Angka Stunting Naik 14 Persen, OPD Kaur Diminta Lakukan Rencana Aksi

BERLANGSUNG: Pembahasan Audit Kasus Stunting (AKS) tahap I yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur di lantai III Gedung Setda Kaur. RUSMANAFRIZAL/RB--

Baik dari pengecekan gizi anak, ibu hamil, hingga pembangunan di desa yang memang berpotensi mengakibatkan kasus stunting menjadi naik.

"Tahun depan harapannya kasus harus menurun, makannya semua lini memang harus benar-benar memberikan gagasan terkait dengan hal ini agar bersinergi satu sama lain," ucap Sekda.

Pada pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 nanti semua OPD terkait diminta untuk melakukan pembahasan khusus terkait dengan kasus stunting. 

BACA JUGA:Astra Terima Penghargaan Indonesia’s SDGs Action Awards 2024

BACA JUGA:Stok Beras Cadangan Pangan di Kabupaten Mukomuko Masih Tersedia, Tetap Usulkan Pembelian Untuk Tahun 2025

Sebab dari mulai pembahasan APBD lah, semua kegiatan di tahun 2025 nanti akan berjalan. 

Tentu fokus utamanya adalah penanganan kasus stunting, yang dari tahun ke tahun bukannya turun malah naik.

"Khusus stunting ini akan di bahas khusus oleh Bappeda dan OPD terkait dalam rangka menyusun anggaran di tahun 2025 nanti," tegas Sekda.

Sekda juga berpesan, kepada masyarakat setempat untuk tidak ragu berkoordinasi baik dengan Pemerintahan Desa (Pemdes), Dinkes, dan pihak terkait. 

Apabila di lapangan memang dialami kendala terkait dengan kesehatan ibu hamil, anak, hingga kemiskinan. 

Sehingga laporan dari masyarakatlah yang bisa menjadi acuan Pemkab Kaur nantinya dalam melakukan penanganan stunting.

"Untuk masyarakat, kalau ada kendala silahkan koordinasi. Keluhan sampaikan, agar jadi bahan untuk membuat program penanganan stunting di tahun 2025 nanti," pungkas Sekda.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan