Bawaslu dan Gakkumdu Panggil Para Saksi, Terkait Indikasi Pelanggaran Oknum Anggota DPRD Kepahiang

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 07 Oct 2024 - 22:51

Tim kuasa hukum salah satu Paslon saat melayangkan laporan perihal dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu di Bawaslu Kepahiang--Heru/RB

bawaslu dan gakkumdu panggil para saksi, terkait indikasi pelanggaran oknum anggota dprd kepahiang                            koranrb.id - mulai selasa 8 oktober 2024 pukul 08.00 wib bawaslu mulai melakukan pemanggilan para saksi terkait dengan laporan indikasi pelanggaran pemilu 2024 yang diduga dilakukan oknum anggota dprd kepahiang.
lewat surat pemanggilan guna permintaan klarifikasi nomor 146/pp.00.02/k/x/2024, tertanggal 7 oktober 2024 ditandatangani langsung ketua bawaslu kabupaten kepahiang, mirzan p hidayat, ada 3 surat dengan 3 saksi berbeda dilayangkan bawaslu. 
ketiganya dipanggil guna memberikan keterangan langsung kepada tim klarifikasi bawaslu dan sentra gakkumdu kabupaten kepahiang, di sekretariat bawaslu kabupaten kepahiang di jalan sman 1 kepahiang pasar ujung kecamatan kepahiang. 
lantas, bagaimana dengan pemanggilan oknum anggota dprd kabupaten kepahiang? menjawab hal ini, saat dikonfirmasi anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni membenarkan perihal proses pemanggilan yang mulai dilaksanakan jajarannya. 
baca juga:khawatir tak bisa ikut seleksi pppk, ratusan honorer didatangi kantor bupati, bkdpsdm jelaskan hal ini 
baca juga:kepala opd tak hadir rakor diminta menghadap pj sekda 
ia meyakinkan, semua pelaporan apa pun itu terkait indikasi tindak pidana pelanggaran pemilu akan diproses.
"ya, kan semua berproses. ketika dibutuhkan untuk permintaan keterangan, tentunya bertahap.
mulai dari pelapor, terlapor hingga saksi akan kita mintai keterangan semua," jelas asuan.
untuk hari ini diketahui, pemanggilan para saksi dilakukan secara bertahap di waktu yang berbeda. 
baca juga:lakukan kampanye pilkada, bawaslu bengkulu tengah minta dewan ajukan surat cuti 
baca juga:prihatin kondisi pemkab lebong, fompal gelar aksi damai, minta pj sekda tegas pada kepala opd 
terpisah, salah satu tim kuasa hukum paslon, dede frestien, sh, mh juga membenarkan telah dilayangkannya surat permintaan klarifikasi dari bawaslu terkait pelaporan yang sudah dilakukan pihaknya akhir pekan lalu. 
pihaknya berharap bawaslu dan gakkumdu kabupaten kepahiang dapat bekerja secara profesional, sesuai dengan fakta yang ada.
"laporan yang kita sampaikan lengkap, bukan sekedar laporan saja. lengkap dengan bukti-bukti pendukungnya," kata dede. 
oknum anggota dprd kepahiang tersebut dilaporkan telah melakukan indikasi pelanggaran pemilu berupa money politic dan pelanggaran izin cuti.
baca juga:pdi perjuangan usulkan mardianto jadi waka ii dprd kaur, ini nama 7 fraksi dprd kaur 2024
baca juga:penyakit ngorok mengganas di kabupaten kaur, 10 ekor sapi mati mendadak
indikasi pelanggaran pemilu oknum anggota dprd kepahiang terjadi pada, 3 oktober 2024, di resepsi pernikahan di pasar kepahiang.
di sini teradu berada di atas panggung bersama tim pemenangan sembari mengangkat jari menunjukkan simbol angka merujuk kepada paslon tertentu di pilkada kepahiang.
tak hanya itu, yang bersangkutan diduga membagikan uang dengan nominal rp50 ribu, sembari menyebutkan nomor salah satu paslon. 
dalam video berdurasi 34 detik itu, tampak jelas indikasi pelanggaran yang diduga telah dilakukan oknum anggota dprd kepahiang tersebut.
baca juga:ungkap dalang pemotongan dana pip! ini yang dilakukan kejari bengkulu selatan 
baca juga:33 apk dipasang tak sesuai zona, bawaslu kaur minta ditertibkan mandiri
jika terbukti, oknum anggota dprd kepahiang telah melanggar pasal 66 ayat (2)  peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
pada ayat 2 telah dijelaskan, "selain calon atau pasangan calon dan/atau tim kampanye, anggota partai politik peserta pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu". 
tak hanya melakukan dugaan money politic, oknum anggota dprd kepahiang itu juga dianggap melakukan dugaan pelanggaran izin cuti kampanye. sesuai dengan uu  nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang republik indonesia nomor 01 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 01 tahun 2014 tentang pemilhan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang, serta peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
selain oknum anggota dprd kepahiang di atas, 1 laporan terpisah mengenai indikasi pelanggaran netralitas asn juga ditangani bawaslu.
baca juga:kpu kaur umumkan 1.890 anggota kpps terpilih, segera cek siapa tahu anda lulus
baca juga:melaju ke skd cpns, 80 persen pelamar didominasi warga kota bengkulu
menyertakan sejumlah barang bukti, mulai dari flashdisk, cdr dan dokumen fisik, 2 laporan telah masuk ke bawaslu dengan  tanda bukti pelaporan nomor : 01/lp/pp/kab/07.05/10/2024 dan nomor: 02/lp/pp/kab/07.05/10/2024.  oknum asn yang dimaksud diketahui bertugas di kecamatan dan diduga secara aktif, ikut mengkampanyekan salah satu paslon di pilkada kepahiang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 8 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan