9 Kontraktor Pengerja Proyek Disdikbud Diminta Segera Lunasi TGR

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 27 Oct 2024 - 23:15

SAMPAIKAN: Kasi Datun Kejari Kaur saat menyampaikan sisa TGR Disdikbud dan PUPR Kaur.--ABDI/RB

9 kontraktor pengerja proyek disdikbud diminta segera lunasi tgr                            rusmanafrizal/rb
bintuhan, koranrb.id – sembilan kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten kaur diminta segera melunasi tuntutan ganti rugi (tgr) berjumlah rp200 juta. 
tgr ini diperoleh dari hasil audit yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) di tahun 2021 yang lalu. 
upaya pemulihan tgr ini pun sebenarnya sudah mencapai tenggat waktu yang ditentukan sampai dengan bulan agustus yang lalu.
namun sayangnya, sampai dengan bulan agustus yang lalu sembilan orang yang mengambil proyek itu juga belum melakukan pelunasan. 
baca juga:ikm alat angkut siap bersaing di era kendaraan listrik
bahkan ada lima orang yang belum sepeserpun membayarkan tgr ke kejari kejaksaan negeri (kejari) kaur.
"selain dinas pupr, opd yang masih ada sisa tgr ini adalah disdikbud kaur," kata  kajari kaur pofrizal, s.h., m.h. melalui kasi datun dwi pranoto sh.
dwi mengungkapkan, selain disdikbud kaur juga masih ada sisa tgr dari dinas pupr fari jumlah tgr sebesar kurang lebih rp1 miliar, yang bersangkutan baru melakukan pembayaran sebanyak rp 540 juta. 
artinya masih ada sisa tgr sebanyak rp474 juta lagi yang masih harus dibayarkan.
baca juga:mahasiswa nyambi jadi kurir ganja bakalan lama di penjara
tgr dinas pupr ini sendri didapatkan dari hasil audit pengerjaan dua paket jalan yang mana pihak pelaksananya adalah cv. duta agung persada di tahun 2022 yang lalu. 
kejari sendiri selaku pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan penagihan, sudah sering sekali memberikan surat terhadap yang bersangkutan untuk segera melakukan pelunasan.
lantaran waktu yang diberikan telah habis, maka selanjutnya dwi akan berkoordinasi lagi kepada kajari kaur untuk mengambil langkah seperti apa.
namun untuk penagihan kejari kaur kembali akan mengembalikan kepada inspektorat kaur terlebih dahulu.
baca juga:berkas dilimpahkan polda ke kejari rejang lebong, kasus tambang ilegal di desa seguring segera disidang
"langkah selanjutnya, kita akan koordinasi dulu dengan kajari," ujar dwi.
dwi menjelaskan, pembangunan yang dilakukan oleh pihak pelaksana tersebut sebenarnya sudah rampung dikerjakan.
akan tetapi saat dilakukan audit, ditemukan kerugian negara sebesar rp1 miliar untuk pupr dan juga rp300 juta dari disdikbud kaur.
artinya jika yang bersangkutan tak kunjung melakukan pelunasan, maka tidak menutup kemungkinan perkara ini akan di naikan ke bidang pidana khusus (pidsus) untuk naik ke tahapan penyelidikan.
baca juga:fisip unib gelar lomba poster infografis tingkat nasional
"untuk data sebenarnya kita sudah lengkap, namun masih banyak pertimbangan.
jika memang tidak ada niatan melakukan pelunasan maka tak menutup kemungkinan perkara ini akan naik ke pidsus," terangnya.
sementara itu, diberitakan sebelumnya untuk tgr  anggota dewan periode 2019-2024 dari hasil audit yang dilakukan badan pemeriksa keuangan (bpk) tahun 2023 yang lalu akhirnya kembali dilimpahkan ke pihak pemohon yakni inspektorat kaur.
sebelumnya pemulihan tgr dewan ini dipegang oleh kejaksaan negeri (kejari) kaur dalam hal ini  bidang perdata dan tata usaha negara (datun) karena inspektorat kaur memberikan surat permohonan untuk pemulihan.
baca juga:jangan tunda lagi tuntutan 7 terdakwa korupsi rsud mukomuko, ph: sudah ditahan 8 bulan
sejak awal penagihan, hingga terakhir di bulan agustus yang lalu tercatat masih ada utang yang cukup besar ditinggalkan oleh para mantan anggota dan dewan terpilih kaur tersebut yakni sebesar rp3,2 miliar.
yang mana sebelumnya total tgr yang ditinggalkan oleh yang bersangkutan mencapai sekitar rp7 miliar.
dengan rincian, dari 25 orang dewan tersebut, baru 3 orang yang melakukan pelunasan.
sementara yang lainnya baru mengangsur. bahkan ada yang baru membayar hanya rp5 juta. 
baca juga:iphone 16 belum bersertifikat tkdn, belum boleh diperjualbelikan di indonesia
"untuk tgr, awal bulan september yang lalu kita telah kembalikan ke inspektorat kaur selaku pemohon," ungkap dwi.
setelah dikembalikan, kejari kaur masih akan menunggu permintaan dari pihak pemohon terlebih dahulu apakah ini kembali akan diserahkan ke kejari atau akan diserahkan ke pihak lain.
perihal ini akan dinaikan ke bidang pidsus atau tidak, dwi masih belum bisa memberikan jawaban yang tegas karena masih harus menunggu keputusan dari pimpinan.
"masih menunggu petunjuk pimpinan, untuk sementara memang akan dikembalikan ke inspektorat," sampai dwi

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 28 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan