Nasib Oknum Anggota DPRD Kepahiang di Ujung Tanduk, Kasusnya Bakal ke Gakkumdu

nasib oknum anggota dprd kepahiang di ujung tanduk, kasusnya bakal ke gakkumdu koranrb.id - nasib oknum anggota dprd kepahiang di ujung tanduk. setelah dilapor melakukan indikasi pelanggaran pemilu berupa money politic dan pelanggaran izin cuti, ada potensi kasusnya bergulir ke sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu).  sejak dilapor tim kuasa hukum salah satu paslon pada 4 oktober 2024 lalu, hingga berita ini diturunkan bawaslu kabupaten masih dalam proses pengkajian syarat materi dan syarat formil. bawaslu memastikan akan menindaklanjuti laporan yang masuk, termasuk laporan yang menyeret oknum anggota dprd kabupaten kepahiang.  anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni saat diwawancarai, minggu 6 oktober 2024 menyampaikan, proses pengkajian syarat materi dan syarat formil ditarget maksimal memakan waktu 2 hari.  baca juga:debat pilkada bengkulu selatan, ini persiapan masing-masing paslon baca juga:keselamatan berkendara ala anak muda, seminar ahm diikuti ribuan mahasiswa dari 29 perguruan tinggi indonesia "kan tidak bisa juga langsung cepat -cepat diproses. sekarang (kemarin,red), masih dalam proses pengkajian syarat materi dan syarat formil," ujar asuan.  jika nantinya laporan yang masuk dianggap memenuhi unsur, maka pihaknya akan meneruskan penindakan ke gakkumdu. hal ini berbeda dengan penanganan laporan indikasi pelanggaran pemilu sebelumnya, yang juga telah ditangani bawaslu kabupaten kepahiang.  "ya, karena dalam laporan yang disampaikan ini kan ada unsur indikasi tindak pidana pemilu yang dilanggar. dengan terlapornya aknum anggota dprd," tambah asuan.  baca juga:datangi 3 lokasi rawan, ini hasil patroli polresta bengkulu baca juga:nyamannya nongkrong di kedai bukomi, disediakan perpustakaan bagi yang suka literasi laporan indikasi pelanggaran pemilu yang diduga telah dilakukan oknum anggota dprd kabupaten kepahiang ini sendiri, tercatat dengan pelapor dede frestien, sh, mh yang merupakan tim kuasa hukum salah satu paslon di pilkada kepahiang.  indikasi pelanggaran pemilu oknum anggota dprd kepahiang terjadi pada, 3 oktober 2024, di resepsi pernikahan di pasar kepahiang. di sini teradu berada di atas panggung bersama tim pemenangan sembari mengangkat jari menunjukkan simbol angka merujuk kepada paslon tertentu di pilkada kepahiang. tak hanya itu, yang bersangkutan diduga membagikan uang dengan nominal rp50 ribu, sembari menyebutkan nomor salah satu paslon.  dalam video berdurasi 34 detik itu, tampak jelas indikasi pelanggaran yang diduga telah dilakukan oknum anggota dprd kepahiang tersebut. baca juga:kpu rejang lebong imbau paslon untuk segera melaporkan akun kampanye media sosial baca juga:jatuh ke sungai dan diancam parang, siswi di bengkulu utara smp nyaris diperkosa otd jika terbukti, oknum anggota dprd kepahiang telah melanggar pasal 66 ayat (2)  peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. pada ayat 2 telah dijelaskan, "selain calon atau pasangan calon dan/atau tim kampanye, anggota partai politik peserta pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu".  tak hanya melakukan dugaan money politic, oknum anggota dprd kepahiang itu juga dianggap melakukan dugaan pelanggaran izin cuti kampanye. sesuai dengan uu  nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang republik indonesia nomor 01 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 01 tahun 2014 tentang pemilhan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang, serta peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. mengenai hal ini, bawaslu kabupaten kepahiang juga telah melayangkan edaran resmi  dengan nomor 671/pm.oo.01/k/10/2024 tentang imbauan agar melaksanakan cuti dalam kampanye.  baca juga:industri komponen otomotif dan aftermarket semakin diminati baca juga:terdakwa bakal buka-bukaan di agenda pemeriksaan, siapa yang terlibat dan menikmati bos man 2 kepahiang di dalam surat tersebut, telah sangat ditegaskan batasan - batasan yang mesti dijalankan seorang anggota dprd atau pun pejabat negara yang ingin tetap melaksanakan kampanye. yakni, bawaslu meminta  anggota dprd kabupaten kepahiang menyampaikan surat izin cuti paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye.  selain oknum anggota dprd kepahiang di atas, 1 laporan terpisah mengenai indikasi pelanggaran netralitas asn juga ditangani bawaslu. menyertakan sejumlah barang bukti, mulai dari flashdisk, cdr dan dokumen fisik, 2 laporan telah masuk ke bawaslu dengan  tanda bukti pelaporan nomor : 01/lp/pp/kab/07.05/10/2024 dan nomor: 02/lp/pp/kab/07.05/10/2024.  oknum asn yang dimaksud diketahui bertugas di kecamatan dan diduga secara aktif, ikut mengkampanyekan salah satu paslon di pilkada kepahiang.  hingga berita ini diupdate, di luar 2 laporan yang secara resmi masuk langsung ke sekretariat bawaslu kabupaten kepahiang. total, ada 6 kasus indikasi pelanggaran pemilu telah ditangani bawaslu kepahiang. dengan rincian, 1 kasus telah bergulir ke badan kepegawaian negara (bkn) karena melibatkan oknum asn. lalu, 1 kasus dengan pelayangan surat teguran kepada oknum kades. serta, permintaan klarifikasi terhadap 4 oknum asn di lingkungan pemkab kepahiang.   

Tag

• # oknum anggota dprd
• # dprd kepahiang
• # pilkada
• # pelanggaran
• # kepahiang

Share

• 
• 
• 
• 
•