KPU Rejang Lebong Imbau Paslon untuk Segera Melaporkan Akun Kampanye Media Sosial

kpu rejang lebong imbau paslon untuk segera melaporkan akun kampanye media sosial koranrb.id - hingga saat ini, dari tiga pasangan calon yang ikut serta pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten rejang lebong 2024, baru pasangan calon nomor urut 1, yakni hm. fikri thobari - hendri, yang telah melaporkan akun media sosial kampanye mereka kepada komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten rejang lebong. untuk itu kpu kabupaten rejang lebong mengimbau kepada seluruh pasangan calon yang belum melaporkan akun kampanye media sosialnya, agar segera menyampaikan laporannya ke kpu rejang lebong. komisioner kpu rejang lebong, buyono mengungkapkan, untuk pasangan calon nomor urut 2 hendra wahyudiansyah - herizal apriansyah, serta pasangan calon nomor urut 3 syamsul effendi - juhendra siregar, masih belum melaporkan akun kampanye media sosial mereka. hal ini menjadi perhatian karena aturan mengharuskan setiap pasangan calon untuk melaporkan akun-akun yang mereka gunakan untuk berkampanye di media sosial. baca juga:3.981 warga bengkulu selatan terjangkit ispa, kasus ispa tertinggi di provinsi bengkulu baca juga:sambut pilkada seluma, rizkan ajak pemilih pemula jangan golput “sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap pasangan calon maksimal dapat memiliki 20 akun kampanye untuk setiap platform media sosial. aturan ini ditetapkan guna memberikan batasan dan kontrol terhadap penggunaan media sosial sebagai salah satu alat kampanye yang kian penting dalam pemilu saat ini,” terang buyono. ia menjelaskan, dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, media sosial menjadi salah satu arena utama untuk menyampaikan visi, misi, program, serta berinteraksi dengan pemilih. pelaporan akun-akun kampanye media sosial ini penting untuk dilakukan karena berfungsi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon dalam berkampanye.  “melalui pelaporan ini, kpu memiliki data yang jelas tentang akun-akun resmi yang digunakan oleh pasangan calon sehingga memudahkan pengawasan. hal ini juga bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran, seperti penggunaan akun-akun palsu atau anonim yang berpotensi digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau bahkan kampanye hitam,” terangnya. buyono menegaskan, pelaporan ini adalah salah satu bagian penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan. baca juga:penyewa keluhkan auning sport center mulai rusak baca juga:10 perwira polres seluma dimutasi, ini daftar dan penempatannya kampanye digital, yang kini memiliki dampak yang besar terhadap perilaku pemilih, harus dipantau secara ketat agar tetap berada dalam koridor yang diatur oleh hukum. “selain itu, pelaporan akun juga membantu mencegah penyalahgunaan media sosial yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” tambahnya. buyono juga mengimbau kepada pasangan calon yang belum melaporkan akun-akun kampanye mereka agar segera melakukannya. proses pelaporan ini tidak hanya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap paslon, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas kampanye yang dilakukan di media sosial dapat dipantau secara transparan oleh pihak yang berwenang. baca juga:27 tahun dibangun, jembatan cinto mandi rusak berat belum diperbaiki baca juga:seleksi pppk masih nihil pendaftar, ada 4.813 honorer pemprov terdata di bkn ia menyebutkan bahwa pasangan calon harus segera mematuhi aturan ini agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. kpu rejang lebong memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pasangan calon yang tidak mematuhi aturan pelaporan akun media sosial, mulai dari peringatan hingga tindakan yang lebih tegas jika pelanggaran berlanjut.  “kita juga berharap bahwa para paslon akan kooperatif dan memahami pentingnya pelaporan ini dalam menjaga proses pemilu yang bersih dan adil,” bebernya. lebih lanjut buyono menambahkan, pelaporan akun kampanye di media sosial bukan sekadar formalitas administratif. baca juga:293 rumah tidak layak huni se-kabupaten seluma dibedah tahun ini baca juga:jembatan desa penindaian putus melumpuhkan aktivitas masyarakat hal ini terkait erat dengan pengawasan dan kontrol terhadap jalannya kampanye. jika pasangan calon tidak melaporkan akun-akun media sosial mereka, potensi terjadinya pelanggaran kampanye akan lebih besar. tanpa pelaporan yang jelas, sulit bagi kpu untuk memonitor apakah akun-akun tersebut digunakan secara sah atau tidak. “salah satu risiko utama dari tidak dilaporkannya akun kampanye adalah penggunaan akun anonim atau palsu yang mungkin menyebarkan informasi yang tidak benar atau memprovokasi publik dengan cara yang tidak sehat. praktik seperti ini bisa mencederai integritas pemilu, merusak citra para calon, dan mempengaruhi keputusan pemilih dengan informasi yang salah,” ujar buyono. kampanye negatif atau kampanye hitam, yang sering terjadi di media sosial, dapat merusak reputasi pasangan calon dengan cepat dan berdampak luas. dalam situasi seperti ini, sulit bagi kpu atau badan pengawas pemilu (bawaslu) untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi jika akun-akun yang terlibat dalam kampanye negatif tersebut tidak terdaftar atau dilaporkan.  baca juga: penderita hiv di kota bengkulu capai 108 orang, ini cara efektif cegah penularannya baca juga:harga tbs kelapa sawit di atas harga minimum ketetapan pemerintah “oleh karena itu, pelaporan akun kampanye menjadi langkah preventif untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses kampanye berlangsung,” tegasnya. 

Tag

• # paslon
• # media sosial
• # pilkada
• # rejang lebong

Share

• 
• 
• 
• 
•