Bawaslu Kepahiang Usut Indikasi Kades Gerakkan Perangkat Desa dan Warga di Pilkada 2024

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 13 Oct 2024 - 22:17

PILKADA: Pengawas Pilkada di tingkat Kecamatan Kepahiang. Bawaslu akan usut indikasi pelanggaran netralitas Kades-- HERU/RB

bawaslu kepahiang usut indikasi kades gerakkan perangkat desa dan warga di pilkada 2024                            kepahiang, koranrb.id - bawaslu kabupaten kepahiang akan menindaklanjuti indikasi pelanggaran netralitas salah satu kades di pilkada serentak 2024. 
langkah bawaslu kepahiang ini sendiri terkait beredarnya rekaman suara, yang terindikasi kuat dilakukan oknum salah satu kades di kabupaten kepahiang. 
dari rekaman suara yang telah beredar luas tersebut, berdurasi 10 menit 32 detik.
di dalamnya tampak jelas suara kades dalam sebuah pertemuan bersama perangkat desa setempat, meminta dukungan langsung kepada salah satu paslon di pilkada kepahiang. 
baca juga:pemkab kepahiang akan rekrut pppk di tahun 2025
dengan menyebutkan nama salah satu paslon yang disebut, kades tersebut juga menegaskan perangkat desa mestu mengikuti apa yang diinginkannya. 
termasuk mengeluarkan nada ancaman akan menghentikan bantuan, jika terbukti perangkat desanya tak menjalankan apa yang diinginkan kades.  
"yang aku tahu, aku tak mau tahu bagaimana caranya (menyebut nama salah satu paslon) menang," bunyi rekaman suara yang diduga dilakukan oknum kades. 
tergambar juga dalam rekaman suara tersebut, oknum kades sengaja melakukan pertemuan dengan melibatkan perangkat desa dalam rangka menguatkan dukungannya kepada salah satu paslon.
baca juga:30 persen rumah ibadah di rejang lebong belum terdaftar di simas
dengan nada tinggi, oknum kades juga mengintervensi hak pilih warganya dalam rangka memenangkan salah satu paslon. 
terkait hal ini, ketua bawaslu kabupaten kepahiang mirzan p hidayat mengatakan akan menindaklanjuti semua indikasi pelanggaran pilkada 2024. 
termasuk indikasi pelanggaran netralitas yang diduga telah dilakukan salah satu oknum kades di kabupaten kepahiang.
"akan kita tindaklanjuti, saat ini teman-teman di gakkumdu juga sedang berupaya menuntaskan beberapa kasus pelanggaran pemilu yang sudah berjalan beberapa hari terakhir," kata mirzan. 
baca juga:rejang lebong dapat tambahan 3 ribu dosis vaksin rabies
merujuk pada undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. 
pada pasal 70 angka (1) huruf c dengan jelas telah menegaskan, jika paslon  dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
kemudian, di pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
baca juga:jauh dari target, imunisasi polio diperpanjang hingga akhir oktober
di pasal 188 menyebutkan setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak rp6.000.000 (enam juta rupiah).
ketentuan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 
rinciannnya, di pasal 29 huruf g melarang kepala desa menjadi pengurus partai politik. 
pasal 29 huruf j melarang kepala desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. 
baca juga:pekerjaan jalan desa bukit sudah mencapai 40 persen
adapun sanksi terhadap pelanggaran pasal 29 sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 undang-undang tersebut dijelaskan pada pasal 51 huruf g melarang perangkat desa menjadi pengurus partai politik.
pasal 51 huruf j melarang perangkat desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. 
sanksi terhadap pelanggaran pasal 51 sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 undang-undang tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 14 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan