Dinkes Usulkan Rp3,8 Miliar untuk Insentif Kader Posyandu

BENGKULU, KORANRB.ID – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bengkulu mengusulkan anggaran untuk insentif kader pos pelayanan terpadu (Posyandu) Rp3,8 miliar di APBD 2025 mendatang.

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Bengkulu, Nelli Hartati S.KM MM mengatakan usulan anggaran tersebut sebagai upaya untuk memberikan insentif kepada seluruh kader Posyandu yang ada di Kota Bengkulu.

“Selama ini kita tahu bersama bagaimana keadaan dari Posyandu, kurangnya perhatian sehingga kehadirannya dirasa antara ada dan tiada,” kata Nelli.

Selain itu juga ada anggaran operasional Posyandu itu sendiri.

BACA JUGA:Dewan Kota Bengkulu Soroti Fenomena Anak Penjual Tisu di Jalanan

Dimana hal tersebut juga merupakan langkah merealisasikan kegiatan Integrasi Layanan Primer (ILP)

Berdasarkan pentunjuk teknis yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia bahwa pelayanan kesehatan akan terintegrasi seluruhnya sampai kepada hadirnya Posyandu di setiap RT yang ada di Kota Bengkulu guna memantau kesehatan masyarakat.

“ILP itukan menyeluruh, dari level RT kita dorong Posyandunya, di tingkat kelurahan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) dan di Kecamatan ada Pusat Kesehatan Masyatakat (Pukesmas),” jelas Nelli.

Upaya ini sendiri sudah berjalan yang mana proses pengajuan sudah sampai kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan telah mendapat restu dari Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu. 

BACA JUGA:Akses Lebong Tandai Tertutup, Rel Molek Tertimbun Longsor, Warga Belum Berani Evakuasi

Dalam rincian pengajuan SPM Bidang Kesehatan Masyarakat tersebut, intensif kader akan diberikan sebesar Rp50 ribu/bulan selama 2025 mendatang, dengan jumlah kader setiap RT sebanyak 5 orang kader, dan jumlah RT yang ada sebanyak 1.273 maka besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp3,8 miliar. 

Biaya operasional Posyandu sebesar Rp150 ribu/bulan selama 2025 dengan usulan sebesar Rp2,2 miliar.

Sedangkan  untuk kader Pustu yang berjumlah 2 orang di setiap kelurahan akan mendapat insentif yang sama sebesar Rp50 ribu/bulannya, dengan jumlah pustu sebanyak 52 di setiap kelurahan maka usulan anggarannya sebesar Rp62,4 juta. maka total anggaran yang di ajukan sebesar Rp6,172 miliar.

Lanjut Nelli berharap agar anggaran tersebut dapat segera diterima agar bisa menunjang kebutuhan oprasional dan memenuhi keperluan para kader kesehatan yang ada, dengan mekanisme penyaluran melalui kelurahan.