73 BUMDes di Mukomuko Tidak Beroperasi, LHP Audit Keuangan Segera Dibagikan

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 03 Nov 2024 - 21:53

AUDIT: Tim Inspektorat Mukomuko tengah menyusun laporan hasil pemeriksaaan. FIRMANSYAH/RB--

73 bumdes di mukomuko tidak beroperasi, lhp audit keuangan segera dibagikan                            koranrb.id – berdasarkan data dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) kabupaten mukomuko. 
hingga saat ini, terdata sebanyak 146 badan usaha milik desa (bumdes) dari total keseluruhan 148 desa yang ada di mukomuko. 
dari hasil evaluasi beberapa waktu lalu dari 146 bumdes ini terdapat 73 bumdes dinyatakan tidak beroperasi lagi atau mati. 
hal ini disampaikan kepala dpmd kabupaten mukomuko, ujang slamet, s.pd.
baca juga:usulkan 1.743 nelayan dapat bpjs ketenagakerjaan gratis, upaya dinas perikanan tahun 2025
baca juga:realisasi jalan perkebunan, bpdpks tunggu kelengkapan syarat 
ia mengatakan, matinya puluhan bumdes ini banyak yang menjadi faktor penyebab.
mulai dari bubarnya pengurus, usaha simpan pinjam macet, dan lainnya. 
mekipun begitu, karena bumdes tersebut sudah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah melalui apbdes. 
maka dana yang digelontorkan ke bumdes harus tetap dipertanggunhjawabkan meski kondisi bumdes sudah mati. 
baca juga:hiv/aids jadi fokus pengawasan dinkes mukomuko
baca juga:35 lokasi di kabupaten mukomuko terintegrasi qris bank bengkulu
"mau dia sekarat atau tidak aktif lagi. pengurus bumdes harus mempertanggungjawabkan dana penyertaan modal untuk bumdes. karena dana itu bukan dana hibah,” katanya.
ujang juga mengaku telah memberikan penyuluhan kepada pengurus bumdes dengan melibatkan  pemerintah desa dan bpd. 
bahkan pengurus yang tidak aktif termasuk pengurus yang sudah mengundurkan diri tetap dipanggil agar mereka bisa mempertanggungjawabkan dana penyertaan modal itu. 
namun sayangnya, untuk kegiatan penyuluhan ini belum bisa secara keseluruhan, lantaran terbatasnya tenaga, waktu dan biaya.
baca juga: ribuan obat dan bahan medis senilai rp1.5 miliar dimusnahkan
baca juga:parkir liar dan kios pasar koto jaya akan ditertibkan, kejar target pad
"dari 15 kecamatan di mukomuko. baru ada 8 kecamatan yang bisa kita datangi. mudah-mudahan saja, bumdes yang tersebar di 7 kecamatan lainnya, bisa kita datangi tahun 2025 mendatangkan. dan kami juga meminta kepada seluruh pengurus bumdes agar dapat mempertanggungjawabkan dana bumdes yang mereka kelola," harapnya.
terpisah, inspektorat daerah (ipda) kabupaten mukomuko, apriansyah, st mengatakan, saat ini pelaksanaan audit keuangan desa masih berjalan dari september lalu.
dilanjutkan menyusun laporan dan dalam waktu dekat laporan hasil pemeriksaan (lhp) akan segera di distribusikan ke masing-masing pemdes. 
sehingga apa yang menjadi rekomendasi inspektorat dapat dikerjalkan.
"untuk lhp reguler, tengah kami persiapkan untuk distribusikan ke pemdes masing-masing,” katanya.
apriansyah menjelaskan, dari 148 tersebut yang dilakukan audit atau diperiksa hanya 30 desa yang fokus pemeriksaanya mengenai dana desa (dd), khususnya terkait keuangan bumdes. 
baca juga:sudetan belum rampung dikerjakan bwss 7, pupr usul perpanjang masa tanggap darurat
baca juga:pelajar mi dan mts belum terima seragam gratis, kesalahan pendataan kemenag 
sedangkan 118 desa lainnya hanya fokus pemeriksaan ke dana yang bersumber dari apbd mukomuko, yaitu alokasi dana desa (add).
"jadi objek pemeriksaan itu tergantung dengan basis risikonya. walaupun semua berisiko tetap kita pilih mana yang paling berisiko terjadi kerugian atau yang perlu diperbaiki," ucapnya. 
sedangkan ketika ditanya mengenai hasil dari pemeriksaan sementara, inspektur mengungkapkan, tim auditor memang mendapati beberapa temuan dari pengguanan anggaran dd ke bumdes dan add. 
sebab itulah, dalam lhp nanti ada rekomendasi-rekomendasi yang disampikan kepada pemdes untuk dapat ditindak lanjuti.
sedangkan seperti apa bentuk temuan dan rekomendasi, serta desa mana saja yang mendapat hal tersebut, masih belum bisa disampaikan, karena tengah disusun oleh pengawas.
"temuan ada, kemudian rekomendasi untuk perbaikan juga ada. nanti kita tuangkan dalam lhp sehingga setiap pemdes bisa tahu. kalau untuk dirilis belum bisa kita lakukan, saat ini,” tegasnya.
lanjutnya, lhp keuangan desa tersebut, akan diterima oleh masing-masing pemdes.
kemudian apa yang menjadi rekomendasi inspektorat pemdes diminta segera menindak lanjuti dalam tempo 60 hari. 
"setelah lhp diterima, 60 hari kedepan apa yang menjadi rekomendasi harus segera ditindak lanjuti. kami akan turun kelapangan lagi memonitoring sekitar akhir november atau awal desember, untuk melihat sejauh mana tindak lanjut dari lhp yang telah diberikan,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Benkulu Senin, 4 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan