Ini Alasan 7 Terdakwa Tipikor RSUD Mukomuko Minta Bebas dari Tuntutan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 04 Nov 2024 - 23:25

JALAN: Tujuh terdakwa saat berjalan seusai persidangan nampak dikawal Jaksa yang bertugas. WEST JER TOURINDO/RB--

Kemudian dari sisi melakukan tindakan secara bersama-sama para terdakwa sebut Hotman masa jabatan berbeda-beda.

Ada yang menjabat 2 tahun dan ada yang 1 tahun namun mereka masuk ke dalam tahun anggaran yang menjadi objek korupsi ini, jadi untuk unsur bersama-sama itu sudah tidak bisa dipakai.

“Bukan hanya unsur mengambil keutungan atau memperkaya diri, namun unsur besama-sama melakukan itu tipikor itu juga kami nilai tidak bisa di pertanggung jawabkan,” terang Hotma.

Pertimbangan lainnya disampaikan Hotma, bahwa JPU a pada perkara ini mendakwa tujuh terdakwa melakukan mark up anggaran.

Berdasarkan saksi yang dihadirkan menurutnya belum ada yang mengatakan bahwa ada mark up.

“Terakhir Jaksa tidak bisa membuktikan tindakan mark up yang dilakukan ketujuh terdakwa,” terang Hotma.

Dengan pertimbangan itulah PH meminta untuk dipertimbangan oleh Majelis Hakim tujuh terdakwa minta bebas dan meminta dipulihkan nama baiknya.

“Maka kami tegas meminta bebas untuk klien kami,” Jelas Hotma.

Semantara itu JPU Kejari Mukomuko Agrin Nico, SH, MH menanggapai dengan balasan secara tertulis pada persidangan berikutnya yaitu pada 7 November 2024.

“Kami masih dengan tuntutan kami dan jawaban dari kami atas pembelaan ini akan kami jawab secara tertulis pada sidang berikutnya,” tutup Agrin.

Sekadar mengingatkan, bahwa ketujuh terdakwa yang telah merugikan negara hingga Rp4,84 miliar.

JPU menuntut dengan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Disampaikan Kasi Pidsus Kejari Mukomuko, Agrin Nico,SH, MH pada persidangan bahwa tujuh terdakwa dituntut berbeda sesuai peran dalam terjadinya tindak merugikan keuangan negara.

ini alasan 7 terdakwa tipikor rsud mukomuko minta bebas dari tuntutan                            koranrb.id – unsur melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama serta mark up dinilai tidak terbukti dalam tuntutan tujuh terdakwa yang terseret dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan keuangan anggaran obat tahun anggaran 2016-2021 rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko.
hal tersebut terungkap dalam sidang agenda pembelaan tujuh terdakwa kemarin, 4 november 2024 di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu yang diketuai majelis hakim, agus hamzah, sh, mh.
di luar persidangan, penasihat hukum (ph) tujuh terdakwa, hotma t. sihombing, sh menyampaikan beberapa poin pleidoi atau pembelaan yang disampaikan dalam persidangan dengan intinya meminta dibebaskan dari segala tuntutan jpu kejari mukomuko.
ketujuh terdakwa yakni mantan direktur  2016 – 2020 dr. tugur anjastiko, mantan bendahara  pengeluaran blud 2016-2019, andi fitriadi, mantan  kabid pelayanan medis 2017-2021, harnovi.
baca juga:2 mahasiswa kota bengkulu diringkus, ganja 2,1 kg gagal edar
baca juga:penganiayaan di taman berkas, korban alami 26 jahitan
kemudian mantan pemberdayaan verifikasi periode  2016-2021, khalik noprianto,  bendahara pengeluaran blud 2020-2021, joni mesra, mantan kabid keuangan, afridinata dan mantan kabid pengeluaran  2016-2018, herman faizal. 
disampaikan hotma bahwa dalam persidangan ini ph meminta meminta bebas atas hukuman yang sudah dituntut jpu kejari mukomuko.
"kemarin pada agenda tuntutan klien kami di tuntut paling tinggi 5 tahun dan yang terendah 2,5 tahun jadi pada agenda pembelaan kami minta bebas dari hukuman," ungkap hotma pada rb 4 november 2024.
ia melanjutkan bahwa kenapa ph berikut juga terdakwa meminta bebas pada agenda pembelaan, sebab berdasarkan anlisa ph pasal 3 yang digunakan untuk menuntut kliennya tidak memnuhi unsur hukum.
baca juga:jaksa pelajari berkas 10 tersangka dugaan tipikor puskeswan benteng
baca juga:10 hal yang sering melatarbelakangi terjadinya korupsi, salah satunya kurangnya pengawasan 
“pertama kami setuju dengan jpu, bahwa pasal 2 undang-undang tipikor tiak terbukti. kalau pasal 3 yang digunakan untuk terdakwa kami juga tidak sepakat akan hal itu kenapa tidak sebab unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi,” terang hotma.
lanjut hotman, unsur setiap orang memperkaya diri untuk tujuh terdakwa itu tidak bisa  dipakai.
kemudian dari sisi melakukan tindakan secara bersama-sama para terdakwa sebut hotman masa jabatan berbeda-beda.
ada yang menjabat 2 tahun dan ada yang 1 tahun namun mereka masuk ke dalam tahun anggaran yang menjadi objek korupsi ini, jadi untuk unsur bersama-sama itu sudah tidak bisa dipakai.
baca juga:hindari mobil, sepeda motor adu kambing di jalan pariwisata pantai panjang, 1 korban dilarikan ke rumah sakit
baca juga: bapak ihklas usai anak tewas tersambar petir di sawah 
“bukan hanya unsur mengambil keutungan atau memperkaya diri, namun unsur besama-sama melakukan itu tipikor itu juga kami nilai tidak bisa di pertanggung jawabkan,” terang hotma.
pertimbangan lainnya disampaikan hotma, bahwa jpu a pada perkara ini mendakwa tujuh terdakwa melakukan mark up anggaran.
berdasarkan saksi yang dihadirkan menurutnya belum ada yang mengatakan bahwa ada mark up.
“terakhir jaksa tidak bisa membuktikan tindakan mark up yang dilakukan ketujuh terdakwa,” terang hotma.
dengan pertimbangan itulah ph meminta untuk dipertimbangan oleh majelis hakim tujuh terdakwa minta bebas dan meminta dipulihkan nama baiknya.
“maka kami tegas meminta bebas untuk klien kami,” jelas hotma.
semantara itu jpu kejari mukomuko agrin nico, sh, mh menanggapai dengan balasan secara tertulis pada persidangan berikutnya yaitu pada  7 november 2024.
“kami masih dengan tuntutan kami dan jawaban dari kami atas pembelaan ini akan kami jawab secara tertulis pada sidang berikutnya,” tutup agrin.
sekadar mengingatkan, bahwa ketujuh terdakwa yang telah merugikan negara hingga rp4,84 miliar.
jpu menuntut dengan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
disampaikan kasi pidsus kejari  mukomuko, agrin nico,sh, mh pada persidangan bahwa tujuh terdakwa dituntut berbeda sesuai peran dalam terjadinya tindak merugikan keuangan negara.
pertama, terdakwa dr. tugur anjastiko dituntut dengan hukuman penjara 5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan penjara.
ia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar rp916 juta, subsidair 2,5 tahun penjara bila tak mampu membayar uang pengganti.
kemudian, terdakwa andi fitriadi ditutut hukuman penjara 5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan, serta uang pengganti sebesar rp876 juta subsidair 2,5 tahun penjara.
untuk terdakwa harnovi dituntut dengan hukuman penjara 5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan dan dibebankan uang pengganti sebesar rp764 juta. 
selanjutnya, terdakwa khalik noprianto, dituntut hukuman penjara 5 tahun denda rp100 juta subsidair 3 bulan, serta dibebankan uang pengganti sebesar rp988 juta subsidair 2,5 tahun.
kemudian terdakwa afridinata dituntutkan dengan hukuman penjara 5 tahun denda rp100 juta subsidair subsidair 3 bulan, dan membayar uang pengganti rp584 juta subsidair 2,5 tahun. 
lanjut terdakwa herman faizal dituntut penjara 5 tahun, membayar denda rp100 juta subsidair 3 bulan penjara, dan dibebankan uang pengganti sebesar rp599 juta subsidair 2,5 tahun.
tuntutan berbeda terhadap terdakwa joni mesra, ia hanya dituntut 2,5 tahun penjara, membayar denda rp50 juta subsidair 3 bulan penjara, serta dibebankan uang pengganti rp111 juta subsidair 1 tahun penjara.
setelah persidangan usai, agrin menyampaikan kenapa 1 terdakwa dituntut lebih rendah dibandingkan 6 terdakwa lainnya. 
"enam terdakwa kita tuntut 5 tahun, satu lagi yakni terdawa 2,5 tahun. joni mesra dituntut lebih rendah sebab dirinya menjabat hanya sebentar (1 tahun, red),’’ tutup agrin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 5 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan