Fasilitasi Konflik Agraria 3 Perusahaan di Mukomuko dan Bengkulu Utara, Kawal Verifikasi Kanwil ATR/BPN

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 15 Oct 2024 - 22:25

Pertemuan pertama antara petani, perusahaan dan pihak terkait yang difasilitasi Pemprov Bengkulu, beberapa waktu lalu. --Abdi/RB

KORANRB.ID - Petani dan Yayasan Kanopi Hijau Bengkulu akan terus mengawal hingga pertemuan Jumat, 18 Oktober 2024 dalam agenda mendengarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan pertemuan yang difasilitasi Pemprov Bengkulu, hasil verifikasi akan membeberkan solusi dari konflik agraria antara masyarakat dari 3 perusahaan di Kabuapaten Bengkulu Utara dan Mukomuko.

Yakni PT. Bima Bumi Sejahtera (BBS) Malin Deman Mukomuko dan PT. Bimas Raya Sawitindo (BRS) serta PT Purna Wira Darma Upaya (PDU) Bengkulu Utara.

Ketua Yayasan Kanopi Hijau Indonesia, Ali Akbar mengatakan, bahwa Kanopi dan masyarakat akan terus mengawal apabila putusan tidak sesuai dengan tuntutan para petani.

“Tentu kita akan mengawal, dari tuntutan para petani,” ungkap Ali Akbar.

Ali mengatakan, bahwa permasalahan ini seperti berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas, sehingga pada pertemuan pemaparan verifikasi semua keresahan akan terjawab.

Ia juga mengulas, bahwa dimana berdasarkan surat yang dikeluarkan Gubernur Bengkuku Nomor 500.8/1289/TDPHP/2024 bahwa proses evaluasi terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan dilaksanakan harus melibatkan berbagai pihak, seperti petani.

“Ini harus menemukan titik terang, karena sudah sangat lama,” ujar Ali.

Ali menerangkan, bahwa pada pertemuan kedua nanti, sesuai dengan hasil pertemuan nanti beberapa pihak, seperti petani, perusahaan dan ATR/BPN akan hadir. “Iya sama, pihak yang terlibat akan dihadirkan,” ungkap Ali pada RB.

Diketahui sebelumnya, untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu beberapa waktu lalu telah memfasilitasi pertemuan antar pihak.

fasilitasi konflik agraria 3 perusahaan di mukomuko dan bengkulu utara, kawal verifikasi kanwil atr/bpn                            koranrb.id - petani dan yayasan kanopi hijau bengkulu akan terus mengawal hingga pertemuan jumat, 18 oktober 2024 dalam agenda mendengarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan kanwil agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) provinsi bengkulu.
berdasarkan pertemuan yang difasilitasi pemprov bengkulu, hasil verifikasi akan membeberkan solusi dari konflik agraria antara masyarakat dari 3 perusahaan di kabuapaten bengkulu utara dan mukomuko.
yakni pt. bima bumi sejahtera (bbs) malin deman mukomuko dan pt. bimas raya sawitindo (brs) serta pt purna wira darma upaya (pdu) bengkulu utara.
ketua yayasan kanopi hijau indonesia, ali akbar mengatakan, bahwa kanopi dan masyarakat akan terus mengawal apabila putusan tidak sesuai dengan tuntutan para petani. 
baca juga:skd cpns dimulai, peserta tes mesti perhatikan sejumlah kententuan berikut ini 
baca juga:minggu ini, 8 tersangka mafia tanah di lebong dilimpahkan ke pn 
“tentu kita akan mengawal, dari tuntutan para petani,” ungkap ali akbar. 
ali mengatakan, bahwa permasalahan ini seperti berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas, sehingga pada pertemuan pemaparan verifikasi semua keresahan akan terjawab.
ia juga mengulas, bahwa dimana berdasarkan surat yang dikeluarkan gubernur bengkuku nomor 500.8/1289/tdphp/2024 bahwa proses evaluasi terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan dilaksanakan harus melibatkan berbagai pihak, seperti petani. 
“ini harus menemukan titik terang, karena sudah sangat lama,” ujar ali.
baca juga:sukses bangun jalan bengko hingga bukit kaba, romer diminta lanjutkan pembangunan 
baca juga:posko pemenangan paslon 01 terbakar, kerugian rp100 juta lantaran ini 
ali menerangkan, bahwa pada pertemuan kedua nanti, sesuai dengan hasil pertemuan nanti beberapa pihak, seperti petani, perusahaan dan atr/bpn akan hadir. “iya sama, pihak yang terlibat akan dihadirkan,” ungkap ali pada rb. 
diketahui sebelumnya, untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu beberapa waktu lalu telah memfasilitasi pertemuan antar pihak.
 “iya karena sebelumnya kepala kanwil atr/bpn tidak hadir karena lagi ada kegiatan di pusat. rapat dijadwalkan kembali minggu depan,” sampai asisten iii setda provinsi bengkulu, nandar munadi msi.
sementara itu, saat dikonfirmasi melalui seluler kepada tu kantor wilayah (kanwil) atr/bpn bengkulu, ronny, rb belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari hasil yang akan dibeberkan pada pertemuan nanti. 
perjalanan panjang konflik agraria eks pt bbs mukomuko
tak kunjung rampung penanganan perkara konflik agrarian di mukomuko. terkait hak guna usaha (hgu) perkebunan pt daria darma pratama (ddp) dan petani yang merupakan warga desa penyanggah. menggambarkan pemerintah belum serius untuk menyelesaikan konflik tersebut. hal ini disampaikan m. frenky aktivis pejuang aspirasi petani bengkulu.
permasalahan konflik agrarian di mukomuko antara pt ddp dan petani bukan lagi hal yang baru telah terjadi puluhan tahun. yang tentunya tidak sedikit juga petani yang menjadi korban, mulai dari kekerasan hingga intimidasi yang seakan semua pihak tutup mata.
“kita bisa lihat konflik agraria terkait hgu eks  pt. bumi bina sejahtera (bbs), yang katanya telah diambil pt ddp. sehingga terjadi saling klaim lahan sejak 27 tahun lalu. tidak mungkin pemerintah tidak tahu akan permasalahan ini,”sampainya.
frenky menambahkan, sudah seharusnya dalam hal ini kantor wilayah (kanwil) atr/bpn bengkulu dan pemerintah provinsi (pemprov) hingga pemkab mukomuko. duduk bersama mengevaluasi konflik yang terjadi. sebab terkait gesekan ini tidak hanya terjadi di satu titik, yang semua berkaitan dengan lahan perkebunan pt ddp semua.
“tentu kita ingin ada keterbukaan dalam penyelesaian perkara ini. sebab hingga saat ini seakan permasalahan hanya didiamkan saja. yang dipastikan nantinya petani kita akan kelaparan di tanah sendiri,”ujarnya.
frenky menceritakan, konflik kerap terjadi karena masyarakat tidak menerima pt ddp memanen sawit di lahan yang di garap masyarakat selama 15 tahun, yang di klaim masyarakat bukan lahan hak guna usaha (hgu) pt ddp. konflik lahan eks perkebunan pt pt. bumi bina sejahtera (bbs) antara petani dengan pt ddp sudah berlangsung sejak 27 tahun yang lalu. dalam kurun waktu tersebut sudah tidak terhitung berapa korban yang telah jatuh, baik petani ditangkap, dikriminalisasi dan diintimidasi. 
“konflik agraria ini sudah terjadi sejak tahun 1997 yang artinya sudah terjadi selama 27 tahun. awalnya lahan hgu pt bbs terindikasi terlantar berdasarkan surat no. 3207/22.15-500/viii/2009 yang dikeluarkan kementerian agraria tata ruang, badan pertanahan nasional (atr/bpn) tahun 2009 lalu.
kemudian di tahun 2005 lahan ini di klaim oleh pt ddp dan mulai menggarap lahan dengan cara mengusir dan memaksa petani menerima konpensasi bahkan melakukan intimidasi,”terang frenky
frenky juga menambahkan, dalam penyelesaian konflik ini banyak petani penggarap menilai dari proses perpindahaan izin hgu dari pt bbs hingga saat ini pt ddp secara diam-diam terus mengurus izin perpanjangan hgu dilakukan tanpa ada evaluasi yang dilakukan pihak terkait baik dari pemerintah daerah, hingga pihak kantor pertanahan (kantah) atr/bpn sendiri.
“saat ini kami hanya bisa pasrah, namun kami akan terus berupaya memperjuangkan hak masyarakat lokal yang menggantungkan hidpunya dari lahan tersebut,”sampainya
terpisah, kepala kantor pertanahan (kantah) kabupaten mukomuko, azman hadi s.si.t, mh menjelaskan, kantah kabupaten mukomuko sangat terbuka terkait take over lahan hak guna usaha (hgu) pt bbs ke pt. ddp yang selama ini menjadi sorotan publik karena menimbulkan konflik agraria. berdasarkan data informasi yang dihimpun kantah, take over hgu nomor 34 atas nama pt bbs yang berlokasi di kecamatan malin deman, ke pt daria dharma pratama (ddp) hanya bermodalkan perjanjian akta notaris dan dipastikan tidak ada campur tangan pemerintah dalam hal ini kementerian atr/bpn.  
“take over hgu bbs ke ddp dalam bentuk perjanjian pinjam pakai. setau kami belum ada berbentuk peralihan maupun jual beli saham dan lainnya. perjanjian tersebut tidak bawah tangan, namun berbadan hukum dan dibuat di hadapan notaris,”kata azman.
dari muatan perjanjian akta notaris, pinjam pakai lahan hgu pt bbs oleh pt ddp berlaku untuk secara keseluruhan. terkait pinjam pakai ini, berdasarkan akta notaris yang disampaikan ke bpn. masa berlaku perjanjian hingga tahun 2025, selain itu akta notaris perjanjian di dalamnya terdapat beberapa poin. salahsatu muatan perjanjian para pihak antara pt bbs dan pt ddp, antara lain pt ddp dilarang mengalihkan ke pihak lain atau pun dijual. kemudian, harus merawat dan menanam tanaman. 
‘’juga disebutkan, didalam perjanjian tersebut lokasi yang belum ditanami sawit, silahkan ditanami sawit,”ujarnya.
lanjut azman, dari proses pinjam pakai lahan ini, ddp tidak punya kewajiban secara langsung terhadap negara. dimana yang dikenakan kewajiban terhadap negara adalah pihak bbs, sesuai dengan sk kementerian agraria di masa itu. 
‘’tidak ada kewajiban ddp secara langsung terhadap negara, sebab namanya masih lokasi bbs. dan tanggung jawab kewajiban terhadap negara masih atas nama bbs,”terangnya.
berkaitan dengan kewajiban pt bbs dijelaskan azaman, setelah dilakukan evaluasi dan pemantauan, kementerian atr/bpn menyatakan sebagian dari hgu bbs tersebut terlantar, dengan luasan lebih kurang 300 ha. kemudian saat dilakukan pemantauan di tahun 2019 lahan yang terindikasi terlantar bertambah, menjadi 600 ha lebih.
berkaitan dengan temuan tersebut, pt bbs mendapat teguran karena telah menelantarkan lahan hgu.
sehingga pt bbs akhirnya bersurat resmi ke kementerian atr/bpn meminta hgu terlantar dilepaskan. yang suratnya disampaikan melalui kanwil atr/bpn bengkulu. 
“karena ada teguran akhirnya pt bbs bersurat bersedia untuk melepaskan lahan terlantar itu. ke kementerian atr/bpn,”ujarnya. 
atas dasar surat itu, akhirnya keluarlah surat dari kementerian atr/bpn di desember tahun 2019. berisikan bahwa hgu pt bbs dikeluarkan dari indikasi tanah terlantar dengan ketentuan.
diantaranya, melepaskan lahan sekitar 600 ha, yang telah dikuasai masyarakat.
kemudian, pt bbs juga diminta untuk menggunakan tanahnya secara optimal.
serta ada penegasan, harus menyelesaikan konflik yang terjadi dengan masyarakat.
“kalau konflik, perusahaan yang utama penguasa hgu harus menyelesaikan. ini perintah dari kementerian atr/bpn untuk perusahaan bbs, bukan pt ddp. meskipun kenyataannya saat ini pt ddp lah yang selalu berpolemik dengan masyarakat,”ujarnya.
meskipun demikian, azaman juga menyampaikan karena pt ddp mengantongi surat pinjam pakai kawasan hgu. maka dari itu pt ddp juga harus berperan dalam menyelesaikan konflik yang telah menahun tersebut. 
‘’dengan dasar pinjam pakai, setelah kita tanya juga mereka (ddp) juga menguasai lahan itu karena juga telah ada peralihan saham-saham di tahun 2016, maka mereka juga harus ikut serta menyelesaikan konflik agraria tersebut,” tandasnya.