Pengunjal BBM Bersubsidi Kian Meresahkan, Ini Sanksi Pidana yang Bisa Menjerat Pelaku

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Fazlul Rahman |

Kamis , 31 Oct 2024 - 17:51

Pengunjal BBM Bersubsidi Kian Meresahkan, Ini Sanksi Pidana yang Bisa Menjerat Pelaku. Tampak salah satu aktivitas pengisian BBM Subsidi di SPBU Kabupaten Seluma--Zulkarnain Wijaya

pengunjal bbm bersubsidi kian meresahkan, ini sanksi pidana yang bisa menjerat pelaku                             koranrb.id - pengunjalan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi merupakan tindakan penyalahgunaan yang semakin marak terjadi di indonesia dan sangat meresahkan.
tindakan pengunjalan minyak subsidi bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari subsidi tersebut. 
minyak subsidi adalah bahan bakar yang dijual dengan harga di bawah harga pasar untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
namun, praktik pengunjalan minyak subsidi terjadi ketika individu atau kelompok membeli minyak bersubsidi untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
hal ini jelas melanggar aturan yang ada, karena tujuan dari subsidi adalah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, bukan untuk kepentingan komersial.
baca juga:demi isi bbm bersubsidi, antrean kendaraan di spbu ibul manna 'mengular'
baca juga:penimbunan bbm di bengkulu disorot, salah satu modusnya penggunaan barcode bergantian 
pengunjalan minyak subsidi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. pertama, hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bahan bakar. masyarakat yang berhak menerima subsidi menjadi kesulitan untuk mendapatkan minyak bersubsidi yang seharusnya mereka akses dengan mudah. 
kedua, praktik ini juga mengganggu stabilitas harga bbm di pasar. ketika pasokan minyak subsidi berkurang akibat penimbunan, harga minyak di pasar bebas cenderung meningkat, yang berdampak luas pada perekonomian.
modus operandi pengunjalan bbm bersubsidi
1. pengisian berulang di spbu
pelaku mengisi bbm bersubsidi berkali-kali dalam jumlah kecil menggunakan jerigen atau tangki besar untuk menghindari kecurigaan.
2. menggunakan kendaraan modifikasi
beberapa pelaku memodifikasi tangki kendaraan untuk menampung lebih banyak bbm, lalu menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.
3. penyalahgunaan surat keterangan
pelaku menggunakan dokumen palsu yang menunjukkan kebutuhan industri atau pertanian untuk membeli bbm bersubsidi.
baca juga:ini penyebab mobil agya isi 8 jeriken bbm terbakar di jalan blk kota manna
baca juga:usulan kuota bbm subsidi 2025 ditambah 8 persen, ini alasan pemprov bengkulu
4. pengisian di daerah terpencil
beberapa pelaku membeli bbm bersubsidi di spbu pedesaan yang lebih sulit diawasi.
modus-modus ini merugikan masyarakat yang berhak mendapat subsidi dan menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran.
jeratan pidana yang mengancam pengunjal bbm bersubsidi
pemerintah indonesia mengatur distribusi dan harga jual eceran minyak subsidi melalui peraturan presiden no. 191 tahun 2014. dalam peraturan ini, diatur bahwa hanya masyarakat tertentu yang berhak mendapatkan minyak subsidi. 
selain itu, peraturan tersebut menekankan pentingnya pengawasan dalam penyaluran bbm agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
lebih lanjut, undang-undang no. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi memberikan landasan hukum bagi pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran dalam pengelolaan minyak dan gas, termasuk minyak subsidi. 
baca juga:laka lantas truk angkutan bbm lawan truk batu bara di desa urai bengkulu utara, ini klarifikasi perusahaan
baca juga:truk angkutan bbm hantam truk batu bara di bengkulu utara, rumah warga nyaris jadi korban 
undang-undang ini menekankan bahwa setiap tindakan yang merugikan kepentingan publik, termasuk penjualan ilegal atau penyalahgunaan minyak subsidi, akan dikenakan sanksi tegas.
berdasarkan undang-undang no. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. pengunjalan minyak subsidi dapat dikenakan sanksi pidana. pelanggar dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal rp60 miliar. 
sanksi ini diterapkan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mencegah praktik serupa di masa depan. selain itu, pemerintah juga dapat mencabut izin usaha bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran ini.
edukasi masyarakat
selain penegakan hukum, kesadaran masyarakat juga merupakan aspek penting dalam mengatasi pengunjalan minyak subsidi. masyarakat perlu diedukasi untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan bahan bakar bersubsidi. 
kampanye edukasi tentang cara mendapatkan minyak subsidi secara sah dan melaporkan praktik ilegal juga sangat diperlukan. melalui peningkatan kesadaran, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan subsidi.
baca juga:dinas perikanan bengkulu selatan minta nelayan difasilitasi spbu, rekomendasi beli bbm pakai jerigen
baca juga:lagi kuras tangki bbm, mobil apv warga seluma terbakar, kerugian capai rp 55 juta
pengunjalan minyak subsidi adalah masalah serius yang memerlukan perhatian semua pihak. tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah. 
pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dan sanksi untuk menanggulangi praktik ini, namun implementasinya memerlukan dukungan dari masyarakat dan pengawasan yang ketat.
dengan adanya upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat, diharapkan praktik pengunjalan minyak subsidi dapat diminimalkan, sehingga subsidi yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Selasa 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan