Jaksa: Dugaan Pemotongan dan Politisasi PIP Libatkan Orang Banyak

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 06 Oct 2024 - 22:31

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Hendra Catur Putra SH MH --RIO/RB

jaksa: dugaan pemotongan dan politisasi pip libatkan orang banyak                             koranrb.id - koordinasi disdikbud bengkulu selatan terhadap kejaksaan negeri (kejari) atas laporan dugaan pemotongan dana program indonesia pintar (pip) kini mendorong jaksa bergerak melakukan penyelidikan. 
kasus bantuan beasiswa pip di bengkulu selatan tahun 2024 masih menjadi perbincangan banyak orang. apalagi kasus tersebut telah sampai kepada jaksa bengkulu selatan, melalui koordinasi disdikbud bengkulu selatan beberapa waktu lalu.
laporan disdikbud tersebut diantaranya adanya dugaan ulah oknum calon kepala daerah yang mengklaim bantuan pip adalah milik oknum tersebut.
lalu laporan lainnya ada oknum yang dengan sengaja memotong bantuan beasiswa pip. bahkan pemotongan ini dikuatkan dengan pengakuan orang tua murid.
baca juga:progres pembangunan 3 polsubsektor di mukomuko capai 40 persen, tahun depan dak fisik pupr rp71 miliar
baca juga:media 'abal-abal' bikin resah, kejari kepahiang lakukan hal ini
atas respon cepat disdikbud bengkulu selatan yang melakukan koordinasi kepada aph, kini kasus pip di bengkulu selatan mendapat tanggapan serius dari jaksa.
kepala kejaksaan negeri (kajari) bengkulu selatan nurul hidayah sh mh melalui kasi intel hendra catur putra sh mh mengatakan, laporan berupa koordinasi telah disampaikan pihak disdikbud kepada seksi intel jaksa bengkulu selatan.
inti dari koordinasi tersebut agar laporan disdikbud memenuhi syarat atas dugaan kasus pemotongan dana pip. karena mengandung unsur pidana, oleh sebab itu jaksa bengkulu selatan mewajibkan pihak disdikbud bengkulu selatan melengkapi berkas laparan.
mulai dari data-data pemotongan pip hingga bukti-bukti yang menguatkan pelanggaran lainnya. sehingga pihak jaksa dapat memproses laporan secara tepat dan sesuai proesdur laporan.
baca juga:sultan: dpd adalah mitra penyeimbang bukan oposisi pemerintah 
baca juga:ada anggota dewan belum dapat pakaian dinas, sekwan yakinkan seragam dprd kepahiang beres
“ya walaupun tanpa data beliau (disdikbud) kami jalan sendiri, tapi ya sudahlah kita tunggu karena beliau akan melaporkan. jadi kami tunggu pihak dinas dulu,”kata hendra.
meskipun laporan resmi masih ditunggu, jaksa bengkulu selatan memastikan pihaknya ikut melakukan pengumpulan data-data terkait dengan peraturan pip.
“mulai gerak juga mencari informasi meskipun belum secara resmi,” imbuhnya.
selain itu masih kata hendra menilik dari koordinasi pihak disdikbud beberapa waktu lalu, pihaknya dapat menggambarkan dalam kasus tersebut ada melibat banyak orang.
sebab ada keterangan lain yang menungkap ada pihak koordinator-koordinator kecamatan (korcam) terkait pemotongan.
baca juga:di kepahiang ada 182 warga berstatus odgj aktif, 2 diantaranya mantan caleg
baca juga:polres lebong sebar selebaran barcode pengaduan pungli 
“kita belum tau siapo bae namo korcam itu, apa korcam itu ada setiap kecamatan,” ujar hendra.
komisioner bawaslu bengkulu selatan m.arif hidayat s.pdi mengungkapkan, terkait isu pip yang sedang ramai dibicarakan di bengkulu selatan harusnya ditindaklanjuti dengan laporan resmi pihak yang merasa dirugikan dan sebagainya.
menurut arif dirinya sudah mendengar pemberitaan yang mengatakan salah satu calon kepala daerah berani mengklaim program pemerintah untuk dijadikan alat kampanye, yakni program pip.
“sudah ada larangan dan itu tegas, tidak boleh ada yang menggunakan program atau fasilitas negara untuk kampanye,” kata arif.
baca juga:kampanye perdana, disuka: kereta gantung solusi tingkatkan pad dan sejahterakan rakyat
baca juga:kopli-roiyana kampanye akbar 21 november, azhari-bambang 23 november, ini lokasinya 
aturan ini telah berulang kali disampaikan melalui sosialisasi, kepada petahana jangan sampai menggunakan alat negara, program dan sebagainya untuk bahan kampanye.
untuk itu dirinya berharap pihak disdikbud bengkulu selatan yang diketahui telah melakukan laporan kepada aph agar dapat melaporkan pula kasus tersebut kepada bawaslu.
“silahkan sampaikan kepada bawaslu dengan bukti-bukti,”’ujar arif.
sementara itu hari ini senin, 7 oktober 2024 disdikbud bengkulu melakukan koordinasi dengan kemendikbudristek terkait isu pip di bengkulu selatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 7 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan