalam mendapatkan legalitas usaha mereka.

Selain itu, pihak dinas juga siap membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan NIB, mulai dari pendampingan pengisian formulir hingga penyelesaian administrasi.

“Kepemilikan NIB membawa sejumlah manfaat yang signifikan bagi pelaku UKM. Salah satunya adalah kemudahan dalam mendapatkan akses terhadap berbagai bentuk bantuan dari pemerintah. Bantuan ini dapat berupa program pelatihan dan pendampingan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan keterampilan teknis para pelaku usaha,” jelas Anes.

Selain itu, NIB juga menjadi syarat utama untuk mengakses fasilitas kredit dari perbankan.

Kredit ini dapat digunakan oleh pelaku UKM untuk memperluas skala usaha mereka, meningkatkan kualitas produk, serta membuka cabang baru.

Dengan modal yang lebih besar, pelaku usaha dapat mengoptimalkan produksi, sehingga mampu bersaing lebih baik di pasar yang lebih luas.

“Di sisi lain, kepemilikan NIB juga memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha. Produk yang dihasilkan oleh usaha yang memiliki NIB diakui secara resmi oleh pemerintah, sehingga pelaku usaha dapat lebih aman dalam menjalankan bisnis mereka tanpa khawatir terhadap masalah legalitas,” demikian Anes.

disperindagkop-ukm rejang lebong klaim 300 umkm sudah miliki nib                            koranrb.id – dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah (disperindagkop ukm) kabupaten rejang lebong mengklaim bahwa hingga saat ini sudah ada 300-an usaha menengah, kecil dan mikro (umkm) di wilayah tersebut yang telah mengurus nomor induk berusaha (nib).
hal ini ditegaskan kepala disperindagkop-ukm rejang lebong, anes rahman, s.sos beberapa waktu lalu.
anes bahkan optimis angka tersebut akan terus meningkat dari bulan ke bulan seiring dengan semakin gencarnya sosialisasi tentang pentingnya memiliki nib yang dilakukan oleh pihaknya kepada para pelaku umkm yang ada di kabupaten rejang lebong.
langkah ini, menurutnya, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan sektor ukm yang lebih sehat dan berdaya saing tinggi.
baca juga:ribuan peserta kb beralih kontrasepsi tren perubahan penggunaan alat kontrasepsi 
baca juga:slb mulai terapkan pembelajaran projek penguatan profil pelajar pancasila
ia mengatakan, nib merupakan identitas bagi pelaku usaha yang dikeluarkan oleh lembaga oss (online single submission) dan berfungsi sebagai pengesahan legalitas sebuah usaha. 
nib memegang peran krusial karena merupakan bukti bahwa suatu usaha telah terdaftar secara resmi di pemerintah. 
“dengan memiliki nib, pelaku ukm tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang mereka tawarkan, tetapi juga membuka pintu bagi berbagai peluang yang dapat mendorong kemajuan usaha,” terang anes.
menurut anes, kesadaran tentang pentingnya nib di kabupaten rejang lebong semakin hari semakin meningkat, terutama setelah adanya arahan dari pemerintah daerah melalui disperindagkop ukm yang secara aktif mendorong para pelaku ukm untuk mengurus legalitas usaha mereka. 
baca juga:madrasah diminta segera susun penggunaan anggaran tahun 2025
baca juga:guru honorer diingatkan persiapkan diri ikuti seleksi pppk
“ini lantaran nib menjadi syarat utama bagi para pelaku usaha yang ingin memperluas pasar mereka. dengan adanya nib, produk yang dihasilkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas, baik secara lokal maupun nasional, karena memiliki status legal yang jelas,” ujarnya.
selain itu, kepemilikan nib juga menjadi syarat bagi para pelaku usaha untuk dapat mengakses berbagai bentuk bantuan pemerintah. bantuan ini mencakup program pendampingan usaha, pelatihan, hingga akses terhadap kredit perbankan. 
dalam konteks pengembangan usaha, kemampuan untuk mengakses kredit dari bank menjadi hal yang sangat penting. 
“kredit tersebut dapat digunakan untuk memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, atau bahkan melakukan diversifikasi produk,” jelas anes.
baca juga:pjs bupati minta camat bersama lurah dan kades tetap prioritaskan pelayanan publik
baca juga:terima hibah rp 48 miliar, rsud wajib tingkatkan pelayanan
dijelaskan anes, salah satu keuntungan utama yang ditawarkan pemkab rejang lebong adalah kemudahan dalam proses pengurusan nib. 
pelaku ukm yang ingin mengurus nib dapat melakukannya dengan mudah melalui layanan yang disediakan di mal pelayanan publik (mpp) kabupaten rejang lebong.
karena mpp sudah dirancang untuk menjadi pusat layanan terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administratif dan perizinan.
“untuk mengurus nib, pelaku usaha hanya perlu menyiapkan beberapa persyaratan dasar. di antaranya adalah kartu tanda penduduk (ktp), kartu keluarga, npwp (jika ada), email yang aktif, nomor whatsapp aktif, serta melampirkan foto usaha. setelah melengkapi semua persyaratan tersebut, pelaku usaha dapat mengisi formulir yang disediakan oleh kita,” bebernya.
anes juga menegaskan bahwa pengurusan nib ini tidak dipungut biaya. hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan finansial yang menghalangi pelaku ukm dalam mendapatkan legalitas usaha mereka. 
selain itu, pihak dinas juga siap membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan nib, mulai dari pendampingan pengisian formulir hingga penyelesaian administrasi.
“kepemilikan nib membawa sejumlah manfaat yang signifikan bagi pelaku ukm. salah satunya adalah kemudahan dalam mendapatkan akses terhadap berbagai bentuk bantuan dari pemerintah. bantuan ini dapat berupa program pelatihan dan pendampingan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan keterampilan teknis para pelaku usaha,” jelas anes.
selain itu, nib juga menjadi syarat utama untuk mengakses fasilitas kredit dari perbankan. 
kredit ini dapat digunakan oleh pelaku ukm untuk memperluas skala usaha mereka, meningkatkan kualitas produk, serta membuka cabang baru. 
dengan modal yang lebih besar, pelaku usaha dapat mengoptimalkan produksi, sehingga mampu bersaing lebih baik di pasar yang lebih luas.
“di sisi lain, kepemilikan nib juga memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha. produk yang dihasilkan oleh usaha yang memiliki nib diakui secara resmi oleh pemerintah, sehingga pelaku usaha dapat lebih aman dalam menjalankan bisnis mereka tanpa khawatir terhadap masalah legalitas,” demikian anes.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 5 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan