Pengerukan Alur Pelabuhan Bahas Perusahaan yang Miliki Izin

Namun, Sutarman mengaku, bahwa pihaknya menilai harus ada pembicaraan lagi dengan pemerintah daerah (Pemda).

"Karena dalam join ini belum ada Perusahaan Daerah (Perusda) yang sebenarnya termasuk peluang bagi pemda untuk optimalisasi dunia usaha," beber Sutarman.

Sebab menurut hitungan PT Pelindo, untuk mengeruk alur pelabuhan tersebut dibutuhkan anggaran Rp200 miliar.

Sedangkan hitungan dari APBB, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan pengusaha terkait lainnya, pengerukan alur tersebut hanya membutuhkan dana Rp100 miliar.

BACA JUGA:Pastikan Alat Kontrasepsi Cukup Hingga Akhir Tahun

BACA JUGA:Alur Pelabuhan Pulau Baai Harus Segera Dikeruk, Berdampak Pada Harga Komoditi

"Sehingga masih ada selisih, dan selisih inilah yang mau kita pertemukan,” ungkap Sutarman.

Diketahui, alur Pelindo mengalami pendangkalan, saat ini kedalamannya hanya tinggal 3-4 meter. Padahal kebutuhan kedalaman idealnya 12 meter untuk sebuah alur.

“Kalau lambat dikeruk akan memberikan dampak luar biasa,” terang Sutarman. 

Sekadar mengulas, Sutarman menyebut sebelumnya bahwa, apabila tidak dilakukan pengerukan, maka dipastikan memberikan dampak yang krusial untuk perekonomian Provinsi Bengkulu.

Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, RA Denny mengatakan, bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengetahui perkembangan lebih lanjut.

Hal tersebut, lantaran berdasarkan keputusan rapat bersama GAPKI, APBB seluruh agenda pengerukan menggunakan sistem private company.

“Itu menggunakan sistem private company. Sehingga anggaran dan kapan dimulai itu ditentukan Pelindo dan kawan-kawan dunia usaha,” beber Denny.

Denny juga menerangkan, bahwa Pemprov Bengkulu hanya bertindak sebagai fasilitator untuk percepatan pengerukan alur Pelindo tersebut.

“Kita fasilitasi, karena inikan sebenarnya kewenagan kementrian,” ungkap Denni.