Bandel, Pemda Bengkulu Utara Kembali Undang Agricinal dan Masyarakat

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 10 Nov 2024 - 21:41

Pemerintah Daerah Bengkulu Utara saat mengundang stakeholders terkait konflik batas lahan PT Agricinal dengan masyarakat. --shandy/rb

KORANRB.ID – Pemda Bengkulu Utara kembali mengundang PT Agricinal untuk penuntasan masalah konflik batas lahan yang menyebabkan adanya polemik antara perusahaan dan masyarakat.

Pemda Bengkulu Utara mengundang PT Agricinal untuk hadir dalam rapat mediasi yang dilaksanakan Selasa 12 November 2024 mendatang.

Terkesan bandel, Senin sepakan lalu tidak ada satupun perwakilan PT Agricinal yang hadir dalam rapat mediasi yang digelar oleh Pemda Bengkulu Utara dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Dalam rapat Senin lalu permintaan masyarakat masih tetap sama seperti yang diputuskan oleh Pemda Bengkulu Utara dalam rapat mediasi dua bulan lalu dengan keputusan sebagai berikut.

BACA JUGA: Ormas Lintas Agama Menangkan ROMER

Pertama, kawasan yang berada sempadan sungai menjadi hak Balai DAS atau pemerintah. Kedua, perusahaan harus membuat batas mengelilingi lahan sesuai HGU perpanjangan PT Agricinal.

Ketiga, perusahaan hanya berwenang mengurusi atau mengawasi lahan yang masuk dalam HGU, sedangkan lahan sempadan sungai atau DAS adalah hak BP DAS atau pemerintah.

Lalu keempat, perusahaan dilarang cawe-cawe atau ikut mengelola dengan alasan tertentu memanfaatkan lahan dan tanaman yang ada di kawasan sempadan sungai, dan kelima meminta semua pihak tidak membenturkan masyarakat dengan aparat maupun masyarakat dengan pemerintah

Pemda Bengkulu Utara sudah mengakomodir tuntutan masyarakat dengan meminta PT Agricinal membuat siring panjang pembatas lahan sesuai dengan titik batas lahan HGU yang tertuang dalam sertifikat HGU milik perusahaan.

Namun hingga saat ini perusahaan mangkir. Pjs Bupati Bengkulu Utara Dr. Drs. Andi Muhammad Yusuf meminta semua pihak yang diundang untuk rapat Selasa 12 November 2024 bisa hadir.

Bahkan ia meminta semua pihak terkait membawa dokumen masing-masing terutama dokumen HGU perusahaan.

bandel, pemda bengkulu utara kembali undang agricinal dan masyarakat                            koranrb.id – pemda bengkulu utara kembali mengundang pt agricinal untuk penuntasan masalah konflik batas lahan yang menyebabkan adanya polemik antara perusahaan dan masyarakat.
pemda bengkulu utara mengundang pt agricinal untuk hadir dalam rapat mediasi yang dilaksanakan selasa 12 november 2024 mendatang.
terkesan bandel, senin sepakan lalu tidak ada satupun perwakilan pt agricinal yang hadir dalam rapat mediasi yang digelar oleh pemda bengkulu utara dan forum komunikasi pimpinan daerah (fkpd).
dalam rapat senin lalu permintaan masyarakat masih tetap sama seperti yang diputuskan oleh pemda bengkulu utara dalam rapat mediasi dua bulan lalu dengan keputusan sebagai berikut.
baca juga: ormas lintas agama menangkan romer
baca juga:program susu gratis bagi anak sekolah untuk tingkatkan gizi diluncurkan distankan rejang lebong
pertama,  kawasan yang berada sempadan sungai menjadi hak balai das atau pemerintah. kedua, perusahaan harus membuat batas mengelilingi lahan sesuai hgu perpanjangan pt agricinal.
ketiga, perusahaan hanya berwenang mengurusi atau mengawasi lahan yang masuk dalam hgu, sedangkan lahan sempadan sungai atau das adalah hak bp das atau pemerintah.
lalu keempat, perusahaan dilarang cawe-cawe atau ikut mengelola dengan alasan tertentu memanfaatkan lahan dan tanaman yang ada di kawasan sempadan sungai, dan kelima meminta semua pihak tidak membenturkan masyarakat dengan aparat maupun masyarakat dengan pemerintah
pemda bengkulu utara sudah mengakomodir tuntutan masyarakat dengan meminta pt agricinal membuat siring panjang pembatas lahan sesuai dengan titik batas lahan hgu yang tertuang dalam sertifikat hgu milik perusahaan.
baca juga:tiga paslon bupati dan wakil bupati rejang lebong sepakat terapkan digitalisasi dalam pelayanan publik
baca juga:senin, hasil pasca sanggahan seleksi pppk bengkulu tengah diumumkan
namun hingga saat ini perusahaan mangkir. pjs bupati bengkulu utara dr. drs. andi muhammad yusuf meminta semua pihak yang diundang untuk rapat selasa 12 november 2024 bisa hadir.
bahkan ia meminta semua pihak terkait membawa dokumen masing-masing terutama dokumen hgu perusahaan.
“sehingga masalah ini bisa segera diselesaikan,” terangnya.
pemda bengkulu utara sudah meminta perusahaan menghentikan sementara aktifitas pembuatan siring yang dilakukan.
baca juga:54 peserta cpns bengkulu tengah dipastikan gugur, tidak hadir saat skd
baca juga:breaking news: truk pasir di kepahiang hilang kendali, 1 warga dilapor meninggal, jasad belum ditemukan 
pemda akan meminta kantor wilayah pertanahan bengkulu untuk bersama meninjau lokasi dan menetapkan titik yang menjadi lokasi batas lahan hak guna usaha perusahaan.
“kita sudah meminta pengerjaan siring dihentikan sementara, kita juga berharap pimpinan dari kantor pertanahan bisa datang dalam rapat mendatang,” pungkas andi.
sekadar mengetahui sampai saat ini konflik antara masyarakat desa penyangga dengan perusahaan masih terus terjadi.
hal ini lantaran masih terus terjadi intimidasi pada masyarakat yang beraktifitas di wilayah daerah aliran sungai lantaran perusahaan mengklaim lahan tersebut masih masuk dalam wilayah hgu.
baca juga:hobi memancing di sawah! ini ikan sasaran dan umpan jitunya
baca juga:mengenal awal mula marmer dan perkembangannya sampai saat ini
sedangkan permintaan masyarakat dan pemerintah pemda bengkulu utara agar perusahaan membangun siring besar pembatas lahan hgu tak kunjung dilakukan.
lahan perusahaan memang berbatasan dengan wilayah sungai air sebelat. namun saat perpanjangan hgu, pemerintah sudah mengeluarkan lahan das dari hgu perusahaan.
namun masyarakat yang beraktivitas diatas lahan das tersebut masih dilarang perusahaan dengan alasan jika lahan tempat masyarakat beraktifitas masih masuk dalam hgu perusahaan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 11 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan