Mantan Kepsek dan Bendahara SMPN 17 Didakwa Rugikan Negara Rp1,2 Miliar, Ini Modusnya Dalam Dakwaan JPU

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 30 Oct 2024 - 23:42

JALAN: Kedua terdakwa dugaan Tipikor dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu sedang berjalan seusai disidang. WEST JER TOURINDO/RB--

mantan kepsek dan bendahara smpn 17 didakwa rugikan negara rp1,2 miliar, ini modusnya dalam dakwaan jpu                            koranrb.id – bermodus surat pertanggungjawaban (spj) fiktif serta pemalsuan tanda tangan, mantan kepala sekolah (kepsek) dan bendahara smp negeri 17 kota bengkulu iman santoso, s.pd dan yudarlanadi, m.pd didakwa merugikan negara sebesar rp1,2 miliar.
keduanya menjalani sidang perdana agenda dakwaan di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, rabu, 30 oktober 2024 dengan ketua majelis hakim, paisol, sh.
jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu mendakwa keduanya dengan pasal 2 dan pasal 3 undangan-undangan tipikor atas perkara dugaan korupsi dana bos.
usai sidang dakwaan berlangsung, penasihat hukum (ph) terdakwa yudarlanadi, m.pd, endah rahayu ningsih, sh mengatakan tidak menempuh langkah eksepsi sehingga agenda selanjutnya pembuktian.
baca juga:anggaran pembangunan spam-kobema terserap 92 persen
baca juga:rakor pengendalian inflasi daerah, update data iph minggu ke-4 tahun 2024
"untuk dakwaan hari ini kita tidak ambil langkah eksepsi, namun kita akan buktikan pada persidangan mengenai peran klien kami," ungkap endah pada rb 30 oktober 2024.
kemudian endah menyinggung masalah peran kliennya terkait melakukan perbutan pelanggar hukum tersebut tidak sendiri dan bukan inisiatif sendiri.
"klien kita ini bawahan jadi yang paling memiliki peran adalah atasan," terang endah.
sementara itu ph terdakwa iman santoso enggan berkomentar atas dakwaan kliennya dan lebih memilih pergi saat diminta tanggapan.
baca juga:hasil verifikasi pendaftar pppk tahap i tunggu hasil pleno timsel
baca juga:cegah perburuan liar satwa dilindungi, ini langkah bkhit bengkulu 
sebelum sidang ditutup majelis hakim meminta jpu agar menghadirkan saksi yang penting saja seperti kepala dinas pendidikan kota bengkulu pada tahun 2019 hingga 2022 guna menjadi saksi.
kemudian disanggupi oleh jpu kejari bengkulu yang bertugas pada persidangan.
dalam persidangan surat dakwaan kedua terdakwa dibacakan jpu kejari bengkulu, sis sugiat, sh.
"kedua terdakwa yang masing masing terlampir pada berkas dakwaan di dakwa dengan pasal 2  ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana, kemudian secara subsidair pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp," ungkap sis sugiat di muka persidangan.
baca juga:tiang provider internet makin semrawut di kota bengkulu, warga bakal lapor polisi, ombudsman buka pengaduan
baca juga:sejak januari 2024, total 4.565 kendaraan lakukan uji kir di uptd pkb dishub kota bengkulu 
kedua terdakwa didakwa dengan pasal tersebut sebab diduga melakukan korupsi dengan modus spj fiktif di beberapa pembayaran dan juga diduga melakukan pemalsuan tanda tangan para guru.
"kedua terdakwa ini melakukan korupsi dengan modus spj fiktif hingga pemalsuan tanda tangan," tutup sis sugiat. 
sekedar mengulas berita sebelumnya, kedua tersangka diduga merugikan negara sebesar rp1,2 miliar, dengan dugaan dipergunakan untuk judi online.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 31 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan