Paslon Hanya Diperbolehkan Satu Kali Kampanye Terbuka

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 28 Oct 2024 - 22:58

Komisioner KPU Rejang Lebong, Buyono, S.Pd --arie/rb

paslon hanya diperbolehkan satu kali kampanye terbuka                            koranrb.id - komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten rejang lebong telah menetapkan jadwal kampanye terbuka bagi ketiga pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati pada pilkada rejang lebong 2024.
meski sebelumnya telah menetapkan beberapa titik lokasi kampanye, namun untuk kampanye terbuka ini kpu rejang lebong hanya memperbolehkan dilakukan 1 kali untuk setiap paslon.
komisioner kpu rejang lebong, buyono, s.pd mengungkapkan berdasarkan hasil koordinasi pihaknya bersama liaison officer (lo) dari masing-masing paslon, telah ditetapkan jadwal kampanye terbuka untuk masing-masing paslon.
untuk tanggal 21 november mendatang akan ada dua paslon yang akan melakukan kampanye terbuka di dua lokasi berbeda, dimana paslon nomor urut 1 yakni hm. fikri thobari - hendri akan melaksanakan kampanye terbuka di gor curup.
baca juga:pembangunan lanjutan bundaran kota mukomuko, pupr bakal usulkan rp2 miliar lebih 
baca juga:logistik pilkada kepahiang 2024 belum tiba semua
disisi lain paslon nomor urut 3 syamsul effendi - juhendra siregar akan melakukan kampanye terbuka di stadion air bang curup.
"sementara itu pada tanggal 23 november 2024, paslon nomor urut 2 yakni hendra wahyudiansyah - herizal apriansyah akan melaksanakan kampanye terbuka di stadion air bang curup," beber buyono.
diakui buyono, penetapan jadwal kampanye terbuka tersebut sesuai dengan peraturan kpu nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, serta bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak 2024.
selain itu juga dalam kampanye terbuka ini, kpu tidak membatasi terkait biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing paslon selama tidak melebihi laporan dana kampanye (ldk) dengan maksimal anggaran rp39 miliar per paslon.
baca juga:segera cair, anggaran tpg tw iii sudah di kasda 
baca juga:segini besaran gaji pelipat surat suara pilkada
"jadi tidak ada batasan secara umum, namun harus tetap mengacu pada ldk masing-masing paslon sesuai dengan regulasi yang berlaku," beber buyono.
penetapan batas dana kampanye ini diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 14 tahun 2024, yang mengatur secara rinci mengenai pengelolaan, penggunaan, dan pelaporan dana kampanye selama proses pilkada berlangsung.
kpu rejang lebong memastikan bahwa aturan ini diterapkan dengan tujuan menjaga kualitas demokrasi. 
"kampanye yang dilakukan oleh paslon diharapkan tidak hanya bergantung pada seberapa besar dana yang dimiliki, tetapi lebih kepada gagasan, visi, dan misi yang ditawarkan kepada masyarakat," ujarnya.
baca juga:kpu mukomuko gandeng 3 universitas untuk debat kandidat 
baca juga:angka stunting masih 22,1 persen 
menurut buyono, pembatasan dana kampanye sebesar rp 39 miliar ini berlaku bagi semua paslon yang akan berlaga dalam pilkada 2024.
setiap paslon diwajibkan melaporkan penggunaan dana kampanye mereka secara rinci dan bertanggung jawab.
laporan ini mencakup tiga tahapan, yaitu laporan awal dana kampanye (ladk), dimana paslon harus melaporkan dana awal yang akan mereka gunakan untuk kampanye sebelum masa kampanye dimulai.
kemudian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk), dimana selama masa kampanye, paslon wajib melaporkan setiap transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye
baca juga:setelah kades kawin lagi dengan janda, bpd sepakat lapor bupati kepahiang, warga desa tuntut mundur
baca juga:uang korupsi kades di bengkulu utara mengalir ke istri muda, kades dan anak kandung dipenjara 
laporan ini diawasi secara ketat oleh kpu untuk memastikan transparansi.
terakhir laporan akhir dana kampanye (ladk), dimana setelah masa kampanye berakhir, paslon diwajibkan menyerahkan laporan akhir yang mencakup total penggunaan dana selama masa kampanye.
"aturan pelaporan ini ditujukan agar setiap paslon tetap berada dalam batasan yang telah ditentukan, dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana kampanye. pelaporan ini juga akan diperiksa secara ketat oleh kpu dan lembaga pengawas lainnya untuk memastikan tidak ada pelanggaran," pungkas buyono.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 29 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan