Bawaslu Lanjutkan Laporan Pelanggaran Netralitas Honorer ke Pjs Bupati

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 01 Nov 2024 - 22:15

PELAYANAN: Pelaporan pelanggaran Pilkada di Bawaslu Mukomuko-- Firmansyah/RB

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Ketua Bawaslu Mukomuko Teguh Wibowo, SH menjelaskan, Bawaslu sudah meneruskan laporan dugaan pelanggaran netralitas 3 honorer Pemkab Mukomuko, ke Pjs Bupati.

“Yang mengangkat honorer ini bupati, dan seperti yang ditangani Bawaslu sebelumnya, perkara ini akan diserahkan ke bupati dalam hal ini Pjs Bupati Mukomuko,” katanya.

Dia memastikan tidak ada penjadwalan pemanggilan ulang terhadap 3 terlapor.

Setelah sebelumnya para terlapor tidak datang memenuhi panggilan Bawaslu.

Meskipun tim kuasa hukum dari honorer terlapor dugaan pelanggaran prinsip netralitas sudah mendatangi Sekretariat Bawaslu Mukomuko.

‘’Kami rasa sudah sangat jelas, di surat panggilan Bawaslu tertulis permintaan keterangan terlapor. Yang pada prinsipnya, tahapan ini terlapor, tidak bisa diwakili oleh kuasa hukum.

Sebab untuk kuasa hukum sifatnya hanya mendampingi dan menyaksikan,’’ kata Teguh Wibowo.

Teguh menyampaikan, pemanggilan terhadap 3 terlapor sudah ke kedua kalinya.

Hingga pukul 16.00 WIB sejak surat pemanggilan dilayangkan yang hadir hanya kuasa hukumnya, pada 30 Oktober 2024.

Berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran prinsip netralitas ini, jelas Bawaslu telah memeriksa dan meminta keterangan dari saksi pelapor.

Meskipun terlapor tidak bisa memberikan keterangan berkaitan dengan laporan, yang disampaikan pelapor.

‘’Pelapor ini dari wiraswasta dan orang pribadi, tidak ada tim pemenangan.

bawaslu lanjutkan laporan pelanggaran netralitas honorer ke pjs bupati                            mukomuko, koranrb.id – ketua bawaslu mukomuko teguh wibowo, sh menjelaskan, bawaslu sudah meneruskan laporan dugaan pelanggaran netralitas 3 honorer pemkab mukomuko, ke pjs bupati.
“yang mengangkat honorer ini bupati, dan seperti yang ditangani bawaslu sebelumnya, perkara ini akan diserahkan ke bupati dalam hal ini pjs bupati mukomuko,” katanya.
dia memastikan tidak ada penjadwalan pemanggilan ulang terhadap 3 terlapor.
setelah sebelumnya para terlapor tidak datang memenuhi panggilan bawaslu.
baca juga:rakercabsus, pdi perjuangan seluma pastikan kader menyimpang dipecat
meskipun tim kuasa hukum dari honorer terlapor dugaan pelanggaran prinsip netralitas sudah mendatangi sekretariat bawaslu mukomuko.  
‘’kami rasa sudah sangat jelas, di surat panggilan bawaslu tertulis permintaan keterangan terlapor. yang pada prinsipnya, tahapan ini terlapor, tidak bisa diwakili oleh kuasa hukum.
sebab untuk kuasa hukum sifatnya hanya mendampingi dan menyaksikan,’’ kata teguh wibowo.
teguh menyampaikan, pemanggilan terhadap 3 terlapor sudah ke kedua kalinya.
baca juga:belum aman, peserta tes pppk yang dinyatakan ms bisa berubah jadi tms
hingga pukul 16.00 wib sejak surat pemanggilan dilayangkan yang hadir hanya kuasa hukumnya, pada 30 oktober 2024. 
berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran prinsip netralitas ini, jelas bawaslu telah memeriksa dan meminta keterangan dari saksi pelapor.
 meskipun terlapor tidak bisa memberikan keterangan berkaitan dengan laporan, yang disampaikan pelapor.
‘’pelapor ini dari wiraswasta dan orang pribadi, tidak ada tim pemenangan.
baca juga:59 pelamar pppk kota bengkulu gugur seleksi administrasi
dimana dia mendapati masing-masing honorer ini melakukan pelanggaran netralitas,” sampainya. 
sementara itu koordinator kuasa hukum terlapor yang tergabung di lembaga bantuan hukum bakti alum unib cabang mukomuko, ali akbar sh, yang terus mengawal jalannya proses hukum menyebutkan, berbagai  upaya untuk meminta pemanggilan ulang terhadap terlapor, tidak dikabulkan bawaslu dengan alasan telah 2 kali terlapor mangkir dari panggilan. 
meskipun sebenarnya terlapor berhalangan hadir karena berada di luar daerah.
“kami sudah berkoordinasi dengan bawaslu mukomuko, namun tidak bisa diproses permintaan terkait klarifikasi dugaan pelanggaran karena tidak adanya terlapor.
baca juga:romer janji implementasikan program 18 prioritas, termasuk isu kekerasan perempuan dan anak bengkulu
dan klien kami dinyatakan sudah 2 kali tidak hadir memenuhi panggilan,”sampai ali.
ali menjelaskan, berdasarkan jadwal pemanggilan, 3 orang klien yang berstatus tenaga honorer ini, yang bersangkuta sedang berada di bengkulu dan 2 orang lagi urusan keluarga yang tidak bisa ditinggal. 
maka dari itu saat mencoba untuk menjelaskan ke bawaslu mukomuko, terlapor harus dihadirkan.
kemudian bawaslu juga tidak dapat melakukan penjadwalan pemanggilan ulang, karena padatnya agenda.
“pastinya selaku kuasa hukum kami siap mendampingi klien kami hingga proses hukum lanjutan. sekarang kita tunggu saja, sebab kita juga sudah siap menghadapi seperti apa lanjutan proses hukumnya,” pungkasnya.