Kelola Tahura Geluguran, Ini Pesan DLHK ke Kelompok Tani Hutan Konservasi

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 15 Oct 2024 - 22:28

MUSYAWARAH: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berembuk dengan kelompok tani hutan konservasi di Ulu Manna.--Foto: DLHK Bengkulu Selatan.Koranrb.Id

KOTA MANNA,KORANRB.ID - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen dan telah membentuk kelompok yang akan mengelola Taman Hutan Raya (Tahura) Geluguran di Kecamatan Ulu Manna.

Tahura Geluguran merupakan Hutan Konservasi yang termasuk Kawasan Pelestarian Alam terluas di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kawasan yang telah ditata batas dan dipetakan secara definitif pada Tahun 2023 ini sejatinya merupakan alih fungsi dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Rabang sejak Tahun 2011 lalu.

Keunikannya sebagai habitat flora (Bunga Bangkai dan Bunga Rafflesia) dan fauna (Harimau, Beruang Madu, Siamang, Owa-Owa, dan aneka Burung) menjadikan kawasan ini ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Konservasi, meskipun sebagian arealnya telah digarap oleh masyarakat sejak lama menjadi kebun kopi, durian, dan berbagai tanaman lainnya.

Keberadaan masyarakat penggarap lahan di dalam dan sekitar Tahura Geluguran perlu dikelola secara bijaksana dengan berpedoman peraturan yang ada.

Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bengkulu Selatan menginisiasi pembentukan kelembagaan Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) yang akan menjadi mitra pengelola Tahura Geluguran secara kolaboratif.

Kepala Dinas LHK Kabupaten Bengkulu Selatan Ir. Haroni melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai arahan kebijakan pengelolaan Tahura Geluguran, Kemitraan Konservasi, dan Pembentuka KTHK di Dusun Karang Agung Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna yang menjadi salah satu lokasi dan buffer zone Tahura Geluguran.

Kepada para petani penggarap lahan disampaikan bahwa skema perhutanan sosial menjadi arus utama (mainstream) dalam pengelolaan hutan di Indonesia saat ini.

Dalam Undang-Undang Konservasi No. 5 Tahun 1990 disebutkan bahwa "Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat".

"Ini mengamanahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat mutlak diperlukan dalam pengelolaan Hutan Konservasi, termasuk Tahura," kata Haroni.

kelola tahura geluguran, ini pesan dlhk ke kelompok tani hutan konservasi                            kota manna,koranrb.id - dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) kabupaten bengkulu selatan berkomitmen dan telah membentuk kelompok yang akan mengelola taman hutan raya (tahura) geluguran di kecamatan ulu manna.
tahura geluguran merupakan hutan konservasi yang termasuk kawasan pelestarian alam terluas di kabupaten bengkulu selatan. 
kawasan yang telah ditata batas dan dipetakan secara definitif pada tahun 2023 ini sejatinya merupakan alih fungsi dari hutan produksi terbatas (hpt) bukit rabang sejak tahun 2011 lalu.
keunikannya sebagai habitat flora (bunga bangkai dan bunga rafflesia) dan fauna (harimau, beruang madu, siamang, owa-owa, dan aneka burung) menjadikan kawasan ini ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi, meskipun sebagian arealnya telah digarap oleh masyarakat sejak lama menjadi kebun kopi, durian, dan berbagai tanaman lainnya.
baca juga:skd cpns dimulai, peserta tes mesti perhatikan sejumlah kententuan berikut ini 
baca juga:kades sukamaju menyambut baik pembangun jalan air nipis-ulu manna 
keberadaan masyarakat penggarap lahan di dalam dan sekitar tahura geluguran perlu dikelola secara bijaksana dengan berpedoman peraturan yang ada.
untuk itu, dinas lingkungan hidup dan kehutanan (dlhk) bengkulu selatan menginisiasi pembentukan kelembagaan kelompok tani hutan konservasi (kthk) yang akan menjadi mitra pengelola tahura geluguran secara kolaboratif.
kepala dinas lhk kabupaten bengkulu selatan ir. haroni melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai arahan kebijakan pengelolaan tahura geluguran, kemitraan konservasi, dan pembentuka kthk di dusun karang agung desa air tenam, kecamatan ulu manna yang menjadi salah satu lokasi dan buffer zone tahura geluguran.
kepada para petani penggarap lahan disampaikan bahwa skema perhutanan sosial menjadi arus utama (mainstream) dalam pengelolaan hutan di indonesia saat ini. 
baca juga:targetkan 10 desa naik status ketahanan pangan 2025
baca juga:serapan dana bok, dinkes kembali ‘tekan’ puskesmas 
dalam undang-undang konservasi no. 5 tahun 1990 disebutkan bahwa "konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat".
"ini mengamanahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat mutlak diperlukan dalam pengelolaan hutan konservasi, termasuk tahura," kata haroni.
haroni menegaskan kepada para penggarap tidak diperbolehkan untuk membuka lahan baru dalam areal tahura. namun hanya boleh mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang telah dibuka sebelumnya, dengan tanaman produktif yang bisa menghasilkan produk hasil hutan bukan kayu (hhbk) seperti durian, jengkol, petai, nangka, cempedak, alpukat, jernang, rotan.
"tidak diperbolehkan menebang pohon dan menanam sawit di dalam areal tahura geluguran. untuk tanaman sawit yang sudah terlanjur ditanam akan diselesaikan sesuai skema pada peraturan menteri lhk nomor 14 tahun 2023 tentang penyelesaian usaha dan/atau kegiatan terbangun pada ksa, kpa, dan taman buru," sampainya.
kelembagaan kthk dan kemitraan konservasi menurut haroni perlu dibangun sebagai wujud kolaborasi dalam pengelolaan hutan konservasi. 
baca juga:debi setiawan resmi dilantik sebagai ketua koni bengkulu selatan
baca juga:realisasi pajak daerah mencapai rp 15,9 miliar dari total target rp 22,2 miliar
kthk bukan hanya menjadi wadah komunitas petani penggarap di areal tahura saja, melainkan berperan sebagai media pembelajaran, peningkatan kapasitas sdm, pemecahan masalah, kerjasama dan gotong royong, pengembangan usaha produktif dan pemasaran, serta peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan.
tanpa adanya peran serta aktif masyarakat dalam mengelola dan menjaga hutan secara sadar, maka visi mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera mustahil akan tercapai.
dalam kesempatan ini dlhk juga menyampaikan larangan dan sanksi terhadap perusakan hutan seperti pembalakan liar, perambahan dan perkebunan ilegal, perusakan sarpras perlindungan hutan, serta perusakan pal atau tanda batas kawasan hutan.
"hal ini perlu disampaikan sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang merusak dan termasuk kategori tindak pidana kehutanan sebab ancaman hukumannya sangat berat," ujar haroni.
para penggarap yang hadir menyatakan komitmennya untuk bersama-sama membantu pemerintah kabupaten bengkulu selatan mengelola, memanfaatkan dan menjaga kelestarian tahura geluguran. 
baca juga:20 saksi kasus dana bok puskesmas palak bengkerung diperiksa
baca juga:sukses bangun jalan bengko hingga bukit kaba, romer diminta lanjutkan pembangunan 
sebagai bukti komitmennya, kelompok masyarakat ini bersepakat membentuk kelompok tani hutan konservasi sejahtera lestari yang akan membangun kemitraan konservasi dengan dinas lhk sebagai unit pengelola tahura geluguran.
terakhir haroni menyampaikan bahwa tahura itu bukan semata milik pemerintah, tapi adalah milik bersama, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk melestarikannya.
"mari dikelola dengan bijaksana dengan berpedoman kepada aturan dan ketentuan yang semestinya, agar dapat diwariskan sebagai pusaka kepada generasi berikutnya," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 16 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan