Diduga Tidak Netral, Puluhan ASN Pemkab Lebong Dilaporkan ke Bawaslu

Reporter: Fiki S/Heru P |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 11 Oct 2024 - 22:34

GAKKUMDU: Komisioner Bawaslu Kepahiang bersama tim Gakkumdu menanti kedatangan saksi terlapor indikasi pelanggaran Pemilu dan netralitas ASN, kemarin.--HERU/RB

Dengan indikasi pelanggaran, oknum anggota DPRD Kepahiang melakukan pelanggaran Pemilu berupa Money Politic (MP) di lokasi hajatan dan pelanggaran kampanye di luar cuti.

Serta, oknum ASN Kecamatan Kepahiang dengan indikasi pelanggaran ketidaknetralitasan ASN.

Menyertakan sejumlah barang bukti, mulai dari flashdisk, CDR dan dokumen fisik, 2 laporan telah masuk ke Bawaslu dengan tanda bukti pelaporan nomor : 01/LP/PP/Kab/07.05/10/2024 dan nomor: 02/LP/PP/Kab/07.05/10/2024.

Oknum ASN yang dimaksud diketahui bertugas di kecamatan dan diduga secara aktif, ikut mengkampanyekan salah satu Paslon di Pilkada Kepahiang.

Sejauh ini, di luar 2 laporan yang secara resmi masuk langsung ke sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Total, ada 6 kasus indikasi pelanggaran Pemilu telah ditangani Bawaslu Kepahiang.

Dengan rincian, 1 kasus telah bergulir ke BKN karena melibatkan oknum ASN.

Lalu, 1 kasus dengan pelayangan surat teguran kepada oknum Kades.

Serta, permintaan klarifikasi terhadap 4 oknum ASN di lingkungan Pemkab Kepahiang.

Dari jumlah tersebut, Bawaslu Kepahiang telah melayangkan rekomendasi indikasi pelanggaran netralitas terhadap 5 ASN.

"Terakhir 4 ASN sudah kita layangkan laporannya ke BKN," demikian Asuan.

diduga tidak netral, puluhan asn pemkab lebong dilaporkan ke bawaslu                            lebong, koranrb.id – diduga tidak menjaga netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, 34 aparatur sipil negara (asn) pemkab lebong dilaporkan oleh yayasan nuansa alam lestari (yayasan nal) ke badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) lebong.
ini menambah panjang jumlah asn pemkab lebong yang dilaporkan masyarakat ke bawaslu lebong.
dimana sebelumnya ada 20 asn yang ikut dilaporkan masyarakat ke bawaslu lebong. 
dari 34 asn yang dilaporkan oleh yayasan nal tersebut, bawaslu sudah memanggil keseluruhannya untuk dimintai klarifikasi.
baca juga:bank mandiri taspen serah terima csr bedah rumah pensiunan tni di bengkulu 
namun hanya 27 asn yang datang. sedangkan 7 asn lainnya belum memberikan penjelasan.
 “sudah kita mintai keterangan itu 27 asn, 7 lagi belum hadir,” kata koordinator divi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sanketa, bawaslu lebong, acep pebrian utama, stp., m.ap, jumat, 11 oktober 2024.
untuk 7 orang asn yang belum memenuhi surat panggilan pertama, maka bawaslu lebong akan berkirim surat pemanggilan ke dua terhadap 7 orang asn tersebut. 
“kita akan melakukan pemanggilan kedua,” ucapnya. 
baca juga:buruan, sudah 932 peserta daftar seleksi pppk bengkulu tengah
diterangkan acep, pemanggilan asn yang dilaporkan dugaan ketidaknetralan hanya akan dikonfirmasi masih mengenai keterlibatan dengan salah satu paslon dan mengklarifikasi barang bukti yang diberikan oleh pelapor kepada bawalu. 
“dari pemanggilan itu akan membuktikan apakah yang bersangkutan benar terlibat atau tidak.
jika laporan dugaan netralitas itu ada indikasi, maka hasil pemeriksaan akan kita kirimkan ke bkn untuk di jadikan acuan dalam pemberian sanksi kepada asn yang tidak menjaga netralitas,” tutupnya. 
baca juga: pastikan kasus pip diusut, tahap awal jaksa panggil penerima bantuan
di lain sisi, 20 asn pemkab lebong yang sebelumnya dilaporkan oleh tokoh masyarkat lebong, saat ini sudah selesai diproses di bawaslu dan sudah direkomendasikan ke badan kepegawaian negara (bkn).
terlapor tak penuhi panggilan
gakkumdu kepahiang langsung beri kesimpulan
sementara itu masih terkait dengan laporan netralitas asn,  hingga jumat 11 oktober 2024 petang saksi terlapor dugaan pelanggaran pemilu dan netralitas asn yang tengah digarap gakkumdu dan kabupaten kepahiang tak kunjung memenuhi panggilan.
baca juga:membanggakan, pemprov bengkulu capai nips 2024 di atas rata-rata nasional
padahal, panggilan yang dilayangkan merupakan yang kedua. 
dengan kondisi tersebut, besar kemungkinan gakkumdu akan langsung kepada pemberian kesimpulan dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu dan netralitas asn.
sebab, sejak awal pekan ini gakkumdu telah melewati tahapan pemeriksaan terhadap para saksi pelapor.  
anggota bawaslu kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, asuan toni menerangkan, pemeriksaan terhadap saksi terlapor sejatinya ingin memberikan ruang terhadap terlapor untuk memberi penjelasan terhadap indikasi pelanggaran yang diarahkan kepada mereka. 
baca juga:tokoh masyarakat dan kepala suku enggano janjikan 90 persen suara untuk romer
"ya, ini panggilan kedua kita sampaikan kepada saksi terlapor.
kalau tak hadir juga, sesuai mekanismenya gakkumdu akan langsung pada hasil kesimpulan," terang asuan. 
apakah kesimpulan nanti gakkumdu yang juga melibatkan jajaran polres dan kejari kepahiang lanjutnya akan melakukan pleno terlebih dahulu. 
gakkumdu sendiri, menangani 2 laporan yang masuk melibatkan oknum anggota dprd dan asn di lingkungan pemkab kepahiang. 
baca juga:gali kearifan lokal dalam matematika, umb dan um cirebon gelar kuliah tamu
dengan indikasi pelanggaran, oknum anggota dprd kepahiang melakukan pelanggaran pemilu berupa  money politic (mp) di lokasi hajatan dan pelanggaran kampanye di luar cuti.
serta, oknum asn kecamatan kepahiang dengan indikasi pelanggaran ketidaknetralitasan asn. 
menyertakan sejumlah barang bukti, mulai dari flashdisk, cdr dan dokumen fisik, 2 laporan telah masuk ke bawaslu dengan  tanda bukti pelaporan nomor : 01/lp/pp/kab/07.05/10/2024 dan nomor: 02/lp/pp/kab/07.05/10/2024.
  oknum asn yang dimaksud diketahui bertugas di kecamatan dan diduga secara aktif, ikut mengkampanyekan salah satu paslon di pilkada kepahiang. 
baca juga:kiriman uang dari orangtua tak cukup, mahasiswa di bengkulu nekat curi bahan sembako di warung
sejauh ini, di luar 2 laporan yang secara resmi masuk langsung ke sekretariat bawaslu kabupaten kepahiang. total, ada 6 kasus indikasi pelanggaran pemilu telah ditangani bawaslu kepahiang. 
dengan rincian, 1 kasus telah bergulir ke bkn karena melibatkan oknum asn.
lalu, 1 kasus dengan pelayangan surat teguran kepada oknum kades.
serta, permintaan klarifikasi terhadap 4 oknum asn di lingkungan pemkab kepahiang. 
dari jumlah tersebut, bawaslu kepahiang telah melayangkan rekomendasi indikasi pelanggaran netralitas terhadap 5 asn.
"terakhir 4 asn sudah kita layangkan laporannya ke bkn," demikian asuan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 12 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan