Defisit Bengkak, Dampak Lelang Aset Dibatalkan

TUBEI, KORANRB.ID - Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini, Kabupaten Lebong defisit anggaran hingga Rp 44 miliar. Angka yang tidak kecil itu jelas akan berpengaruh terhadap realisasi belanja untuk tahun anggaran 2024. ''Defisit itu karena realisasi pungutan PAD yang masih jauh dari target,'' kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si.

Namun sumbangsih defisit anggaran terbesar datang dari PAD untuk pos pendapatan lain-lain yang sah yang sama sekali tidak masuk dana sepeser pun dari target Rp 12 miliar. Yakni penjualan aset tanah dan bangunan mess daerah yang ada di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang batal dilaksanakan. 

BACA JUGA:Dana Pilkada Diplot di APBD 2024

''Termasuk batalnya penghapusan aset kendaraan dinas yang ditarget Rp 1 miliar lebih,'' tukas Mustarani.

Dengan kondisi tidak ada APBD-P, Mustarani mengingatkan 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD memanfaatkan sisa tahun anggaran untuk memaksimalkan progres pemungutan. Khususnya untuk pos PAD yang realisasinya sampai saat ini belum sampai 50 persen. 

''Seperti PAD dari sewa alat berat, PAD parkir, pariwisata, reklame dan perhotelan yang masih sangat jauh dari target,'' ungkap Mustarani.

BACA JUGA:Aset Daerah Sudah Dimanfaatkan Pihak Lain

Namun dipastikannya untuk pos PAD yang batal dilaksanakan tahun ini akan dilaksanakan tahun depan. Yakni penjualan mess pemda dan kendaraan dinas yang targetnya akan disesuaikan kembali dengan kondisi dan harga pasaran terbaru. ''Itu untuk menutupi defisit anggaran agar tidak terus berlarut tahun ke tahun,'' jelas Mustarani.

Tidak dipungkirinya, target PAD di 2024 harus kembali dinaikkan guna meminimalisir defisit anggaran. Dimintanya Badan Keuangan Daerah (BKD) kembali melakukan pemetaan ulang terhadap seluruh potensi PAD yang ada. ''Jangan sampai ada potensi PAD yang terlewat,'' tutur Mustarani. 

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Erik Rosadi, S.STP, M.Si melalui Kabid Anggaran, Monginsodi, S.Sos mengaku pihaknya masih berupaya memungut PAD semaksimal mungkin. Bahkan untuk pos yang rawan terjadi kebocoran akan segera dilakukan uji petik. ''Yang jelas secara keseluruhan PAD sudah di angka 60 persen dari target Rp 29 miliar,'' terang Monginsidi. (sca)