Siapkan Pembelaan, 7 Terdakwa Perkara Korupsi RSUD Mukomuko Dituntut Bayar Uang Pengganti Capai Rp4,8 Miliar

KORANRB.ID – Tujuh terdakwa yang terseret dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko akan susun pembelaan.

Hal tersebut setelah ketujuh terdakwa yakni mantan Direktur  2016 – 2020 Dr. Tugur Anjastiko, mantan Bendahara  Pengeluaran BLUD 2016-2019, Andi Fitriadi, Mantan  Kabid Pelayanan Medis 2017-2021, Harnovi.

Kemudian Mantan Pemberdayaan Verifikasi periode  2016-2021, Khalik Noprianto,  Bendahara Pengeluaran BLUD 2020-2021, Joni Mesra, Mantan Kabid Keuangan, Afridinata dan Mantan Kabid Pengeluaran  2016-2018 dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko kemarin, 28 Oktober 2024.

Penasihat Hukum (PH) tujuh terdakwa, Hotma T. Sihombing, SH mengungkapkan setelah ketujuh kliennya dituntut, langkah PH selanjutnya bakal menyusun pleidoi atau pembelaan untuk meringankan tuntutan. 

BACA JUGA:Gelar Operasi Pekat, Polres dan Pemkab Rejang Lebong Sasar Sejumlah Warung Miras

BACA JUGA:Mahasiswa Nyambi jadi Kurir Ganja Bakalan Lama di Penjara

Ia mengatakan bahwa Senin mendatang akan membacakan pembelaan atas dituntutnya klienya dengan hukuman paling tinggi 5 tahun.

“Kita pastinya akan menyusun pembelaan atas tuntutan Jaksa yang telah menuntut enam klien kami dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara dan 1 klien kami dengan tuntutan 2,5 tahun,” ungkap Hotma pada RB 28 Oktober 2024.

Diketeahui bahwa ketujuh terdakwa yang telah merugikan negara hingga Rp4,84 miliar disidang pada Senin, 28 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, bertindak sebagai Hakim Ketua, Agus Hamzah, SH, MH.

Pada sidang tersebut JPU Kejari Mukomuko menyakini ketujuh terdakwa terrbukti bersalan dalam perkara tipkor RSUD Mukomuko.

BACA JUGA:Berkas Dilimpahkan Polda ke Kejari Rejang Lebong, Kasus Tambang Ilegal di Desa Seguring Segera Disidang

BACA JUGA:Jangan Tunda Lagi Tuntutan 7 Terdakwa Korupsi RSUD Mukomuko, PH: Sudah Ditahan 8 Bulan

Selanjutnya JPU menuntut dengan pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Diampaikan Kasi Pidsus Kejari  Mukomuko, Agrin Nico,SH, MH pada persidangan bahwa tujuh terdakwa dituntut berbeda sesuai peran dalam terjadinya tindak merugikan keuangan negara.