Seleksi PPPK 2024, Pemkab Seluma Buka Lowongan 80 Petugas Damkar, Buruan Daftar

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 08 Oct 2024 - 23:12

Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, H. Hadianto, M. Si.--zulkarnain/rb

SELUMA, KORANRB.ID - Dalam pelaksanaan seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma membutuhkan 80 orang petugas pemadam kebakaran (Damkar).

Ini merupakan salah satu jumlah formasi terbanyak yang dibutuhkan dari total 1.204 formasi yang dibutuhkan.

Hal ini dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, H. Hadianto, M. Si.

Salahsatu pertimbangan kuota formasi tenaga damkar lebih banyak dibutuhkan, karena baru kali ini pertama pengangkatannya sebagai ASN di formasi tersebut.

Selain itu alasan lainnya, untuk standarisasi armada kendaraan operasional yang telah tersedia, meskipun saat ini kendaraan operasional baru ada di 5 dari 14 kecamatan yang ada.

"Petugas damkar tahun ini lebih banyak kita buka kuotanya, karena baru tahun ini yang disetujui Kemenpan-RB, lagi pula untuk memperkuat armada yang ada saat ini, memang dibutuhkan tenaga lebih banyak, terlebih lagi peristiwa kebakaran cukup sering terjadi di Seluma," terang Sekda.

Selain itu juga, masih di instansi yang sama yakni Satpol PP dan Damkar Kabupaten Seluma.

Formasi tenaga Satpol PP juga tengah dibuka dalam skala yang juga cukup besar, kuotanya berjumlah 20 orang.

"Selain damkar, kuota Satpol PP juga lumayan banyak yakni 20 orang.

Formasinya tersedia untuk tamatan SMA sederajat," imbuh Sekda.

Untuk diketahui, alokasi kebutuhan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2024 berjumlah 1.204 dengan rincian.

Untuk rincian Jabatan Fungsional Guru sebanyak 379 Formasi, rincian Jabatan Fungsional Kesehatan 275 Formasi, rincian Jabatan Fungsional & Pelaksana Tenaga Teknis 550 Formasi.

seleksi pppk 2024, pemkab seluma buka lowongan 80 petugas damkar, buruan daftar                            seluma, koranrb.id - dalam pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), pemerintah kabupaten (pemkab) seluma membutuhkan 80 orang petugas pemadam kebakaran (damkar).
ini merupakan salah satu jumlah formasi terbanyak yang dibutuhkan dari total 1.204 formasi yang dibutuhkan.
hal ini dibenarkan sekretaris daerah (sekda) seluma, h. hadianto, m. si.
salahsatu pertimbangan kuota formasi tenaga damkar lebih banyak dibutuhkan, karena baru kali ini pertama pengangkatannya sebagai asn di formasi tersebut.
baca juga:amaris hotel gelar cheers to 17th concert di sarinah
selain itu alasan lainnya, untuk standarisasi armada kendaraan operasional yang telah tersedia, meskipun saat ini kendaraan operasional baru ada di 5 dari 14 kecamatan yang ada.
"petugas damkar tahun ini lebih banyak kita buka kuotanya, karena baru tahun ini yang disetujui kemenpan-rb, lagi pula untuk memperkuat armada yang ada saat ini, memang dibutuhkan tenaga lebih banyak, terlebih lagi peristiwa kebakaran cukup sering terjadi di seluma," terang sekda.
selain itu juga, masih di instansi yang sama yakni satpol pp dan damkar kabupaten seluma.
formasi tenaga satpol pp juga tengah dibuka dalam skala yang juga cukup besar, kuotanya berjumlah 20 orang.
baca juga:penipuan bermodus arisan online kembali terjadi, kerugian korban capai rp700 juta
"selain damkar, kuota satpol pp juga lumayan banyak yakni 20 orang.
formasinya tersedia untuk tamatan sma sederajat," imbuh sekda.
untuk diketahui, alokasi kebutuhan pppk di lingkungan pemerintah kabupaten seluma tahun anggaran 2024 berjumlah 1.204 dengan rincian.
untuk rincian jabatan fungsional guru sebanyak 379 formasi, rincian jabatan fungsional kesehatan 275 formasi, rincian jabatan fungsional & pelaksana tenaga teknis 550 formasi.
baca juga:plt gubernur bengkulu minta awasi lahan hgu agar tidak muncul sengketa
“untuk calon pppk, kita membuka untuk 3 jenis formasi.
yakni untuk tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis, untuk tenaga teknis ada yang untuk jabatan fungsional maupun pelaksana,”papar sekda.
dalam seleksi calon pppk, panselda telah membuat mekanisme seleksi, dengan ketentuan 4 kategori prioritas secara berurutan, mulai dari.
pertama, pelamar prioritas (bidan pendidik tahun 2023).
baca juga: disnakertrans sebut kasus hak pekerja masih nihil, berpatokan pengaduan masuk 
kedua, eks tenaga honorer kategori ii (eks thk-ii) yakni, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada bkn dan aktif bekerja pada pemerintah kabupaten seluma.
ketiga, yakni pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-asn pada bkn yang aktif bekerja pada pemerintah kabupaten seluma.
keempat, yakni pegawai yang aktif bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten seluma, paling sedikit 2 (dua) tahun terkahir secara terus-menerus, ini sudah termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah.
“untuk prioritas telah kita susun secara berurutan.
baca juga:polres lengkapi lagi bukti dari dinas lhk provinsi bengkulu soal pendudukan kawasan hutan
untuk prioritas 1,2, dan 3 memiliki perbedaan jadwal dengan prioritas 4.
maka dari itu bisa diperhatikan agar tidak keliru nantinya, termasuk jadwal pendaftaran karena ada perbedaan,”ucap sekda.
adapun tata cara pendaftaran, dilakukan secara online melalui website https://sscasn.bkn.go.id/ dan dilakukan 2 (dua) tahap.
yaitu terhitung mulai tanggal 7 hingga 20 oktober 2024 bagi pelamar prioritas (pelamar prioritas guru dan d-iv bidan pendidik tahun 2023), eks tenaga honorer kategori ii (eks thk-ii), dan tenaga non asn yang terdata dalam pangkalan data bkn.
baca juga: mukomuko segera terima 5 ribu alquran bantuan bwa provinsi bengkulu 
sedangkan terhitung mulai tanggal 17 november hingga 31 desember 2024 bagi pelamar tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah kabupaten seluma, ini termasuk lulusan ppg untuk formasi guru di instansi daerah.
“ditegaskan bahwa pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali dan pelamar hanya dapat melamar pada 1 jenis pengadaan asn dalam 1 periode tahun anggaran.
jika pelamar pppk melamar lebih dari 1 jenis pengadaan serta menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan atau nik yang berbeda, maka dipastikan gugur atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku,”pungkas sekda.