3 Laporan Dilayangkan untuk Mahmud Siam, AAN: Agar Masyarakat Tidak Terjebak

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 17 Oct 2024 - 23:02

JELASKAN: Kuasa Hukum Plt. Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi, Aan Jualianda, SH, MH dan rekan, kemarin, 17 Oktober 2024. ABDI/RB--

KORANRB.ID - Semakin memanas, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, Mahmud Siam dilaporkan Plt Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi ke Ombudsman Bengkulu, Polda Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.

Pelaporan tersebut, atas tindakan Mahmud Siam yang diduga melanggar hukum.

Dikarenakan masih melakukan tugas Sekda tanpa dasar aturan dalam beberapa waktu ini.

Kuasa Hukum Plt. Bupati Kabupaten Lebong, Aan Jualianda, SH, MH mengatakan, bahwa laporan dilatarbelakangi tindakan Mahmud Siam.

Diketahui, Mahmud Siam sudah menjadi mantan Pj Sekda Lebong per 27 September 2024 lalu dan digantikan Donni Swabuana yang ditunjuk secara sah dan legal sebagai Pj Sekda Lebong.

Laporan dalam bentuk Pengaduan Masyarakat (Dumas) itu sudah disampaikan ke Polda Bengkulu, kemarin, 17 Oktober 2024.

Sedangkan, untuk laporan ke Ombudsman Bengkulu dan Kejati Bengkulu disampaikan, Kamis, 17 Oktober 2024.

“Kami telah menyampaikan Dumas ke Polda Bengkulu perihal dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Mahmud Siam, itu Pasal 310 KUHP junto pasal 27 ayat 3 undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE, red). Karena di situ ada beberapa akun YouTube juga yang disebar,” ujar Aan.

Aan mengatakan, bahwa diduga Mahmud Siam telah melakukan kegaduhan dan provokasi serta tindakan mal administrasi sehingga secara bersamaan.

Sehingga, hal tersebut juga melatar belakangi pelaporan yang bersangkutan ke Kantor Perwakilan (Kanwil) Ombudsman Bengkulu.

3 laporan dilayangkan untuk mahmud siam, aan: agar masyarakat tidak terjebak                             koranrb.id - semakin memanas, penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, mahmud siam dilaporkan plt bupati lebong, drs. fahrurrozi ke ombudsman bengkulu, polda bengkulu dan kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu.
pelaporan tersebut, atas tindakan mahmud siam yang diduga melanggar hukum.
dikarenakan masih melakukan tugas sekda tanpa dasar aturan dalam beberapa waktu ini.
kuasa hukum plt. bupati kabupaten lebong, aan jualianda, sh, mh mengatakan, bahwa laporan dilatarbelakangi tindakan mahmud siam.
baca juga:besok career fair di umb, 16 perusahaan tawarkan ratusan pekerjaan, termasuk ke luar negeri
baca juga:ojk, irjen kominfo, dan 3 tamu internasional h adiri rangkaian sna ke-27 di unib
diketahui, mahmud siam sudah menjadi mantan pj sekda lebong per 27 september 2024 lalu dan digantikan donni swabuana yang ditunjuk secara sah dan legal sebagai pj sekda lebong.
laporan dalam bentuk pengaduan masyarakat (dumas) itu sudah disampaikan ke polda bengkulu, kemarin, 17 oktober 2024. 
sedangkan, untuk laporan ke ombudsman bengkulu dan kejati bengkulu disampaikan, kamis, 17 oktober 2024. 
“kami telah menyampaikan dumas ke polda bengkulu perihal dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan mahmud siam, itu pasal 310 kuhp junto pasal 27 ayat 3 undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ite, red). karena di situ ada beberapa akun youtube juga yang disebar,” ujar aan.
baca juga:pengerukan alur pelabuhan bahas perusahaan yang miliki izin
baca juga:2 unit bantuan rtlh terbengkalai di kota bengkulu, penerima bantuan keluhkan tempat tinggal 
aan mengatakan, bahwa diduga mahmud siam telah melakukan kegaduhan dan provokasi serta tindakan mal administrasi sehingga secara bersamaan.
sehingga, hal tersebut juga melatar belakangi pelaporan yang bersangkutan ke kantor perwakilan (kanwil) ombudsman bengkulu. 
aan menerangkan, bahwa laporan itu juga atas tindakan yang dilakukan mahmud siam, dimana diduga mahmud siam masih melakukan penandatangani surat perintah tugas kepada aparatur sipil negara (asn).
kemudian, ia juga melakukan penandatanganan surat penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) kabupaten lebong.
“kami menduga terjadi penyalahgunaan kewenangan sehingga sebabkan kerugian negara,” beber aan.
baca juga:soal bagi hasil mega mall, ini penjelasan pemkot dan pengelola
baca juga:realisasi apbd 2024, sekda: masih seimbang
aan mengatakan, atas dugaan dualisme penjabat sekda lebong yang terjadi, atas nama kliennya yakni plt. bupati lebong. 
pihaknya juga sudah menyampaikan pada pihak bank bengkulu kabupaten lebong, agar tidak melakukan pencairan uang daerah kabupaten lebong tanpa tandatangan pj sekda lebong yang sah dan legal, yakni donni swabuana.
“kita sudah kita komunikasikan ke bank bengkulu disana,” beber aan.
aan menerangkan, atas tindakan hukum yang ditempuh pihaknya terhadap permasalahan dualisme jabatan sekda tersebut.
“ini agar masyarakat kabupaten lebong tidak terjebak yang berujung pelanggaran hukum,” ujar aan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 18 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan