Pengerukan Alur Pelabuhan Bahas Perusahaan yang Miliki Izin

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 16 Oct 2024 - 23:39

AKTIVITAS: Terlihat alat bongkar muat pelabuhan PT. Pelindo II, Pulau Baai, Kota Bengkulu, kemarin, 16 Oktober 2024. ABDI/RB--

KORANRB.ID – Pengerukan alur pelabuhan Pelindo II Pulau Baai, Kota Bengkulu yang mengalami pendangkalan diprediksi bakal lambat.

Dikarenakan. selain masih merampungkan pembahasan anggaran pihak yang terlibat juga masih berkutat dengan pembahasan perusahaan pengerukan.

Hal ini diungkapkan, Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Bengkulu (APBB) Provinsi Bengkulu, Sutarman.

Ia mengatakan bahwa, saat ini pihaknya masih menunggu perusahaan pengerukan yang berizin untuk memasukkan proposal.

Karena diketahui, Pelindo selaku Badan Usana Milik Negara (BUMN) yang terlibat juga memilki perusahaan berizin, yakni Rukindo.

“Saat ini, baru satu perusahaan pengerukan yang memiliki izin, kita tidak ingin ini satu pihak saja, karena kita tahu Pelindo juga memilki Rukindo,” ungkap Sutarman, Rabu, 16 Oktober 2024.

Selain masalah perusahaan pengerukan, juga terdapat masalah terkait kecocokan anggaran. Sutarman mengungkapkan, tentu hal tersebut sebagai hal yang lumrah.

Di mana, terkait kolaborasi yang dimaksud, sedang dalam tahap penghitungan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pengerukan alur.

“Karena Pelindo selaku BUMN memiliki Prosedur Tetap (Protap) sendiri. Sehingga terjadi perbedaan cara pandang dengan kita selaku dunia usaha," beber Sutarman.

Kendati demikian, terkait upaya pengerukan alur ini, sudah disepakati secara teknis dibentuk semacam join company.

pengerukan alur pelabuhan bahas perusahaan yang miliki izin                            koranrb.id – pengerukan alur pelabuhan pelindo ii pulau baai, kota bengkulu yang mengalami pendangkalan diprediksi bakal lambat.
dikarenakan. selain masih merampungkan pembahasan anggaran pihak yang terlibat juga masih berkutat dengan pembahasan perusahaan pengerukan.
hal ini diungkapkan, ketua asosiasi pertambangan batubara bengkulu (apbb) provinsi bengkulu, sutarman.
ia mengatakan bahwa, saat ini pihaknya masih menunggu perusahaan pengerukan yang berizin untuk memasukkan proposal.
baca juga:minta bantuan 35.000 judul buku ke perpusnas
baca juga:pelantikan unsur pimpinan dprd provinsi ditarget sebelum pelantikan presiden
karena diketahui, pelindo selaku badan usana milik negara (bumn) yang terlibat juga memilki perusahaan berizin, yakni rukindo.
“saat ini, baru satu perusahaan pengerukan yang memiliki izin, kita tidak ingin ini satu pihak saja, karena kita tahu pelindo juga memilki rukindo,” ungkap sutarman, rabu, 16 oktober 2024.
selain masalah perusahaan pengerukan, juga terdapat masalah terkait kecocokan anggaran. sutarman mengungkapkan, tentu hal tersebut sebagai hal yang lumrah.
di mana, terkait kolaborasi yang dimaksud, sedang dalam tahap penghitungan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pengerukan alur.
baca juga:siap-siap, pemkot giatkan bazar umkm
baca juga:5 jenis hukum yang harus dipelajari oleh mahasiswa hukum
“karena pelindo selaku bumn memiliki prosedur tetap (protap) sendiri. sehingga terjadi perbedaan cara pandang dengan kita selaku dunia usaha," beber sutarman.
kendati demikian, terkait upaya pengerukan alur ini, sudah disepakati secara teknis dibentuk semacam join company. 
namun, sutarman mengaku, bahwa pihaknya menilai harus ada pembicaraan lagi dengan pemerintah daerah (pemda).
"karena dalam join ini belum ada perusahaan daerah (perusda) yang sebenarnya termasuk peluang bagi pemda untuk optimalisasi dunia usaha," beber sutarman.
sebab menurut hitungan pt pelindo, untuk mengeruk alur pelabuhan tersebut dibutuhkan anggaran rp200 miliar.
sedangkan hitungan dari apbb, gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia (gapki) dan pengusaha terkait lainnya, pengerukan alur tersebut hanya membutuhkan dana rp100 miliar.
baca juga:pastikan alat kontrasepsi cukup hingga akhir tahun
baca juga:alur pelabuhan pulau baai harus segera dikeruk, berdampak pada harga komoditi
"sehingga masih ada selisih, dan selisih inilah yang mau kita pertemukan,” ungkap sutarman.
diketahui, alur pelindo mengalami pendangkalan, saat ini kedalamannya hanya tinggal 3-4 meter. padahal kebutuhan kedalaman idealnya 12 meter untuk sebuah alur.
“kalau lambat dikeruk akan memberikan dampak luar biasa,” terang sutarman. 
sekadar mengulas, sutarman menyebut sebelumnya bahwa, apabila tidak dilakukan pengerukan, maka dipastikan memberikan dampak yang krusial untuk perekonomian provinsi bengkulu.
sementara itu, asisten iii setda provinsi bengkulu, ra denny mengatakan, bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengetahui perkembangan lebih lanjut.
hal tersebut, lantaran berdasarkan keputusan rapat bersama gapki, apbb seluruh agenda pengerukan menggunakan sistem private company.
“itu menggunakan sistem private company. sehingga anggaran dan kapan dimulai itu ditentukan pelindo dan kawan-kawan dunia usaha,” beber denny.
denny juga menerangkan, bahwa pemprov bengkulu hanya bertindak sebagai fasilitator untuk percepatan pengerukan alur pelindo tersebut.
“kita fasilitasi, karena inikan sebenarnya kewenagan kementrian,” ungkap denni.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 17 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan