Hingga November 2024, 22 Kasus Ditangani UPTD PPA Kaur, 6 di Antaranya KDRT

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 06 Nov 2024 - 22:59

SAMPAIKAN: Kepala UPTD PPA Kaur sampaikan jumlah kasus yang mereka tangani hingga bulan November. RUSMANAFRIZAL/RB--

hingga november 2024, 22 kasus ditangani uptd ppa kaur, 6 di antaranya kdrt                            koranrb.id - jumlah kasus kerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten kaur masih cukup tinggi. 
bagaimana tidak, hingga awal november di tahun ini, unit pelaksana teknis daerah (uptd) perlindungan perempuan dan anak (ppa) kabupaten kaur sudah melakukan pendampingan terhadap 22 kasus.
mirisnya lagi kebanyakan kasus didominasi oleh pelecahan seksual terhadap anak di bawah umur, yang mana pelakunya rata-rata adalah orang terdekat dari korban, mulai dari orang tua kandung, kerabat, teman.
dari 22 kasus itu, 11 di antaranya adalah pelecehan terhadap anak di bawah umur, kemudian kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) 6 kasus,  lalu kekerasan terhadap anak di bawah umur 2 kasus, dan pelecehan seksual atau perbuatan cabul atau pemerkosaan 3 kasus.
baca juga:berhasil dirembuk, pembangunan talud dilanjutkan, pupr ajukan dana tambahan
baca juga:listrik di kaur sering padam, begini penjelasan ulp pln bintuhan, dewan ambil langkah ini
"hingga september kita sudah tangani 22 kasus, yang mana dalam hal ini kita melakukan pendampingan terhadap korban," kata kepala uptd ppa kaur, erfan deny setiawan, s. si
pada 2023 lalu, kasus pelecahan terhadap anak di bawah umur memang masih cukup tinggi di kabupaten kaur. 
padahal upaya sosialisasi, di beberapa wilayah terus dilakukan untuk memberikan pemahaman agar kejadian ini tidak terulang lagi. 
namun tampaknya belum terlalu berhasil, dengan cukup tingginya kasus yang terjadi.
baca juga:ada 80 sarjana di kabupaten kaur yang masih menganggur
baca juga:kpu kaur terima 540 c plano pilgub dan pilbup
"jumlah kasus pelecehan terhadap anak di tahun ini meningkatkan, tahun lalu hanya 9 kasus sekarang jadi 11," ujar erfan.
efran mengatakan, uptd ppa dari pemerintah kabupaten (pemkab) kaur saat ini memang masih belum terlalu banyak berbuat untuk melakukan penanganan kasus.
pasalnya, anggaran di uptd yang memang masih sangat terbatas, mengingat mereka baru saja berdiri di awal tahun 2024 ini.
salah satu yang memang masih menjadi masahal utama mereka adalah belum adanya psikolog yang bekerjasama langsung atau terikat kontrak untuk melakukan penanganan apabila ada kasus yang sedang mereka dampingi. 
baca juga:dinas pmd awasi penggunaan dana insentif kemenkeu 
baca juga:siap-siap! opsen pajak berlaku 2025, pkb 66 persen dipungut pemkab
padahal, untuk kasus ppa psikolog itu sangat diperlukan guna memastikan psikologis korban tetap baik-baik saja.
"penanganan yang kita lakukan tahun ini memang masih cukup terbatas, lantaran anggaran yang memang minim," ucap erfan. 
disampaikannya, jika tidak berjalan lancar pihak uptd ppa kaur di tahun 2025 nanti sudah melakukan pengajuan tambahan anggaran untuk pembayaran psikolog.
setelah adanya psikolog nanti, maka penanganan yang dilakukan oleh uptd ppa kaur akan lebih maksimal. 
ditambah lagi, bagi para korban nmyang membutuhkan rumah untuk berlindung uptd juga akan menyediakan.
"mudah-mudahan ajuan tambahan anggaran ini nanti dapat diakomodir, sehingga pelayanan kita di tahun depan akan lebih maksimal," pungkasnya.
untuk diketahui, 2023 lalu tercatat sebanyak 22 kasus yang masuk ke bidang ppa dp2kbp3a kaur. 
artinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten kaur sendiri memang masih cukup tinggi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Kamis 7 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan