AKD Belum Terbentuk, Tatib dan Kode Etik Dewan Masih dalam Pembahasan

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 09 Oct 2024 - 23:20

DEWAN: AKD DPRD Provinsi Bengkulu periode 2024-2029 masih dalam tahap pembahasan. DOK/RB--

akd belum terbentuk, tatib dan kode etik dewan masih dalam pembahasan                            koranrb.id – setelah panitia kerja (panja) terbentuk, alat kelengkapan dewan (akd) dprd provinsi bengkulu periode 2024-2029 masih dalam tahap pembahasan.
diketahui dalam pembentukan akd, dprd provinsi bengkulu harus merampungkan pembahasan tata tertib (tatib) dan kode etik terlebih dahulu. 
pada pembahasan tatib dan kode etik, dprd provinsi bengkulu menunjuk 2 anggota dewan, yakni panja tatib dipimpin mahdi husen sedangkan panja kode etik dipimpin oleh teuku zulkarnain.
“saat ini masih dalam pembahasan,” singkat sekretaris dewan (sekwan) provinsi bengkulu, drs. erlangga, rabu, 9 oktober 2024.
baca juga:djpb sorot 2 desa soal transparansi penyaluran dd, 1 desa dihentikan alokasi dd
baca juga:pembangunan alun-alun mukomuko di lahan 3 hektare butuh anggaran rp40 miliar
erlangga menerangkan, dalam pembahasan akd dan tatib tersebut, secepatnya dprd provinsi bengkulu akan melakukan studi banding ke kementerian dalam negeri (kemendagri) ri.
“setelah studi banding, akan dibahas lagi dan diparipurnakan. dan selesai,” ungkap erlangga pada rb.
ditambahkan ketua sementara dprd provinsi bengkulu, samsu amanah mengatakan, bahwa 2 panja tersebut diharapkan dapat menyelesaikan tugas mereka dalam waktu satu bulan. 
"proses penyusunan tatib dan kode etik harus selesai dalam sebulan," tegas samsu.
baca juga:dukcapil dapat 2.000 blanko tambahan, untuk peserta tes pppk
baca juga:hilang dalam mobil, tas bidan ditemukan, pelaku hanya ambil hp iphone 
selain itu, penyusunan akd juga masuk dalam target yang sama. namun, pembentukan akd ini akan menunggu hasil final dari penyusunan tatib dan kode etik.
karena kedua dokumen tersebut akan menjadi landasan hukum dalam pembentukan akd. 
"pembentukan akd memang bergantung pada tatib dan kode etik, tetapi kita akan terus bekerja untuk menyelesaikannya bersamaan dengan penyusunan unsur pimpinan definitif dprd," kata samsu.
sedikit mengulas, untuk partai golkar telah menunjuk sumardi sebagai ketua dprd provinsi bengkulu.
sementara untuk unsur pimpinan wakil ketua (waka) i, pan menunjuk suprisman. sedangkan waka ii, pdi perjuangan menunjuk sonti bakara.
baca juga:baznas kota bengkulu salurkan 2.612 paket sembako senilai rp400 juta
baca juga:30 desa belum ajukan pencairan dana desa tahap ii ke dinas pmd lebong 
namun, saat partai gerindra yang menduduki kursi waka iii belum kunjung memberikan nama unsur pimpinannya. 
sehingga atas hal tersebut, erlangga menegaskan, apabila hingga 14 oktober 2024 tidak diberikan, maka pihaknya tidak akan mengikut sertakan nama unsur pimpinan gerindra tersebut ke kemedagri ri.
“kita tunggu sampai senin depan. apabila tidak ada juga, ya kita tinggalkan,” ungkap erlangga. 
diberitakan sebelumnyam, pembentukan akd dan tatib pedoman bagi anggota dprd provinsi bengkulu periode 2024-2029 ditargetkan rampung bulan ini.
hal tersebut diungkapkan ketua dprd provinsi bengkulu sementara, samsu amanah s.sos.
diketahui, 45 anggota dprd provinsi bengkulu masa bakti 2024-2029 tersebut telah dikukuhkan di ruang paripurna beberapa waktu lalu.
dengan telah dilantiknya anggota dewan tersebut, maka yang menjadi pekerjaan rumah (pr) pertama yakni dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat.
samsu amanah mengatakan, saat ini dirinya ditunjuk sebagai ketua sementara, maka dirinya memiliki tugas dan tanggungjawab untuk pembentukan akd seperti komisi-komisi dan badan-badan di dprd provinsi bengkulu.
"kita targetkan secepatnya selesai," ungkap samsu amanah. 
baca juga:rekapitulasi dptb dimulai, segini penambahan dan pengurangannya
baca juga:dak fisik disdikbud seluma turun drastis, tahun depan hanya rp 300 juta
samsu menambahkan, sebelum melakukan pembahasan tatib maupun pembentukan akd, seluruh anggota dprd provinsi bengkulu periode 2024-2029 akan mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis di kemendagri ri. 
"sebelum membentuk akd dan membahas tatib, kita diundang oleh kemendagri untuk melakukan orientasi dahulu, menyesuaikan dengan aturan-aturan terbaru. ini yang akan kami laksanakan dan menunggu 4 partai politik menyerahkan siapa yang menjadi pimpinan dewan," tutur samsu amanah. 
adapun 4 partai politik (parpol) yang dimaksud yakni partai golkar, partai amanat nasional (pan), pdi perjuangan dan partai gerindra. 
keempat partai ini merupakan partai-partai yang memperoleh jumlah kursi legislatif terbanyak. 
lebih jauh dikatakan samsu amanah, penyelesaian akd, tatib maupun pelantikan pimpinan dprd provinsi bengkulu definitif akan dilakukan secara bersamaan. 
"ketika akd dan tatib selesai, otomatis agar dapat menjalankan tugas dengan baik, kita langsung melaksanakan pelantikan pimpinan dprd definitif terlebih dahulu. selama bulan september, insyaallah ini selesai," pungkas samsu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 10 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan