Ketua DPRD BU Sonti : Kades Ujung Tombak Pembangunan

Reporter: shandy tri ramadan |

Editor: RD Putra |

Senin , 27 Nov 2023 - 21:48

PEMERINTAH DESA : Ketua DPRD Bengkulu Utara Sonti Bakara, SH saat mendampingi Bupati Bengkulu Utara Ir. H. Mian dalam acara pelantikan pengurus APDESI BU--shandy/rb

“Sehingga kepala desa bisa mengeksekusi langsung dengan melakukan pembangunan melalui DD yang memang dikelola oleh desa,” terangnya.

Kepala dan tokoh masyarakat juga memiliki kewenangan dalam menentukan arah pembangunan di desa.

Tentunya usulan pembangunan yang tidak mungkin tertangani oljh dana desa tetap diajukan pada pemerintah daerah dan DPRD untuk dapat dianggarkan melalui APBD.

“Disana peran kepala desa juga sangat penting. Karena usulan tersebut akan masuk dalam Musrenbang desa dan musrenbang kecamatan hingga musrenbang daerah,” terangnya.

Selain itu, saat ini sistem pengajuan pembangunan juga sudah menggunakan sistem e-planning yang bisa dipantau secraa elektronik.

Sehingga kepala desa juga bisa memantau apakah usulan program yang diajukannya dalam Musrenbang desa menjadi skala prioritas.

“Bukan hanya dari Musrenbang. Bahkan ada juga program pembangunan yang bisa diajukan melalui pokok pikiran DPRD yang bisa disampaikan dalam reses-reses DPRD,” terangnya.

Ia memastikan jika DPRD BU akan mendukung baik itu dengan cara mengkomunikasikan dengan pemerintah maupun melalui pokok pikiran DPRD.

“Saat ini kita masih dihadapkan dengan anggaran yang sangat minim. Namun dengan keterbatasan anggaran tersebut, kita pastikan DPRD akan mnengakomodir pembangunan di desa jika memang dinilai sangat dibutuhkan sesegera mungkin untuk dilaksanakan,” terangnya.

Bahkan DPRD selalu mengingatkan pemerintah jika pembangunan harus berorientasi pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Sehingga pembangunan bisa benar-benar menjadi jawaban atas keresahan dan kebutuhan masyarakat.

Terutama program-program pembangunan yang berimbas pada ekonomi masyarakat kecil.

ketua dprd bu sonti : kades ujung tombak pembangunan                             arga makmur, koranrb.id – pemerintah pusat sudah menegaskan jika pembangunan saat ini dilakukan dari bawah, dari desa.  pembangunan dari desa diharapkan benar-benar mampu menjaring aspirasi dari masyarakat dan menghadirkan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat tersebut yang dituangkan dalam pembangunan. 
hal ini ditunjukan dengan penyaluran program dana desa yang setiap tahun terjadi peningkatan. 
baca juga:belasan tahun terbengkalai, komisi ii dprd minta bupati aktifkan terminal gunung ayu
bukan hanya dana desa, namun pemerintah daerah juga memberikan kucuran dan yang terus meningkat dalam bentuk alokasi dana desa.
hal ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam melakulkan pembangunan yang mula pembangunan adalah di desa. 
baca juga:info penting seputar pemilu 2024 di kepahiang, dpt, dct, dapil hingga sebaran kursi dprd
sehingga pembangunan yang dilakukan oleh daerah, provinsi hingga nasional harus terkoneksi dengan pembangunan yang ada di desa. 
dengan misi pembangunan pemerintah tersebut, ketua dprd bengkulu utara sonti bakara, sh menegaskan jika peran kepala desa dalam pembanguann sangat besar. 
bu merupakan daerah dengan jumlah desa terbesar di provinsi bengkulu dengan 215 desa yang tersebar di 19 kecamatan di bu.
baca juga:abrasi muara sungai bengkulu makin parah, dprd: segara kita sidak
ia yakin jika dengan pemahaman kepala desa yang sama untuk membangun daerahnya masing-masing, maka pembangunan di bu akan semakin cepat tercapai. 
“syaratnya memang harus memiliki kesamaan niat untuk membangun bu. dan kami sangat yakin dengan 219 kepala desa di bu. karena kepala desa adalah ujung tombak pembangunan,” terangnya. 
ia menegaskan jika saat ini kepala desa benar-benar menjadi ujung tombak pembangunan. 
masyarakat desa sudah bisa menyampaikan langsung keluhan damn kebutuhan pembangunannya pada kepala desa. 
baca juga:telur ikan mikih dipercaya mampu tingkatkan vitalitas pria
“sehingga kepala desa bisa mengeksekusi langsung dengan melakukan pembangunan melalui dd yang memang dikelola oleh desa,” terangnya.  
kepala dan tokoh masyarakat juga memiliki kewenangan dalam menentukan arah pembangunan di desa. 
tentunya usulan pembangunan yang tidak mungkin tertangani oljh dana desa tetap diajukan pada pemerintah daerah dan dprd untuk dapat dianggarkan melalui apbd. 
“disana peran kepala desa juga sangat penting. karena usulan tersebut akan masuk dalam musrenbang desa dan musrenbang kecamatan hingga musrenbang daerah,” terangnya.    
baca juga:148 desa rampung cairkan dd add tahap tiga 
selain itu, saat ini sistem pengajuan pembangunan juga sudah menggunakan sistem e-planning yang bisa dipantau secraa elektronik. 
sehingga kepala desa juga bisa memantau apakah usulan program yang diajukannya dalam musrenbang desa menjadi skala prioritas. 
“bukan hanya dari musrenbang. bahkan ada juga program pembangunan yang bisa diajukan melalui pokok pikiran dprd yang bisa disampaikan dalam reses-reses dprd,” terangnya. 
ia memastikan jika dprd bu akan mendukung baik itu dengan cara mengkomunikasikan dengan pemerintah maupun melalui pokok pikiran dprd.
“saat ini kita masih dihadapkan dengan anggaran yang sangat minim. namun dengan keterbatasan anggaran tersebut, kita pastikan dprd akan mnengakomodir pembangunan di desa jika memang dinilai sangat dibutuhkan sesegera mungkin untuk dilaksanakan,” terangnya. 
bahkan dprd selalu mengingatkan pemerintah jika pembangunan harus berorientasi pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 
sehingga pembangunan bisa benar-benar menjadi jawaban atas keresahan dan kebutuhan masyarakat. 
baca juga:10 ikan terunik dan teraneh di dunia, ada yang bisa menyebabkan kematian 
terutama program-program pembangunan yang berimbas pada ekonomi masyarakat kecil. 
“program infrastruktur yang menjadi sasaran pembangunan bukan hanya infrastruktur jalan. namun juga ada irigasi, jembatan ataupun infrastruktur lain yang dibutuhkan masyarakat,” terangnya.
saat ini juga sudah ada organisasi-organisasi perangkat desa maupun kepala desa. 
baca juga:akhirnya tpg guru kota cair, pgri: triwulan iv jangan telat lagi
organisasi ini diharapkannya mampu menjadi wadah koordinasi yang bermanfaat langsung dalam hal menentukan arah pembangunan desa. 
sehingga masing-masing kepala desa harus mampu saling berkomunikasi sehingga mempercepat pembangunan di desa. 
“organisasi tersebut harus menjadi wadah yang membahas tentang pembangunan-pembangunan di desa. sehingga pembangunan antar desa juga harus saling terkoneksi sehingga apa yang dilakukan antar desa, dengan pemerintah kabupaten, provinsi hingga nasional harus benar-benar  saling keterkaitan,” pungkas sonti. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 28 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan