Realisasi APBD 2024, Sekda: Masih Seimbang

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 16 Oct 2024 - 23:36

FOKUS: Peserta kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan III dan Sosialisasi Langkah-langkah Akhir Tahun 2024, kemarin, 16 Oktober 2024. FOTO: Media Center Pemprov Bengkulu--

realisasi apbd 2024, sekda: masih seimbang                            koranrb.id – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu terus memantau realisasi keseluruhan anggaran tahun 2024 hingga triwulan vi.
khususnya untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (apbd-p) 2024 yang diketahui belum direalisasikan lantaran menunggu evaluasi dari kementerian. 
“kita menunggu proses akhir dari apbd perubahan. kalau itu sudah selesai kita sudah running lagi,” beber sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri ssos, mkes, rabu, 16 oktober 2024.
diketahui, hal tersebut terungkap saat pemprov bengkulu melalui tim aanggaran pemerintah daerah (tapd) dan pihak terkait lainnya melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan iii dan sosialisasi langkah-langkah akhir tahun 2024.
baca juga:minta bantuan 35.000 judul buku ke perpusnas
baca juga:pelantikan unsur pimpinan dprd provinsi ditarget sebelum pelantikan presiden
di mana, kegiatan ini ditujukan untuk melakukan evaluasi serta melihat sejauh mana pelaksanaan anggaran baik yang sumber dari apbn maupun apbd di wilayah bengkulu dari triwulan i hingga triwulan iii tahun 2024. 
“kita, bersama kanwil djpb kementerian keuangan melakukan evaluasi terhadap kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ada di provinsi bengkulu,” terang isnan di gedung serbaguna (gsg) kantor gubernur bengkulu.
isnan mengatakan, bahwa evaluasi yang dilakukan dalam kesempatan tersebut, terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran.
kemudian, besaran serapannya hingga dampak dari serapan anggaran yang dilakukan dari triwulan i hingga triwulan iii tahun anggaran 2024.
baca juga:siap-siap, pemkot giatkan bazar umkm
baca juga:5 jenis hukum yang harus dipelajari oleh mahasiswa hukum
''ada beberapa catatan, terutama yang sarapannya rendah. kalau itu memang serapannya rendah karena ada permasalahan, itu nanti akan kita selesaikan,” beber isnan.
termasuk ada beberapa sumber penganggaran yang diblokir oleh pihak kementerian atau lembaga yang berwenang dalam penganggaran.
isnan menerangkan, juga akan dilakukan evaluasi secara detail untuk mencari jalan keluar dengan baik dari permasalahan tersebut. 
“ada beberapa yang diblokir oleh kementerian lembaga selaku yang punya anggaran dana dekon, nanti kita pelajari lagi diblokirnya kenapa,” ungkap isnan.
lebih jauh, terkait dengan realisasi apbd provinsi bengkulu, isnan mengatakan jika sejauh ini masih sejalan antara pendapatan daerah dan belanja.
baca juga:pastikan alat kontrasepsi cukup hingga akhir tahun
baca juga:alur pelabuhan pulau baai harus segera dikeruk, berdampak pada harga komoditi
“kalau dana apbd sampai saat ini antara pendapatan dan belanja masih seimbang,” jelas isnan. 
isnan menekankan pentingnya evaluasi anggaran untuk memastikan penggunaan apbn yang efektif dan efisien. 
ia mengungkapkan anggaran apbn provinsi bengkulu tahun 2024 sebesar rp 3,1 triliun, meski sebagian harus dikembalikan ke kabupaten dan kota untuk program pembantuan dan dekonsentrasi.
"apbn sangat berarti bagi pembangunan daerah kita, tetapi kita dihadapkan pada tantangan mengangkat pegawai baru tanpa tambahan anggaran yang signifikan. kita harus menjaga keseimbangan belanja pegawai dan menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang belum selesai," kata isnan.
ia menambahkan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran penting untuk memastikan dampak positif bagi masyarakat. 
"evaluasi ini untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal. mari kita koordinasikan langkah akhir tahun ini agar seluruh tujuan pembangunan tercapai."
isnan juga mengapresiasi pencapaian indeks pembangunan daerah yang tinggi tahun ini sebagai bukti komitmen pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan.
sementara kepala kanwil djpb provinsi bengkulu, mohamad irfan surya wardana, menekankan pentingnya mengikuti prinsip penggunaan anggaran sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. 
ia menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk kelancaran program pembangunan.
kepala kppn kota bengkulu, mohammad arief barata, juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan apbn untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran.
acara ini ditutup dengan penyerahan sertifikat apresiasi dari kppn kepada bapperida sebagai penghargaan atas kolaborasi dalam evaluasi dan sosialisasi anggaran. sesi diskusi membahas tantangan pengelolaan anggaran, transparansi, dan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 17 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan